Electronic Theses and Dissertation

Abstrak peraturan menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 7 tahun 2022 tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi, menginstruksikan seluruh jajaran baik di pusat maupun didaerah untuk melakukan reformasi birokrasi khususnya pada struktur organisasi guna menciptakan birokrasi yang praktis dan sederhana. dalam implementasinya di daerah, khususnya di kabupaten aceh jaya berdasarkan wawancara dilapangan, ditemukan berbagai persoalan atas dampak dari implementasi kebijakan delayering terhadap implementator kebijakan yang berakibat pada demotivasi bahkan menurunkan kualitas kinerja aparatur daerah. tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dampak dari kebijakan delayering serta faktor penghambat penerapan kebijakan delayering di kabupaten aceh jaya. penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan menganalisis melalui teori kebijakan model rippley dan franklin, teori kinerja dan konsep penyederhanaan birokrasi. hasil penelitian ini menunjukan bahwa pasca implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi didapati berbagai persoalan yang dirasakan oleh implementator kebijakan, hal ini berkaitan dengan kepatuhan pegawai terhadap budaya kerja baru dan pemahaman arah kebijakan, pengembangan karier pegawai yang terhambat dan kinerja pegawai atas sistem kerja terbaru mencakup kualitas, kuantitas, ketepatan waktu dan kemandirian. adapun faktor penghambat kebijakan berupa peran instansi pembina yang belum maksimal dan dampak negatif yang diterima oleh implementator kebijakan. untuk itu diharapkan pemerintah pusat dan instansi pembina mampu merangkul aparatur di daerah agar tidak kehilangan arah dan mampu menemukan jalan keluar atas permasalahan yang terjadi. selain itu perlu adanya sosialisasi dari instansi pembina kepada pejabat fungsional agar pengembangan karier pegawai yang macet dapat diatasi secepat mungkin. kata kunci : implementasi kebijakan, delayering, aparatur, pemerintahan, aceh jaya.

ABSTRACT The regulation of the minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform number 7 of 2022 concerning the work system in government agencies for bureaucratic simplification, instructs all ranks both at the center and in the regions to carry out bureaucratic reform, especially in the organizational structure to create a practical and simple bureaucracy. In its implementation in the regions, especially in Aceh Jaya Regency based on interviews in the field, various problems were found due to the impact of the implementation of the delayering policy on policy implementers which resulted in employee demotivation and even reducing the quality of employee performance. The purpose of this research is to determine the impact of the delayering policy as well as the inhibiting factors for the implementation of the delayering policy in Aceh Jaya Regency. This research uses a qualitative descriptive approach method by analyzing through Rippley and Franklin Model Policy Theory, Performance Theory and Bureaucratic Simplification Concept. The results of this research show that after the implementation of bureaucratic simplification policies found various problems felt by policy implementers, this is related to employee compliance with new work culture and understanding policy direction, hampered employee career development and employee performance on the latest work system including quality, quantity, timeliness and independence. The policy obstacle factor is in the form of the role of the supervisory agency that has not been maximized and the negative impact received by the policy implementer. This reason, it is hoped that the central government and coaching agencies will be able to embrace the apparatus in the regions so as not to lose their way and be able to find a way out of the problems that occur. In addition, there needs to be socialization from the coaching agency to functional officials so that the career development of stuck employees can be solving as soon as possible. Keywords :Policy Implementation, Delayering, Government Apparatus, Aceh Jaya