Electronic Theses and Dissertation

Pada tahun 2005, setelah melewati beberapa tahap proses perundingan pemerintah ri dan pihak gam mencapai kesepakatan damai dengan menghasilkan mou helsinki antara keduannya pada 15 agustus 2005. kesepakatan perdamaian menandai berakhirnya konflik yang berlangsung selama hampir tiga dekade di provinsi aceh. petinggi politik yang mewakili kedua belah pihak secara publik berkomitmen untuk mempertahankan perdamaian. namun keberlangsungan mou helsinki ini pada dasarnya bergantung pada bagaimana reintegrasi ribuan mantan kombatan ke dalam masyarakat aceh dan penyediaan manfaat nyata bagi ratusan komunitas lainnya yang juga terkena dampak dalam konflik. penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran badan reintegrasi aceh (bra) terhadap kesejahteraan anak korban konflik aceh di kabupaten aceh jaya tahun 2022. teori yang digunakan adalah teori reintegrasi anders nilson. penelitian ini menggunakan metode kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa bra sebagai satu-satunya yang lembaga yang berwenang melaksanakan proses reintegrasi telah bekerja cukup optimal membantu mereintegrasikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat korban konflik dan aneuk korban konflik di aceh. diantaranya dengan menyerahkan bantuan uang pembangunan rumah, bantuan uang jaminan sosial, serta pemberdayaan ekonomi. dalam perjalanannya bra juga menghadapi kendala dalam pelaksanaan reintegrasi yang menyangkut status kelembagaan, anggaran, database yang terus berubah, tidak ada perencanaan program, sampai program yang tidak tepat sasaran. kepada pemerintah, pemerintahan aceh dan dpra agar bisa menyepakati bersama terkait keberadaan lembaga bra dan penyelesaian persoalan program reintegrasi sampai tuntas. pemerintah aceh juga harus membuat komitmen bersama dengan dpra dan kpa agar tidak ada lagi usulan pergantian ketua bra atau struktur lain dibawahnya selama proses percepatan proses reintegrasi. kepada badan reintegrasi aceh, untuk segera merampungkan data base keseluruhan sasaran penerima manfaat yang baku tanpa perubahan lagi, dan harus ada perencanaan program-program yang lebih tepat sasaran serta diperlukannya evaluasi secara mendalam terhadap program-program yang sudah dijalankan sehingga tidak terjadi tumpang tindih bantuan.

In 2005, after going through several stages of the negotiation process, the Indonesian Government and GAM reached a peace agreement resulting in the Helsinki MoU between the two of them on August 15 2005. The peace agreement marked the end of the conflict that lasted for almost three decades in the province of Aceh. Political leaders representing both sides publicly committed to maintaining peace. However, the sustainability of the Helsinki MoU basically depends on the reintegration of thousands of former combatants into Acehnese society and the provision of real benefits for hundreds of other communities who were also affected by the conflict. The aim of writing this thesis is to describe the role of the Aceh Reintegration Agency (BRA) in the welfare of various victims of the Aceh conflict in Aceh Jaya Regency. The theory used is Anders Nilson's reintegration theory. This study uses a qualitative method. The research results show that BRA as the only institution authorized to carry out the reintegration process has worked quite optimally to help reintegrate the socio-economic lives of conflict victims and other conflict victims in Aceh. This includes providing money for house construction, social security money and economic empowerment. During its journey, BRA also faced obstacles in implementing reintegration related to institutional status, budget, databases that were constantly changing, no program planning, and programs that were not on target.To the Government, the Aceh Government and the DPRA, they can agree together regarding the existence of the BRA institution and resolve the issue of the reintegration program until it is complete. The Aceh government must also make a joint commitment with the DPRA and KPA so that there are no further proposals to replace the chairman of BRA or other structures under it during the process of accelerating the reintegration process. To the Aceh Reintegration Agency, to immediately complete the database of all standard target beneficiaries without any further changes, and there must be planning for more targeted programs and the need for in-depth evaluation of the programs that have been implemented so that there is no overlap in assistance