Electronic Theses and Dissertation

Putusan pengadilan nomor 41/pdt.sus/2021/pn. niaga jkt.pst. pemohon adalah pt. bank qnb indonesia tbk merasa dirugikan karena pt. nipres tbk selaku termohon telah lalai dalam menjalankan kewajibannya terkait pembayaran termohon kepada pemohon seperti yang tertulis dalam isi perjanjian perdamaian. putusan majelis hakim justru menjatuhi putusan yang mengalahkan pemohon dengan alasan adanya perbedaan persepsi dan perselisihan pendapat antara pemohon dengan termohon terhadap pemenuhan prestasi dan pelaksanaan hak serta kewajiban. putusan hakim pada perkara ini tidak sesuai dengan pasal 291 ayat (1), pasal 170 ayat (1) undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan pkpu serta yurisprudensi mahkamah agung nomor: 718/k/pdt/2019. tujuan penulisan studi kasus ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 41/pdt.sus/pn. niaga jkt.pst, terhadap penolakan pembatalan perdamaian dan untuk menjelaskan sudah atau belum mencapai tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang dilakukan dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan sumber data putusan sekunder yang dibagi menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap putusan nomor 41/pdt.sus/pn. niaga jkt.pst. tidak memperhatikan seluruh fakta dipersidangan dan tidak sesuai dengan aturan yang diatur. pertimbangan majelis hakim belum sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam pasal 291 ayat (1) jo. pasal 170 ayat (1) undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan pkpu bahwa pengajuan pembatalan perdamaian dapat diajukan oleh kreditor apabila debitor terbukti lalai memenuhi perjanjian perdamaian. pemohon dalam gugatan pembatalan perjanjian perdamaian telah diabaikan haknya atas pelunasan piutang yang dimilikinya terhadap pt. nipres tbk. sehingga putusan pengadilan itu, tidak mewujudkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum karena tidak memperhatikan hak-hak pemohon yang sudah berusaha menyelesaikan perkaranya. saran bagi majelis hakim untuk lebih teliti dalam memperhatikan fakta dalam pembuktian di persidangan sehingga pertimbangan hukum majelis hakim tidak terdapat kekeliruan. majelis hakim seharusnya memperhatian pasal 291 ayat (1) jo. pasal 170 ayat (1) undang-undang kepailitan dan pkpu. serta melakukan penafsiran hukum secara seksama sehingga rasa keadilan, kepastian dan kemanfataan hukum dapat dirasakan oleh pihak-pihak dalam perkara dan masyarakat luas.

Court Decision Number 41/Pdt.Sus/2021/PN. Commerce Jkt. Pst. The applicant is PT. Bank Qnb Indonesia Tbk feels disadvantaged because PT. Nipres Tbk as the Respondent has been negligent in carrying out its obligations regarding the respondent's payments to the applicant as written in the contents of the peace agreement. The panel of judges actually handed down a decision that defeated the Petitioner on the grounds that there were differences in perception and disagreements between the Petitioner and the Respondent regarding the fulfillment of achievements and implementation of rights and obligations. The judge's decision in this case is not in accordance with Article 291 paragraph (1), Article 170 paragraph (1) of Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU as well as Supreme Court jurisprudence Number: 718/k/pdt/2019. The purpose of writing this case study is to explain the considerations of the panel of judges in decision Number 41/Pdt.Sus/PN. Niaga Jkt.Pst, regarding the rejection of the cancellation of the peace and to explain whether or not it has achieved the legal objectives, namely certainty, justice and legal benefits. The method used in this research is normative juridical, which is carried out using a case and statutory approach. The data source used in this research uses secondary decision data sources which are divided into primary, secondary and tertiary legal materials. The research results show that the Judge in giving consideration to decision Number 41/Pdt.Sus/PN. Commerce Jkt. Pst. not paying attention to all the facts at trial and not complying with the regulated rules. The considerations of the panel of judges were not in accordance with the provisions regulated in Article 291 paragraph (1) Jo. Article 170 paragraph (1) Law Number 37 of the Year 2004 concerning bankruptcy and PKPU that an application for canceling the peace agreement can be submitted by the creditor if the debtor is proven to have failed to fulfill the peace agreement. The applicant in the lawsuit for cancellation of the peace agreement has been denied his right to repayment of the receivables he owes PT. Nipres Tbk. So the court decision does not embody the values ​​of justice, certainty and legal benefits because it does not pay attention to the rights of the applicant who has tried to resolve the case. Suggestions for the panel of judges to be more careful in paying attention to the facts in evidence at trial so that the panel of judges' legal considerations do not contain errors. The panel of judges should pay attention to Article 291 paragraph (1) Jo. Article 170 paragraph (1) of the Bankruptcy and PKPU Law. As well as interpreting the law carefully so that a sense of justice, certainty and usefulness of the law can be felt by the parties in the case and the wider community.