Electronic Theses and Dissertation

Sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan perempuan sebagai sumber perkembangan kehidupan terdapat di kecamatan pariaman tengah kota pariaman sumatera barat. perkawinan di minangkabau diikat berbagai aturan adat dan tradisi, salah satunya perkawinan bajapuik yang menjadi hukum adat pada perkawinan di pariaman. keharusan adanya uang japuik pada perkawinan bajapuik di pariaman seringkali menyebabkan terjadinya pencegahan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 undang-undang nomor 1 tahun 1974. penelitian ini bertujuan untuk membahas pelaksanaan perkawinan pada masyarakat di kecamatan pariaman tengah, kota pariaman, provinsi sumatera barat, serta untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan jika uang japuik tidak diberikan dan terjadi permasalahan pada uang japuik di kecamatan pariaman tengah, kota pariaman, provinsi sumatera barat. penelitian yang dipergunakan bersifat yuridis empiris. penelitian ini memperoleh data melalui studi kepustakaan dan wawancara yang dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan bajapuik melibatkan berbagai aspek seperti keterbukaan, transparansi, kesepakatan bersama, dan tanggung jawab finansial yang seimbang. terdapat peran penting niniak mamak sebagai mediator dalam menjaga dan memelihara tradisi serta nilai-nilai budaya. sengketa muncul akibat perbedaan pemahaman atau pelaksanaan uang japuik yang telah disepakati sebelumnya, dan penyelesaiannya membutuhkan forum musyawarah dengan keterlibatan niniak mamak sebagai pemeran utama dalam penyelesaian masalah untuk mencapai kesepakatan. saran yang diajukan mencakup pendidikan masyarakat tentang nilai-nilai dan proses kawin bajapuik, penguatan peran niniak mamak sebagai mediator dengan pelatihan dan pengembangan kapasitas, serta peran aktif pemerintah daerah dalam merumuskan aturan terkait uang japuik. upaya menjaga keberlangsungan kawin bajapuik tidak hanya bergantung pada masyarakat adat, tetapi juga memerlukan dukungan aktif pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, transparan, dan adil dalam pelaksanaan perkawinan bajapuik.