Electronic Theses and Dissertation

Pasal 93 ayat (2) undang-undang republik indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan menjelaskan bahwa “setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi ekslusif indonesia (zeei) yang tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (sipi) sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak rp.20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah)”. meskipun sudah ada aturan mengenai tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal namun tetap saja masih ada kasus yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri langsa. penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal, upaya pencegahan dan penanggulangan penegak hukum dalam menangani tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal, serta menjelaskan kendala penegak hukum dalam memberantas kasus tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal. penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yuridis empiris. penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan. penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, teori, perundang- undangan, dan putusan pengadilan negeri langsa tentang penangkapan ikan secara ilegal. hasil penelitian menunjukkan bahwa fakta-fakta persidangan yang digunakan pengadilan untuk membuat keputusan hakim yang mendasarkan hukum dan fakta yang relevan. upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum baik upaya pencegahan maupun upaya penanggulangan penegak hukum memastikan bahwa pelaku penangkapan ikan secara ilegal menghadapi konsekuensi serius atas tindakan mereka. penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam menangani kasus ini penegak hukum sudah melakukan upaya semaksimal mungkin, namun tetap saja ada kendala-kendala yang terjadi saat proses memberantas kasus tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal. disarankan aparat penegak hukum lebih memperhatikan wilayah perairan indonesia, mengedepankan isu-isu terkait penangkapan ikan secara ilegal serta menanamkan wawasan kepada masyarakat terkait kemaritiman.

Article 93 paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2004 concerning Fisheries explains that "Every person who owns and/or operates a foreign-flagged fishing vessel carries out fishing in the Zone Indonesian Exclusive Economy (ZEEI) who do not have a Fishing Permit (SIPI) as intended in Article 27 paragraph (2), will be punished with a maximum imprisonment of 6 (six) years and a maximum fine of IDR 20,000,000,000 (twenty billion rupiah)”. Even though there are regulations regarding the crime of illegal fishing, there are still cases that occur in the jurisdiction of the Langsa District Court. The aim of writing this thesis is to explain the judge's considerations in deciding cases of criminal acts of illegal fishing, prevention and response efforts by law enforcement in dealing with criminal acts of illegal fishing, as well as explaining the obstacles to law enforcement in eradicating cases of criminal acts of illegal fishing. The research in writing this thesis uses empirical juridical research. Field research was carried out by interviewing respondents and informants. Literature research was carried out by studying books, theories, legislation, and Langsa District Court decisions regarding illegal fishing. The research results show that the trial facts are used by the court to make decisions based on the law and relevant facts. Efforts made by law enforcement, both prevention efforts and law enforcement efforts, ensure that perpetrators of illegal fishing face serious consequences for their actions. This research also shows that in handling this case law enforcers have made every effort possible, but there are still obstacles that occur during the process of eradicating cases of illegal fishing. It is recommended that law enforcement officials pay more attention to Indonesia's territorial waters, prioritize issues related to illegal fishing and instill insight into the public regarding maritime affairs.