Electronic Theses and Dissertation

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui restitusi khairul umam syamsuyar* dahlan** darmawan*** abstrak dasar restitusi telah diatur lewat pasal 98 kuhap namun secara lengkap di atur dalam uu lpsk. pasal 3 uu lpsk menentukan bahwa perlindungan kepada korban dilaksanakan sesuai asas keadilan dan non diskriminatif. faktanya, korban tindak pidana sebagaimana pasal 310 ayat (1) dan (2), pasal 320 ayat (1), dan pasal 321 ayat (1) kuhp, serta pasal 27 ayat (3) jo. pasal 45 ayat (3) uu ite tidak disebut sebagai korban yang dapat memperoleh restitusi oleh uu lpsk. tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan beberapa hal, yaitu alasan korban tindak pidana pencemaran nama baik berhak mendapat restitusi, pengaturan pemberian restitusi korban tindak pidana pencemaran nama baik yang ada saat ini, serta menjelaskan konsep pemberian restitusi yang ideal bagi korban tindak pidana pencemaran nama baik sebagai bentuk perlindungan hukum. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta kasus. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korban tindak pidana pencemaran nama baik berhak mendapat ganti kerugian (restitusi) materil maupun immateril. pengaturan restitusi bagi korban tindak pidana pencemaran nama baik di indonesia dinilai belum memberi perlindungan hukum karena tidak ada kepastian hukum akan hak korban untuk mengajukan dan menghitung serta membuktikan sendiri tuntutan restitusinya ke pengadilan. adapun konsep pengaturan pemberian restitusi ideal bagi korban tindak pencemaran nama baik yang memberikan perlindungan hukum adalah memperbaiki uu lspk dalam tataran hukum materil dan formilnya. disarankan agar ketentuan hukum dalam uu lpsk diperbaiki dengan cara memuat pula hak korban tindak pidana pencemaran nama baik untuk memperoleh restitusi. selain itu, disarankan agar ketentuan hukum dalam uu lpsk diperbaiki dengan cara memuat rumusan hukum yang jelas terkait adanya hak korban tindak pidana pencemaran nama baik untuk mengajukan, menghitung, dan membuktikan sendiri tuntutan restitusinya ke pengadilan. terakhir disarankan pula agar rumusan hukum di dalam uu lpsk diperbaiki dari sisi hukum materil maupun formilnya, yaitu sisi materil dengan menambah lingkup restitusi materil dan immateril yang dapat dituntut oleh korban. adapun dalam tataran hukum formilnya disarankan agar memuat pula hukum acara pengajuan, penghitungan, dan pembuktian tuntutan restitusi serta memuat pula hukum acara eksekusi atas putusan restitusi tersebut. kata kunci: perlindungan hukum, korban tindak pidana, pencemaran nama baik, restitusi.

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF OF DEFAMATION THROUGH RESTITUTION Khairul Umam Syamsuyar* Dahlan** Darmawan*** ABSTRACT The principle of restitution has been regulated through Article 98 of the Criminal Procedure Code but is regulated in full in the LPSK Act. Article 3 of the LPSK Act stipulates that protection for victims is carried out in accordance with the principles of justice and non-discrimination. In fact, victims of criminal acts such as Article 310 verse (1) and (2), Article 320 verse (1), and Article 321 verse (1) of the Criminal Code, as well as Article 27 paragraph (3) Jo. Article 45 paragraph (3) of the ITE Act is not mentioned as a victim who can obtain restitution by the LPSK Act. The aim of this research is to explain that victims of criminal acts of defamation need to receive restitution, the current regulations for providing restitution to victims of criminal defamation, and the ideal regulations for providing restitution for victims of criminal acts of defamation as a form of legal protection. The research method used in this thesis is normative juridical method with statute approach and case approach. The resulted of this research shows that victims of criminal defamation are entitled to material and immaterial restitution. Restitution arrangements for victims of criminal defamation in Indonesia are considered not to provide legal protection due to the absence of legal certainty of the victim's right to submit and calculate and prove their own restitution claims to the court. The concept of an ideal restitution arrangement for victims of defamation that provides legal protection is to improve the LSPK Act at the material and formal legal levels. It is advised that the legal formulation in the LPSK Act be improved by including the right of victims of defamation crimes to obtain restitution. It is also suggested that the legal formulation in the LPSK Act be improved by containing a clear legal formulation related to the right of victims of criminal defamation to submit, calculate, and prove their own restitution claims to the court. It is also suggested that the legal formulation in the LPSK Act be improved in terms of material and formal law. The material side regulates the scope of material and immaterial restitution that can be demanded by victims. As for the formal law, it is suggested that it also contains the procedural law for filing, calculating, and proving restitution claims and also contains the procedural law for the execution of the restitution decision. Keyword: Legal Protection, Victim, Defamation, Restitution.