Electronic Theses and Dissertation

Peran penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal mencari dan mengumpulkan bukti yang sesuai dengan aturan perundang-undangan (hukum) guna menemukan tersangkanya. namun ada permasalahan yang terjadi yaitu bahwa peran penyidik dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan bbm bersubsidi masih dianggap kurang efektif. tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan peran penyidik dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan bbm, mengetahui hambatan dan upaya penanggulangan yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan kasus tindak pidana penimbunan di polres aceh besar. jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden dan informan. dan data sekunder yang didapatkan dari penelitian kepustakaan yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku teks, dan jurnal. hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peran penyidik dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan bbm yaitu melakukan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkannya. hambatan yang dihadapi terdapat faktor internal yang terdiri dari jumlah personil dan sarana, kepribadian atau mentalitas aparat, dana operasional lapangan, dan faktor eksternal terdiri dari masyarakat yang telat melapor atau enggan untuk melapor, jauhnya lokasi kejadian, kurangnya kesadaran hukum masyarakat. upaya penanggulangan dilakukan dalam bentuk upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. disarankan kepada pihak kepolisian polres aceh besar untuk menekankan kasus tindak pidana penimbunan bbm agar pelaku mendapatkan efek jera, perlu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan yang ebih optimal kepada masyarakat.

The role of the investigator is a series of actions of the investigator in terms of searching and collecting evidence in accordance with the rules of legislation (law) in order to find the suspect. However, there is a problem that occurs, namely that the role of investigators in law enforcement against perpetrators of criminal acts of subsidized fuel hoarding is still considered ineffective. The purpose of writing this thesis is to explain the role of investigators in law enforcement against perpetrators of criminal acts of fuel hoarding, knowing the obstacles and countermeasures faced by investigators in the process of investigating criminal cases of hoarding at Aceh Besar Police Station. The type of research used in this research is empirical juridical. The data in this study uses primary data obtained from field research in the form of interviews with respondents and informants. And secondary data obtained from library research, namely by studying laws and regulations, textbooks, and journals. The results of this study explain that the role of investigators in law enforcement against perpetrators of criminal acts of fuel hoarding is to conduct investigations in terms and in accordance with the methods regulated in the Criminal Procedure Law to seek and collect evidence with evidence that makes light of criminal acts that occur in order to determine the suspect. The obstacles faced are internal factors consisting of the number of personnel and facilities, personality or mentality of the apparatus, field operational funds, and external factors consisting of people who are late in reporting or reluctant to report, the distance of the location of the incident, lack of legal awareness of the community. Countermeasures are carried out in the form of pre-emptive efforts, preventive efforts, and repressive efforts. It is suggested to the Aceh Besar Police to emphasize cases of criminal acts of fuel hoarding so that the perpetrators get a deterrent effect, need to increase public awareness of the law by conducting more optimal socialization and counseling to the community.