Electronic Theses and Dissertation

Abstrak qanun jinayat merupakan hukum pidana islam di aceh yang mengatur mengenai pembuktian dan sanksi terhadap berbagai jarimah, salah satunya adalah jarimah zina. khusus jarimah zina, pembuktian dalam qanun jinayat diatur pada pada pasal 182 angka 5 qanun aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat, disebutkan bahwa “khusus pada jarimah zina dibuktikan dengan 4 (empat) orang saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama.” namun kenyataannya, pembuktian jarimah zina di aceh menggunakan penggerebekan sebagai salah satu instrument dalam membuktikan jarimah tersebut. penggerebekan dilakukan dengan memasuki ruang privat orang lain dan melakukan introgasi serta memaksa pelaku untuk mengakui perbuatan zina. selain penggerebekan, masyarakat juga melakukan tindakan kekerasan terhadap pelaku zina. akan tetapi, masyarakat membedakan tindakan kekerasan antara aparat penegak hukum (tni dan polri) dan masyarakat yang kedapatan melakukan zina. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua hal; pertama, analisa dari penangkapan paksa terhadap pelaku sebagai bentuk penegakan ketertiban sosial dalam ruang oleh masyarakat. kedua, perbedaan tindakan kekerasan oleh masyarakat terhadap pelaku zina antara aparat penegak hukum (tni dan polri) dan masyarakat biasa. teori yang digunakan adalah teori politic and space, politic and place, dan stratifikasi sosial. penelitian ini menggunakan metode kualitatif. penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan ruang privat berubah menjadi ruang publik ketika adanya hal yang terindikasi sebagai pelanggaran syariat, qanun jinayat pada penerapannya hanya melindungi wilayah dan komunitas, bukan melindungi pelaku agar tidak melakukan jarimah zina, masyarakat hanya melarang zina untuk dilakukan di wilayah aceh, bukan kepada melarang tindakan zina tersebut, dan terdapat perbedaan mekanisme penyelesaian jarimah zina serta tindakan kekerasan oleh masyarakat terhadap pelaku zina antara aparat penegak hukum (tni dan polri) dan masyarakat. penelitian ini menyarankan agar pemerintah mengkaji ulang qanun jinayat dan menetapkan mekanisme yang tepat terhadap aksi penggerebekan. kata kunci: qanun jinayat, ketertiban sosial, penggerebekan, ruang privat.

ABSTRACT Qanun Jinayat is an Islamic criminal law in Aceh which regulates evidence and sanctions against various jarimah, one of which is jarimah zina. Specifically for Jarimah zina, proof in Qanun Jinayat is regulated in article 182 number 5 Qanun Aceh Number 7 of 2013 concerning Jinayat Procedural Law, it is stated that "Specifically for Jarimah zina, it is proven by 4 (four) witnesses who saw directly the process which shows that it has occurred. committing zina at the same time, place and person”. However, proving the crime of zina in Aceh uses raids as one of the instruments in proving the crime of zina. Raids are carried out by entering another person's private space and carrying out interrogations and forcing the perpetrator to admit to committing zina. Apart from raids, people also carry out acts of violence against zina. However, society differentiates acts of violence between law enforcement officers (TNI and Polri) and people who are caught committing zina. This research aims to examine two things; first, analysis of the forced arrest of perpetrators as a form of enforcing social order in space by society. Second, the difference in acts of violence by society against zina perpetrators between law enforcement officers (TNI and Polri) and ordinary people. The theories used are the theories of Politics and Space, Politics and Place, and Social Stratification. This study uses a qualitative method. This research concludes that the existence of private space turns into public space when there are things that are indicated as violations of sharia, Qanun Jinayat in its implementation only protects areas and communities, not protects perpetrators from committing zina, society only prohibits zina from being committed in the Aceh region, not to prohibit the act of zina and there are differences in the mechanisms for resolving zina as well as acts of violence by society against perpetrators of zina between law enforcement officials (TNI and Polri) and the community. This research suggests that the Government review the Qanun Jinayat and establish an appropriate mechanism for raids. Keywords: Qanun Jinayat, Social Order, Raids, Private Space