Electronic Theses and Dissertation

Pasal 35 ayat (3) huruf (a) undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambagan mineral dan batubara, menyebutkan: “setiap orang yang melakukan penambagan tanpa izin sebagaimana dimaksud pada pasal 35 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta denda paling banyak rp100.000.000.000,00 (seratus miliyar rupiah)”. kenyataannya, masih ditemukan di wilayah hukum pengadilan negeri tapaktuan kasus tindak pidana penambangan emas tanpa izin dengan penjatuhan pidana yang relatif rendah. penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dasar pertimbagan hakim dalam menjatuhkan pidana yang relatif rendah bagi pelaku penambangan emas tanpa izin, serta upaya dalam menanggulangi tindak pidana penambagan emas tanpa izin. data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian lapangan dengan penelitian kepustakan. penelitian lapagan untuk mendapatkan data primer melalui proses wawancara responden serta informan. penelitian kepustakan guna mendapatkan data sekunder dengan menelaah literatur dan peraturan perundang-undagan yang diberlakukan. dari hasil penelitian didapatkan bahwasanya hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan pidana yang relatif rendah melihat kepada pertimbngan yuridis dan non yuridis. pertimbangan yuridis yaitu dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keteragan saksi, keteragan terdakwa, barang bukti, fakta-fakta yang terungkap pada persidangan serta undang-undang yang telah diitetapkan. selain itu, juga juga memperkirakan seberapa banyak emas yang telah diambil dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. pertimbngan non yuridis yaitu latar belaakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, lalu ditambah dengan keyakinan hakim terkait benar atau tidaknya perbuatan pidana terdakwa seperti dalam unsur-unsur tindak pidana yang diidakwakan kepadannya. bahkan secara non yuridis upaya yang dilakukan oleh hakim dengan memberikan pendekatan atau perlakuan kesadaran, melakukan kegiatan sosialisasi, menetapkan perda dan upaya penal dan non penal.

Article 35 paragraph (3) letter (a) of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, states: "Every person who carries out mining without a permit as intended in Article 35 shal be punished with a maximum prison sentence of 5 (five) year and a maximum fine of Rp. 100,000,000,000.00 (one hundred billion rupiah).” In fact, in the Tapaktuan District Court's jurisdiction, criminal cases of gold mining without a permit are still found with relatively low penalties. The aim of writing this thesis is to explain the basic considerations of judges in imposing relatively low penalties for perpetrators of gold mining without a permit, as well as efforts to overcome the crime of gold mining without a permit. The data in this research was obtained through qualitative descriptive research method, namely field research with library research. Field research to obtain primary data through interviews with respondent and informant. Library research to obtain secondary data by reviewing the literature and applicable laws and regulation. From the research result, it was found that the judge in his considerations imposed a relatively low sentence looking at both juridical and non-juridical considerations. Juridical consideration include the public prosecutor's indictment, criminal charge, witness statements, defendant's statements, evidence, facts revealed at trial and established laws. Apart from that, it also estimates how much gold has been taken and the mitigating and aggravating factor for the defendant. Non-juridical consideration, namely the background of the defendant's actios, the defendant's economic condition, are then added to the judge's belief regarding whether or not the defendant's criminal actions are true, as in the element of the crime for which he is accused. Even non-judicially, efforts are made by judges by providing an awareness approach or treatment, carrying out outreach activities, enacting regional regulations and penal and non-penal measures.