Electronic Theses and Dissertation

Abstrak penelitian ini dilatarbelakangi oleh berlakunya peraturan pemerintah no 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju basis akrual secara penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. penelitian inni bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan apa saja tantangan dan hambatan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah pidie jaya (studi kasus di bpkk pidie jaya). metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. hasil penelitian menyampaikan bahwa akuntansi berbasis akrual merupakan international best practice dalam pengelolaan keuangan modern yang sesuai dengan prinsip new public management (npm) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. basis akrual mendasarkan konsepnya pada dua pilar yaitu pengakuan pendapatan dan pengakuan beban. implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. model implementasi kebijakan yang akan digunakan oleh peneliti dalam menganilisis implementasi peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang penggunaan standar akuntansi pemerintah (sap) berbasis akrual pada badan pengelolaan keuangan kabupaten (bpkk) adalah model implementasi kebijakan yang mengedepankan tiga aspek implementasi yaitu: aspek intern sumber daya manusia (resources), aspek laporan keuangan dan, aspek ekstern (instansi terkait). kata kunci : badan pengelolaan keuangan, implementasi akuntansi, pemerintah daerah.

ABSTRACT This research was motivated by the enactment of Government Regulation No. 71 of 2010 concerning accrual-based government accounting standards brought major changes in the financial reporting system in Indonesia, namely the change from a cash basis to a full accrual basis in the recognition of government financial transactions. This research aims to find out how the implementation and what are the challenges and obstacles of accrual-based accounting in the local government of Pidie Jaya (case study at BPKK Pidie Jaya). The method used in this study is a descriptive research with a qualitative approach. The results of the study conveyed that accrual-based accounting is an international best practice in modern financial management in accordance with the principles of New Public Management (NPM) which prioritizes transparency and accountability of financial management. The accrual basis bases its concept on two pillars: revenue recognition and expense recognition. Policy implementation is a complex activity with so many factors influencing the success of a policy implementation. The policy implementation model that will be used by researchers in analyzing the implementation of Government Regulation Number 71 of 2010 concerning the Use of Accrual-Based Government Accounting Standards (SAP) at the District Financial Management Agency (BPKK) is a policy implementation model that prioritizes three aspects of implementation, namely: Internal Aspects of Human Resources (resources), Aspects of Financial Statements and, External Aspects (Related Agencies). Keywords : Financial Management Agency, Accounting implementation, Local government