Electronic Theses and Dissertation

Menurunnya pelaksanaan pencegahan maladministrasi selama 2 tahun terakhir yang terjadi di provinsi aceh oleh ombudsman ri perwakilan aceh, tentunya perlu diketahui terkait kekuasaan (power) dan kinerja organisasi ombudsman perwakilan aceh mengenai optimalisasi peran pencegahan dalam mencegah maladministrasi. karena dalam uu nomor 37 tahun 2008 tentang tugas dan fungsi ombudsman menjelaskan bahwa ombudsman bertugas melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. penelitian ini bertujuan mengetahui kekuasaan (power) dan kinerja organisasi ombudsman ri perwakilan aceh dalam optimalisasi peran mencegah maladministrasi. dengan mengetahui kekuasaan (power) ombudsman ri perwakilan aceh dalam mencegah maladministrasi, maka dapat dievaluasi terkait kekuasaan (power) dan kinerja organisasi dalam mencegah maladministrasi selama tahun 2021-2022. teori yang digunakan adalah teori kekuasaan (power) dan dengan konsep evaluasi kinerja organisasi beserta konsep maladministrasi dan metode yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi dokumen dan lapangan. berdasarkan hasil analisis penelitian diatas mengacu pada masalah menurunnya kinerja pencegahan maladministrasi selama tahun 2021-2022 oleh ombudsman ri perwakilan aceh dapat disimpulkan bahwa kekuasaan (power) yang dimiliki oleh ombudsman ri perwakilan aceh sangat lemah khususnya kekuasaan pada ranah pencegahan maladministrasi dan harus ada upaya untuk memperkuat kekuasaan pada lembaga tersebut agar memiliki kekuatan dan kemampuan dalam pelaksanaan setiap kegiatan pencegahan di provinsi aceh. sementara itu, ombudsman ri perwakilan aceh memerlukan evaluasi kinerja organisasi untuk mempertahankan kepercayaan publik, yakni dari segi efektivitas kinerja, efisiensi kinerja dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program-program kegiatan pencegahan maladministrasi. kemudian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pencegahan maladministrasi seperti terbatasnya jumlah sumber daya manusia pada tahun 2022 dari 11 asisten menjadi 7 asisten, terbatasnya aksesibilitas, terbatasnya anggaran karena dialihkan untuk penanganan pandemi covid-19 pada tahun 2021 dan diperkuat dengan terbatasnya kekuasaan, sehingga pelaksanaan kegiatan pencegahan tidak berjalan dengan baik. kata kunci: ombudsman ri perwakilan aceh, mencegah, maladministrasi.

The decline in the implementation of prevention of maladministration over the last 2 years that occurred in Aceh Province by the Indonesian Ombudsman representing Aceh, of course, needs to be known regarding the power and organizational performance of the Ombudsman representing Aceh regarding optimizing the role of prevention in preventing maladministration. Because Law Number 37 of 2008 concerning the duties and functions of the Ombudsman explains that the Ombudsman is tasked with making efforts to prevent maladministration in the delivery of public services. This research aims to determine the power and organizational performance of the Indonesian Ombudsman representing Aceh in optimizing its role in preventing maladministration. By knowing the power of the Indonesian Ombudsman representing Aceh in preventing maladministration, it can be evaluated regarding the power and performance of the organization in preventing maladministration during 2021-2022. The theory that used is the theory of power and the concept of organizational performance evaluation along with the concept of maladministration and the method used is qualitative with document and field study designs. Based on the results of the research analysis above referring to the problem of declining performance in preventing maladministration during 2021-2022 by the Indonesian Ombudsman representing Aceh, it can be concluded that the power possessed by the Indonesian Ombudsman representing Aceh is very weak, especially power in the realm of preventing maladministration and efforts must be made to strengthen it. authority over this institution so that it has the strength and capability to carry out every prevention activity in Aceh Province. Meanwhile, the Indonesian Ombudsman representing Aceh requires an evaluation of organizational performance to maintain public trust, namely in terms of performance effectiveness, performance efficiency and performance achievements in implementing maladministration prevention program activities. Then, there are several obstacles in implementing maladministration prevention, such as the limited number of human resources in 2022 from 11 assistants to 7 assistants, limited accessibility, limited budget because it was diverted to handling the Covid-19 pandemic in 2021 and strengthened by limited power, so that the implementation of activities prevention is not working well. Keywords: Ombudsman RI representation Aceh, Prevent, Maladministration