Electronic Theses and Dissertation

Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan untuk memenuhi tiga tugas pokok, yaitu memajukan kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability), dan kesejahteraan (prosperity). namun kebijakan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan masih bersifat top down salah satu daerah yang membutuhkan pengembangan dalam sektor kelautan dan perikanan di indonesia adalah provinsi sumatera utara yang wilayah administratifnya meliputi kabupaten deli serdang akan tetapi ironisnya, sektor perikanan selama ini belum mendapat perhatian yang serius, karena tingkat pendidikan nelayan di deli serdang masih rendah dan minimnya pengetahuan menyebabkan sumber daya nelayan masih sangat terbatas untuk memahami zona eksklusif di wilayah tersebut. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan perikanan tangkap, penerapan hukum dan perundang-undangan di kecamatan pantai labu, kabupaten deli serdang dan menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat perikanan tangkap di kecamatan pantai labu, kabupaten deli serdang. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling . analisis data yang digunakan empiris dan analisis swot dalam merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat perikanan tangkap di kecamatan pantai labu kabupaten deli serdang. hasil penelitian dari pemerintah daerah di kecamatan pantai labu kabupaten deli serdang telah berupaya untuk menjalankan kebijakan terhadap masyarakat nelayan sesuai dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 22 tahun 2015 tentang pedoman umum pelaksanaan bantuan langsung masyarakat dan pengolahan sumberdaya perikanannya hanya mengutamakan kepentingan jangka pendek yang bersifat sosial dan ekonomi.

Maritime and fisheries development is carried out to fulfill three main tasks, namely advancing sovereignty, sustainability and prosperity. However, development policy in the marine and fisheries sector is still top down. One of the areas that requires development in the marine and fisheries sector in Indonesia is North Sumatra Province, whose administrative area includes Deli Serdang Regency. However, ironically, the fisheries sector has not received serious attention so far. because the education level of fishermen in Deli Serdang is still low and the lack of knowledge means that fishermen's resources are still very limited to understand the exclusive zone in the area. The aim of this research is to analyze capture fisheries policies, implementation of laws and regulations in Pantai Labu District, Deli Serdang Regency and implement strategies for empowering the capture fisheries community in Pantai Labu District, Deli Serdang Regency. The research method used in this research is purposive sampling. The data analysis used was empirical and SWOT analysis in formulating a strategy for empowering the capture fisheries community in Pantai Labu District, Deli Serdang Regency. The results of research from the local government in the Pantai Labu sub-district, Deli Serdang Regency, have attempted to implement policies towards fishing communities in accordance with Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation Number 22 of 2015 concerning general guidelines for implementing direct community assistance and processing fisheries resources, only prioritizing short-term interests of a social nature. and economics.