Electronic Theses and Dissertation

Saat ini, transisi akibat perkembangan teknologi telekomunikasi meningkat pesat sehingga berdampak pada praktik penegakan hukum yang ada di dunia, termasuk prosedur penyelesaian sengketa. pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 juga menjadi faktor pendukung yang memaksa setiap orang untuk lebih banyak menggunakan perangkat telekomunikasi dalam beraktivitas untuk menghindari kontak fisik. indonesia sendiri telah menerapkan prosedur sederhana penyelesaian sengketa online (odr) sebagai bentuk adaptasi terhadap pandemi. namun, belum ada dasar hukum yang mengatur secara lengkap mengenai tata cara dan legalitas penyelesaian odr di indonesia. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang bagaimana indonesia menerapkan prinsip dan metode odr yang terdapat dalam catatan teknis uncitral tentang penyelesaian sengketa online serta praktik beberapa negara terhadap odr. penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tantangan yang akan dihadapi indonesia dalam penerapan odr. penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis sumber-sumber hukum terkait teori odr dalam catatan teknis uncitral tentang penyelesaian sengketa online, review jurnal terkait odr, asas peradilan, kekosongan hukum odr dan topik terkait lainnya. penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan peraturan di indonesia dengan praktik negara lain terkait odr. penelitian ini menciptakan serangkaian elemen yang harus terkandung dalam sistem odr indonesia. unsur-unsur tersebut adalah adanya lembaga yang berwenang memberikan layanan odr, platform/website odr yang terintegrasi, kesatuan tahapan/prosedur odr, dan seperangkat peraturan untuk menjamin kepastian hukum. namun, ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan untuk menerapkan sistem odr yang berdampak dan efektif di indonesia. tantangan-tantangan tersebut terutama disebabkan oleh kurangnya pengembangan sumber daya manusia dan teknologi di indonesia. indonesia harus menerapkan sistem odr untuk mengatasi permasalahan penyelesaian sengketa tradisional. namun sebelum itu, pemerintah harus melakukan pembenahan di beberapa sektor negara ini, antara lain kualitas sumber daya manusia dan teknologi, kemampuan warga negara dalam menggunakan teknologi tersebut, serta kepastian hukum mengenai jurisdiksi pengadilan.

Nowadays, the transition caused by the development of telecommunications technology increase rapidly that it affects the existing law enforcement practices in the world, including dispute resolution procedure. The Covid-19 Pandemic that occurred in 2020 was also a supporting factor that forced everyone to use telecommunication devices more for their activities to avoid physical contact. Indonesia itself had implement a simple Online Dispute Resolution (ODR) proccedure as a form of adaptation to the pandemic. However, there is no legal basis that completely regulates the procedure and legality of ODR settlement in Indonesia. The purpose of this study is to analyse about how Indonesia implement the ODR principles and methods contained in the UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution as well as several countries' practices towards ODR. This study also aims to find out the challenges that will be faced by Indonesia in implementing ODR. The research is normative legal approach by analyzing legal resources related to ODR theory in the UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution, reviewing related journals to ODR, judicial principle, legal vacuum of ODR and other related topic. This research also use comparative approach by comparing Indonesian rules with other countries practices related to ODR. This research create set of elements that must be contained in Indonesian ODR system. Those elements are the existence of authorised agencies to provide ODR services, integrated ODR platform/websites, unified ODR stages/procedure, and set of regulations to ensure legal certainty. However, several challenges must be resolved in order to apply an impactful and effective ODR system in Indonesia. Those challenges mainly caused by the lack of sufficient human resource and technology development in Indonesia. Indonesia should apply the ODR system in order to overcome the problems of traditional dispute resolution. But before that, the government must conduct improvement in several sector of this country including the quality of human resource and technology, the capability of its citizen to use such technology, and also a legal certainty regarding the jurisdiction of the courts.