Electronic Theses and Dissertation

Abstrak gerry salahudin studi kasus putusan mahkamah syar’iyah jantho nomor 15/jn/2021/ms.jth tentang jarimah pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak fakultas hukum universitas syiah kuala (v, 64) pp., bibl. app. nurhafifah, s.h., m.hum pada putusan mahkamah syar’iyah nomor 15/jn/2021/ms.jth tentang pelecehan seksual terhadap anak, terdakwa terbukti bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual yang diatur dalam pasal 46 qanun aceh nomor 6 tahun 2014, namun dikarenakan korban nya adalah anak maka diatur didalam pasal 47 tentang jarimah pelecehan seksual, seharusnya perbuatan terdakwa lebih tepat didakwakan melakukan jarimah zina yang diatur dalam pasal 33 qanun aceh nomor 6 tahun 2014 sedangkan di pasal 34 tentang melakukan zina terhadap anak. penelitian studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis dakwaan penuntut umum yang dinilai kurang tepat dalam menentukan jarimah yang didakwakan serta ketentuan tentang kerahasian identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam pasal 19 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. penelitian ini merupakan penelitian jenis yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. jenis pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti yang tertulis dalam putusan hakim serta perundang-undangan dan bahan hukum sekunder lainnya, sehingga dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan erat dengan masalah. hasil dari penelitian ini, penuntut umum dinilai kurang tepat dalam menentukan tindak pidana yang didakwankan. terdakwa dalam perkara tersebut lebih tepat didkawa dengan pasal 34 qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang jarimah zina terhadap anak, dan bisa menggunakan dakwaan alternatif agar lebih tepat majelis hakim dalam memutuskan perkara. mahkamah syar’iyah jantho tidak merahasiakan identitas anak sebagaimana dalam pasal 19 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dengan tidak mengikuti ketentuan sesuai sk kma nomor 2-144/kma/sk/viii/2022 tentang standar pelayanan informasi publik di pengadilan. disarankan kepada jaksa penuntut umum untuk memperhatikan secara teliti dan cermat dalam pembuatan surat dakwaan dan juga agar bisa mempertimbangkan dakwaan alternatif agar memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak sedangkan kepada mahkamah syar’iyah jantho diharapkan untuk selalu melaksanakan peraturan sesuai sk kma nomor 2-144/kma/sk/viii/2022 tentang standar pelayanan informasi publik di pengadilan. yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigma negatife yang akan disandang saat anak kemali dalam lingkungan sosial dan masyarakat.

ABSTRACT GERRY SALAHUDIN CASE STUDY OF SYAR'IYAH JANTHO COURT RULING NUMBER 15/JN/2021/MS.JTH CONCERNING SEXUAL HARASSMENT COMMITTED AGAINST CHILDREN Syiah Kuala University Faculty of Law (V, 64) pp., bibl. App. Nurhafifah, S.H., M.Hum In the Syar'iyah Court decision Number 15/JN/2021/MS.Jth concerning sexual harassment of children, the defendant was proven guilty of committing sexual harassment as regulated in Article 46 of the Aceh Qanun Number 6 of 2014, however, because the victim was a child, it was regulated in Article 47 concerning Jarimah Sexual Harassment, the Defendant's actions should be more appropriately charged with committing Jarimah Zina which is regulated in Article 33 of the Aceh Qanun Number 6 of 2014 while in Article 34 it is about committing Zina against Children. This Case Study research aims to analyze the public prosecutor's indictment which is deemed inappropriate in determining the accused's finger as well as the provisions regarding confidentiality of the identity of children in conflict with the law in Article 19 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This research is a normative juridical type of research with a case study approach. This type of approach is carried out by examining what is written in the judge's decision as well as legislation and other secondary legal materials, so it is carried out by examining library materials or secondary data that are closely related to the problem. The results of this research show that the public prosecutor is considered to be inaccurate in determining the criminal offense to be charged. It would be more appropriate for the defendant in this case to be charged under Article 34 of the Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning the crime of adultery against children, and could use alternative charges to make the panel of judges more precise in deciding the case. The Jantho Syar'iyah Court did not keep the child's identity secret as stated in Article 19 of Law number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, by not following the provisions in accordance with KMA Decree Number 2-144/KMA/SK/VIII/2022 concerning Public Information Service Standards In the court. It is recommended that the public prosecutor pay careful attention to the drafting of the indictment and also be able to consider alternative charges in order to fulfill a sense of justice for both parties, while the Jantho Syar'iyah Court is expected to always implement the regulations in accordance with SK KMA Number 2-144/ KMA/SK/VIII/2022 Concerning Public Information Service Standards in Courts. Which aims to prevent children from the negative stigma that will be carried when the child returns to the social and community environment.