Minimnya alat bukti mengakibatkan proses peyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana pembunuhan tidak bisa diajukan kepersidangan ketika hanya menggunakan alat bukti petunjuk yang rentan untuk dibantah di depan persidangan oleh penasihat hukum terdakwa, sehingga diperlukan adanya kualitas alat bukti lainnya dalam hal ini penerapan psikologi forensik terhadap perkara yang minim alat buktinya, seperti halnya perkara pembunuhan. sistem peradilan pidana adalah satu kesatuan proses dalam hukum pidana yang saling berkaitan satu dengan lainnya. sistem peradilan pidana terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan. dalam sistem peradilan pidana setiap sub-sistem peradilan yang terdiri dari penyidik, penuntut umum dan hakim memiliki perannya masing-masing. dalam hal ini penuntut umum diwajibkan untuk membuktikan dakwaannya dalam persidangan, oleh karena itu pembuktian sangatlah urgent, khsusnya terhadap perkara pembunuhan yang minim alat bukti, maka hasil psikologi dapat membuat terang tindak pidana tersebut. tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan melakukan kajian secara yuridis normatif terhadap hal menjadi urgensi hasil pemeriksaan psikologi dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan dan mengetahui dan mengembangkan metodologi hasil psikologi yang digunakan dalam perkara tindak pidana pembunuhan sehingga memiliki kekuatan hukum pro justitia. metode penelitian dalam tesis ini yuridis-normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. pendekatan yuridis normatif dikenal pula dengan istilah pendekatan/ penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif. tahap penelitian yuridis-normatif, melalui studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur). urgensi hasil psikologi dalam pembuktian perkara pidana pada dasarnya untuk menindaklanjuti alat bukti keterangan ahli. keterangan terdakwa itu sifatnya berdiri sendiri atau untuk dirinya sendiri sesuai pasal 189 ayat (3) kuhap, sehingga kebenarannya perlu dikuatkan oleh alat bukti lain yang salah satunya adalah dengan menggunakan alat bukti keterangan ahli. keterengan ahli dengan menghadirkan seorang ahli psikologi forensik di persidangan menerangkan bahwa ilmu psikologi forensik digunakan untuk memperoleh profil psikologis terdakwa sehingga dapat dinilai apakah terdakwa mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. agar memiliki kekuatan hukum pro justitia, maka metodelogi yang digunakan adalah dalam bentuk investigasi yang ouput-nya berupa laporan hasil psikologi forensik yang dituangkan lebih lanjut dalam surat pro justitia hasil pemeriksaan psikologi menunjukkan sebagai alat bukti surat pro justitia hasil pemeriksaan psikologi tersangka yang juga dapat diterima sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat 1 hurug c kuhap karena telah mencantumkan kalimat pro justitia pada surat yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh pasal 187 huruf c kuhap, sehingga surat tersebut juga memiliki kekuatan hukum pembuktian. disarankan agar dalam penerpaan collaborating evidence dalam suatu perkara yang sulit pembuktiannya dapat digunakan, perlu adanya pemahaman khusus kepada aparat penegak hukum dengan melakukan pelatihan khusus terkait ilmu bantu hukum psikologi. disarankan kepada hakim dalam memutus perkara pidana pembunuhan hendaknya mempertimbangkan laporan hasil pemeriksaan psikologi.
Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
THESES
KEKUATAN HUKUM HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN. Banda Aceh Fakultas Hukum (S2),2023
Baca Juga : PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR (POLRES) ACEH BESAR (MUHAMMAD KADAFI, 2020)
Abstract
The lack of evidence means that the investigation into a murder crime case cannot be brought to trial when it only uses directive evidence that is vulnerable to being rebutted in front of the trial by the lawyer or attorney, so that other quality evidence is needed, in this case the application of forensic psychology to cases with minimal evidence, such as murder cases. The criminal justice system is a unified process in criminal law that is interrelated with one another. The criminal justice system consists of various interconnected components. In the criminal justice system, each judicial sub-system consisting of investigators, public prosecutors and judges has their respective roles. In this case the public prosecutor is required to prove his indictment in court, therefore proof is very urgent, especially in murder cases where there is minimal evidence, the Psychological Results can shed light on the crime. This thesis aims to find out and carry out a normative juridical study of the urgency of psychological results in proving the crime of murder and to know and develop the methodology of psychological results used in criminal cases of murder so that they have the power of pro justitia law. The research method in this thesis is juridical-normative, that is, law is conceptualized as norms, rules, principles or dogmas. The normative juridical approach is also known as the doctrinal approach/ research or normative legal research. The juridical-normative research stage, through literature studies (literature review). The urgency of psychological results in proving criminal cases is basically to guarantee expert testimony as evidence. The fraudster's statement is independent or for himself in accordance with Article 189 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code, so its truth needs to be corroborated by other evidence, one of which is using expert testimony as evidence. The expert's presentation by presenting a forensic psychology expert at the conference explained that forensic psychology is used to obtain the psychological profile of the Defendant so that it can be assessed whether the Defendant is able to take responsibility for his actions. In order to have the legal force of pro justitia, the methodology used is in the form of an investigation whose output is in the form of a report on the results of forensic psychology which is outlined further in the Pro Justitia Letter Result of Psychological Examination which is shown as evidence. The Pro Justitia Letter Result of Psychological Examination of the Suspect which is also acceptable. as proof of a letter in accordance with the provisions of Article 184 paragraph 1 letter c of the Criminal Procedure Code because it has included the sentence Pro Justitia in the letter which meets the requirements as determined by Article 187 letter c of the Criminal Procedure Code, so that the letter also has the legal force of proof. It is recommended that when implementing collaborative evidence in a case where it is difficult to use evidence, it is necessary to provide special understanding to Law Enforcement Officials by carrying out special training related to the science of psychological legal aid. It is recommended that judges in deciding criminal murder cases should consider the psychological examination report.
Baca Juga : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI MELALUI TELECONFERENCE DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA (SYARIFAH FITRI SARAH, 2018)