Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan pasal 18 peraturan gubernur aceh nomor 60 tahun 2013 tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa/ perselisihan adat dan istiadat menegaskan bahwa, 1) putusan peradilan adat bersifat damai dan mengikat, 2). putusan peradilan adat mengacu pada musyawarah dan mufakat”. berdasarkan surat keputusan bersama (selanjutnya disingkat skb) antara gubernur, kapolda, dan majelis adat aceh nomor: 189/677/2011, 1054/maa/xii/2011, b/121/1/2012, menegaskan kembali bahwa putusan peradilan adat bersifat final dan mengikat serta tidak ada upaya hukum setelahnya. dalam skb juga diterangkan bahwa putusan peradilan adat harus dibuat secara tertulis oleh majelis peradilan adat. fenomena hukum yang terjadi di kabupaten aceh barat adalah terdapat beberapa gampong yang tidak mengeluarkan berita acara perdamaian, sehingga mengakibatkan pengulangan perkara yang telah diselesaikan secara adat, diselesaikan kembali pada tahap peradilan formal, dalam praktik hukum nasional pengulangan pemeriksaan perkara terhadap orang dan pokok perkara yang sama serta telah diputus dengan putusan peradilan bertentangan dengan asas ne bis in idem. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penyelesain perkara serta bentuk putusan adat di kabupaten aceh barat dan kedudukan putusan peradilan adat aceh dalam tatanana hukum nasional dikarenakan salah satu kewenangan aceh berdasarkan uu no.44/1999 adalah pelaksanaan bidang adat dan istiadat sehingga pengaturan berkaitan dengan adat telah diserap dalam produk hukum nasional yang lahir dari proses legislasi, sehingga dari fenomena lapangan dan dasar hukum tersebut adanya hubungan klausalitas sehingga dapat ditarik kesimpulan bagaimana keberlakuan asas ne bis in idem terhadap putusan peradilan adat. jenis penelitian menggunakan yuridis empiris yakni, penelitian terhadap peranan penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya, yang membahas bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat serta lembaga adat gampong. data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan menelaah dokumen serta undang-undang terkait dengan penelitian ini. selanjutnya data diolah dan dianalisa dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa, kedudukan putusan peradilan adat secara norma telah diatur dalam skb aceh, pergub no.60 tahun 2013, pasal 134 uu no.1 tahun 2023, dan pasal 76 ayat (1) kuhp yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan peradilan adat gampong bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan kedua kalinya ke muka persidangan formal, secara legal formal kedudukan putusan peradilan adat telah diakui oleh negara sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara. secara struktur dan pola penyelesaian perkara secara adat terdapat impunitas pada tingkat mukim sehingga para pihak yang merasa kurang puas akan melaporkan kembali pada tingkat peradilan formal, pada praktiknya di kabupaten aceh barat penyelesaian perkara secara adat hanya melalui satu proses tingkatan sehingga apabila tidak adanya kesepakatan damai, perkara tersebut akan direkomendasikan oleh aparatur gampong untuk diselesaikan pada tingkat kepolisian. putusan peradilan adat aceh mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga berlaku asas nebis in idem terhadap putusannya. hal ini disebabkan bahwa landasan hukum keberadaan putusan peradilan adat aceh diakui oleh peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan skb gubernur, kapolda, dan maa aceh tahun 2011. disarankan, proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan di kabupaten aceh barat harus dilakukan dengan sebenar-benarnya berdasarkan qanun aceh no.9 tahun 2008, qanun aceh no.10 tahun 2008, dan skb gubernur, kapolda, dan maa tahun 2011, sebagai pedoman pelaksanaan peradilan adat di aceh. selanjutnya agar penyelesaian perkara secara adat sesuai dengan asas kepastian hukum, diharapkan berita acara perdamaian adat gampong dapat di daftarkan/ disahkan oleh pengadilan negeri agar berita acara perdamaian tersebut memiliki kekuatan secara administratif dan meminimalisir terjadinya pengulangan perkara pada tingkat lembaga penegak hukum formal (negara). bagi aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri diharapkan tidak menerima perkara yang menjadi kewenangan absolut peradilan adat gampong sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) qanun aceh no.9/2008, kepada pemangku peradilan adat gampong juga diharapkan mengeluarkan berita acara hasil perdamaian sehingga pihak kepolisian dapat mempertimbangkan apakah perkara tersebut dapat diterima atau tidak. kata kunci: putusan peradilan adat, tindak pidana ringan, aceh barat

