Electronic Theses and Dissertation

Abstrak maulana ariq, studi kasus putusan pengadilan tinggi 2023 samarinda nomor 05/pdt/2020/pt smr tentang wanprestasi dalam perjanjian jual beli unit kondotel antara diana handoko dan pt wulandari bangun laksana fakultas hukum universitas syiah kuala (v, 78), pp., bibl. safrina, s.h, m.h., m.epm perjanjian bangun bagi unit kondotel umumnya bersifat standar, perlu memenuhi syarat sah per pasal 1320 kuhperdata dan tidak melanggar hukum, etika, atau ketertiban umum. dalam perjanjian, pihak-pihak memiliki kewajiban yang harus dijalankan secara sukarela. ketidakpenuhan hak atau kewajiban dianggap sebagai wanprestasi atau ingkar janji. wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi janji awal atau menunda pelaksanaan. hal ini terjadi pada wilayah samarinda dan telah diadili oleh pengadilan tinggi samarinda dengan nomor registrasi no.05/pdt/2020/pt smr. penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan wanprestasi pada putusan nomor 05/pdt/2020/pt smr, dan menganalisis putusan pengadilan tinggi samarinda nomor .05/pdt/2020/pt smr belum sesuai dengan tujuan hukum yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang berpekara. penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. sumber data dalam penelitian ini yaitu berupa hasil penelitian kepustakaan. data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari studi kasus akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa pembanding keliru memahami penolakan gugatan terdahulu. majelis hakim tingkat pertama menggunakan pertimbangan hukum yang sesuai dengan syarat formal gugatan dan yurisprudensi. putusan pn.bpp 17/09/2019 perlu dikuatkan. pokok sengketa berkaitan dengan pembelian unit kondotel melalui perjanjian yang mengalami perubahan. pembanding membayar harga namun unit tidak diserahkan sesuai perjanjian. terbanding dan pembanding menandatangani serah terima, meski unit belum diserahkan sepenuhnya. disarankan agar hakim dalam memberikan keputusan lebih teliti terutama dalam mempertimbangkan aspek hukum, fakta hukum, bukti, dan kesaksian yang diajukan oleh pihak-pihak terkait, serta tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertindak dengan bijaksana dalam memberikan pertimbangan untuk suatu putusan