Electronic Theses and Dissertation

Abstrak kamaluddamairi usman suhaimi ya’kub aiyub kadir pasal 37 peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah menyebutkan jangka waktu hak guna bangunan dapat diperpanjang namun dalam kasus putusan mahkamah agungnomor 1343 k/pdt/2021 terdapat peromohonan yang ditolak dan diajukan gugatan ke pengadilan. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan bersumber pada data sekunder yaitu studi kepustakaan. metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaturan perpanjangan hak guna bangunan diatas hak pengelolaan, pertimbangan hakim dalam penolakan perpanjangan hak guna bangunan diatas hak pengelolaan, dan hasil putusan mahkamah agung tersebut telah memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan prinsip kemanfaatan. berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pemberian izin perpanjangan hgb di atas tanah hak pengelolaan melibatkan pembayaran biaya perpanjangan dan pengajuan dokumen permohonan. setelah evaluasi dan persetujuan, izin perpanjangan hgb dapat diberikan kepada pemilik bangunan dan putusan mahkamah agung nomor 1343/k/pdt/2021 menyebabkan dicabutnya hgb atas bangunan ruko milik herman suryanto dan kepemilikan kembali kepada pemerintah daerah sulawesi selatan. herman suryanto juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar rp.500.000. putusan ini dianggap tepat dan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. disarankan kepada direksi perusahaan daerah sulawesi selatan (termohon kasasi) seharusnya lebih cermat dalam mempertimbangkan permohonan perpanjangan jangka waktu hgb di atas hpl, dan pemegang tanah dengan status hgb, penting untuk memahami persyaratan yang diperlukan dalam melakukan perpanjangan jangka waktu hgb di atas hpl.

Abstract Kamaluddamairi Usman Suhaimi Ya’kub Aiyub Kadir According to Article 37 of Government Regulation Number 18 of 2021 concerning the Right of Management (HPL), Land Rights, Flat Housing Units, and Land Registration, the Right of Building (HGB) term can be extended. However, in the case of Supreme Court Decision Number 1343 K/Pdt/2021, an application was rejected, and a lawsuit was filed with the Court. The research method used is normative juridical and sourced from secondary data, namely literature study. The analysis method used is the qualitative analysis method. This study aims to explain the regulation of the extension of Right of Building over Right of Management, the judge's consideration in rejecting the extension of Right of Building over Right of Management, and the results of the Supreme Court Decision that has fulfilled the principles of justice, legal certainty, and the principle of expediency. Based on the research results, it was found that granting HGB extension permits on management rights land involves payment of extension fees and submission of application documents. After evaluation and approval, the HGB extension permit can be granted to the building owner, and the Supreme Court Decision No. 1343/K/Pdt/2021 led to the revocation of the HGB on the shophouse building owned by Herman Suryanto and ownership returned to the South Sulawesi Regional Government. Herman Suryanto was also required to pay court costs of IDR 500,000. This decision is considered appropriate and in accordance with the principles of justice, legal certainty, and expediency. It is recommended that the Board of Directors of the South Sulawesi Regional Company (Respondent in Cassation) should be more careful in considering applications for an extension of the HGB period on HPL and holders of land with HGB status. In addition, it is essential to understand the requirements needed to extend the HGB period on HPL. Keywords: Refusal, Extension, Right of Building, Right of Management.