Based on Article 18 of Aceh Governor Regulation No. 60/2013 on the Implementation of Dispute Resolution of Adat and Istiadat which states that, 1). Adat court decisions are peaceful and binding, 2). Customary court decisions refer to deliberation and consensus". Based on the Joint Decree (hereinafter SKB) between the Governor, Chief of Police, and the Aceh Customary Council Number: 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/1/2012, it also affirms that customary court decisions are final and binding and there are no legal remedies afterwards, furthermore the SKB also explains that customary court decisions must be made in writing by the Customary Court Council. The legal phenomenon that occurred in the of West Aceh District was that there were several gampong that did not issue the Berita Acara Perdamaian, resulting in the repetition of cases that had been resolved by custom, resolved again at the formal justice stage, in national legal practice the repetition of examination of cases against the same person and subject matter and had been decided by a judicial decision contrary to the Ne Bis In Idem Principle. This research aims to examine the practice of case settlement as well as the form of customary decisions in West Aceh Regency and the position of Aceh's customary court decisions in the national legal order because one of Aceh's authorities based on Law No.44/1999 is the implementation of the field of adat and customs so that arrangements related to adat have been absorbed in national legal products born from the legislative process, so that from field phenomena and the legal basis there is a clausality relationship so that conclusions can be drawn on how the applicability of the ne bis in idem principle to customary court decisions. This type of research uses empirical juridical, namely, research on the role of law enforcers in carrying out their functions, which discusses how the law works in society and customary gampong institutions. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques using interview techniques and reviewing documents and laws related to this research. Furthermore, the data is processed and analysed with qualitative descriptive analysis techniques. The results showed that, the position of customary judicial decisions in norms has been regulated in the Aceh Decree, Pergub No.60 of 2013, Article 134 of Law No.1 of 2023, and Article 76 Paragraph (1) of the Criminal Code which basically states that the decision of the village customary court is final and binding and cannot be submitted a second time to a formal trial, legally formally the position of customary judicial decisions has been recognised by the state as part of the case settlement process. In the structure and pattern of customary case settlement there is impunity at the mukim level so that parties who feel dissatisfied will report back at the formal justice level, in practice in West Aceh District customary case settlement only goes through one level process so that if there is no peace agreement, the case will be recommended by the gampong apparatus to be resolved at the police level. Aceh Customary Court decisions have binding legal force, so the principle of nebis in idem applies to their decisions. This is because the legal basis for the existence of Aceh Customary Court decisions is recognised by legislation, jurisprudence, and the 2011 Joint Decree of the Governor, Police Chief and MAA of Aceh. It is suggested that the process of resolving minor criminal cases in West Aceh District should be carried out properly based on Aceh Qanun No.9 of 2008, Aceh Qanun No.10 of 2008, and SKB Governor, Kapolda, and MAA of 2011, as guidelines for the implementation of customary justice in Aceh. Furthermore, in order for customary case settlement to be based on the principle of legal certainty, it is hoped that the minutes of the gampong customary peace ceremony can be registered / ratified by the District Court so that the minutes of the peace ceremony have administrative strength and minimise the repetition of cases at the level of formal law enforcement agencies (state). Law enforcement officials from the police, prosecutor's office, and district court are expected to not accept cases that fall under the absolute authority of the gampong adat court as stipulated in Article 13 Paragraph (1) of Aceh Qanun No.9/2008, and the gampong adat court is also expected to issue minutes of the results of the peace process so that the police can consider whether the case can be accepted or not. Keywords: Customary Court Decision, Minor Offences, West Aceh