Electronic Theses and Dissertation

Abstrak ramayudi sanusi** sulaiman*** dalam undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, kewenangan notaris pengganti selama menjalankan tugasnya adalah sama dengan kewenangan notaris yang digantikannya, dan tanggungjawab yang dijalankan apabila melakukan kesalahan menjadi sepenuhnya tanggungjawab dari notaris pengganti tersebut, namun pada faktanya masih ada notaris pengganti yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan kewenangan dan tanggung jawab notaris pengganti terhadap kesalahan dalam pembuatan akta autentik dan akibat hukum terhadap akta notaris yang dibuat oleh notaris pengganti karena kesalahan dalam pembuatan akta autentik. metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dalam penelitian ini berdasar dari sumber putusan pengadilan yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menemukan hasil penelitian yang sesuai dengan yang sedang diteliti. hasil penelitian ditemukan bahwa dalam putusan pengadilan negeri makassar nomor 65/pdt.g/2017/pn.mks terdapat notaris pengganti yang melakukan kesalahan dalam pembuatan akta dan akta yang dibuatnya dibatalkan oleh pengadilan. tanggung jawab notaris pengganti dalam pembuatan akta autentik sangat penting untuk menjaga integritas dokumen hukum. kesalahan verifikasi klaim palsu mencerminkan pelanggaran prinsip kehati-hatian, berdampak pada kehilangan kekuatan hukum akta, seperti putusan pengadilan negeri makassar nomor 65/pdt.g/2017/pn.mks dan kesalahan notaris pengganti dalam akta autentik, seperti klaim palsu, bisa membatalkan akta sesuai peraturan perundang-undangan. dampaknya melibatkan pembatalan, sanksi, dan kehilangan kekuatan pembuktian di pengadilan, menekankan urgensi integritas dan kehati-hatian dalam tugas notaris pengganti. disarankan kepada notaris pengganti perlu meningkatkan kewaspadaan dalam memverifikasi informasi, sementara majelis pengawas harus memberlakukan pengawasan ketat dan sanksi tegas untuk memastikan integritas dan kualitas layanan notari dan notaris pengganti disarankan memperketat verifikasi informasi melalui pelatihan reguler dan menjaga integritas komunikasi, dengan langkah-langkah proaktif saat terjadi kesalahan, untuk meminimalkan risiko pelanggaran dan menjaga kepercayaan masyarakat. kata kunci: kewenangan, tanggungjawab, notaris pengganti.

ABSTRACT Ramayudi* Sanusi** Sulaiman*** In Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions, the authority of a substitute notary while performing duties is equal to that of the notary being replaced, and the responsibility incurred in case of an error is entirely the substitute notary's. However, in practice, some substitute notaries fail to perform their duties properly. The purpose of this research is to analyze and explain the authority and responsibility of substitute notaries regarding errors in the creation of authentic deeds and the legal consequences of notarial deeds made by substitute notaries due to errors in authentic deed creation. The research method used is a normative juridical method, relying on court decisions linked to prevailing regulations to find results consistent with the research topic. The findings indicate that in the Decision of the District Court of Makassar Number 65/Pdt.G/2017/PN.MKS, there was a substitute notary who made errors in deed creation, leading to the court's cancellation of the deed. The responsibility of the substitute notary in creating authentic deeds is crucial for maintaining the integrity of legal documents. Verification errors, such as false claims, reflect a violation of the principle of caution, resulting in the legal invalidity of the deed, as seen in the decision of the District Court of Makassar Number 65/Pdt.G/2017/PN.MKS. Errors by substitute notaries in authentic deeds, like false claims, can lead to the cancellation of deeds according to applicable regulations. The consequences involve annulment, sanctions, and the loss of evidentiary power in court, emphasizing the urgency of integrity and caution in the duties of substitute notaries. Recommendations include the need for substitute notaries to enhance vigilance in verifying information, while the Supervisory Board should enforce strict supervision and impose severe sanctions to ensure the integrity and quality of notarial services. Substitute notaries are advised to tighten information verification through regular training, maintaining communication integrity, and taking proactive steps in case of errors to minimize the risk of violations and uphold public trust. Keywords: Authority, Responsibility, Substitute Notary.