Electronic Theses and Dissertation

Penyelesaian kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif pada kejaksaaan negeri aceh tamiang fhonna oktaviola wulandari* rizanizarli** m. nur*** abstrak pelaksanaan keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, salah satu nya dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi. pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan pelaku tindak pidana ke keadaan semula dengan memulihkan mereka, terutama dalam kasus pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang merupakan victimless crime. pendekatan ini didasarkan pada peraturan kejaksaan agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yang menggarisbawahi pentingnya keadilan restoratif dan kemanfaatan, serta mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. asas pemidanaan dianggap sebagai langkah terakhir, sementara pemulihan pelaku menjadi prioritas. jaksa melaksanakan keadilan restoratif berdasarkan asas dominus litis yang dipunyai nya. saat ini masih banyak penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika yang diselesaikan melalui pengadilan yang mengakibatkan jumlah penghuni lembaga permasyarakatan yang melebihi kapasitas (overcrowding), daripada melalui pendekatan keadilan restoratif yang menggunakan pidana alternatif yaitu rehabilitasi. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan keadilan restoratif terhadap penyalahgunaan narkotika, dampak atas penerapan keadilan restoratif dan faktor penghambat dalam penerapan keadilan restoratif terhadap penyalahguna narkotika. penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. pendekatan yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. data yang diperoleh dalam penelitian ini diawali dengan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum baik peraturan perundang-undangan maupun bahan-bahan lain yang ada hubungannya dengan penelitian, selanjutnya menggunakan teknik pengumpulan data dari sumber lain dengan cara wawancara yaitu dengan melakukan sampling atau penarikan sampel. hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif pada kasus penyalahgunaan narkotika merupakan pendekatan berfokus pada pemulihan dan perbaikan daripada hanya hukuman. pedoman jaksa agung nomor 18 tahun 2021 menetapkan syarat-syarat penerapannya, seperti kualifikasi tersangka sebagai pecandu narkotika berdasarkan asesmen, barang bukti pemakaian dalam batas tertentu, dan ketidakterlibatan dalam jaringan gelap narkotika. dalam konteks ini, keinginan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum serta dukungan keluarga diwujudkan dalam surat pernyataan. penerapan ini berdampak positif pada individu, masyarakat, dan sistem peradilan pidana, termasuk peningkatan kesadaran, kesehatan mental, dan pengurangan stigmatisasi. bagi masyarakat, hubungan antar pelaku dan masyarakat dapat membaik. namun, ada pula dampak negatif seperti ketidakefektifan pada kasus berat, kurangnya dukungan, dan potensi re-viktimisasi. faktor penghambat penerapan meliputi keterbatasan sarana rehabilitasi, stigma, kurangnya dukungan, masalah sumber daya, regulasi, kesadaran, kompleksitas kasus, koordinasi lembaga, dan perubahan hukum. keadilan restoratif bagi penyalahguna narkotika harus diterapkan secepatnya secara menyeluruh disetiap wilayah kejaksaan di indonesia dan perlu diberikan sanksi bagi pihak yang belum atau dinilai lambat dalam menerapkan kebijakan yang baru. kejaksaan harus dapat memahami urgensi dari kebijakan pedoman jaksa agung nomor 18 tahun 2021 sebagai upaya pelaksanaan keadilan restoratif khususnya bagi penyalahguna narkotika. diharapkan juga dengan adanya pilihan alternatif penyelesaian perkara melalui restorative justice ini, asas-asas peradilan yang cepat, sederhana, dan ekonomis dengan keadilan yang seimbang dapat terwujud dan pendekatan ini juga sebagai solusi mengatasi masalah overcrowding di lembaga permasyarakatan (lapas) serta sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang selama ini terlalu formalistik dan positivistik. perlu dibuatnya regulasi yang mengakomodir semua ketentuan tentang penanganan kasus penyalahguna narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif, peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum, dan mengubah paradigma aparat penegak hukum dari pendekatan retributive dan restitutive justice menjadi restorative justice yang sepenuhnya belum dapat tercapai, diharapkan juga partisipasi dari kultur masyarakat secara optimal. kata kunci : restorative justice, asas dominus litis, penyalahguna nartotika

SETTLEMENT OF CRIMINAL OFFENCES OF DRUG ABUSERS WITH RESTORATIVE JUSTICE APPROACH Fhonna Oktaviola Wulandari* Rizanizarli** M. Nur*** ABSTRACT The implementation of restorative justice is an alternative for resolving criminal cases outside of court, one of which is resolving the handling of criminal cases involving narcotics abuse through rehabilitation. This approach aims to return the perpetrators of criminal acts to their original state by restoring them, especially in the case of perpetrators of narcotics abuse which are "victimless crimes." This approach is based on the Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021, which underlines the importance of restorative and expedient justice, and takes into account the principles of fast, simple and low-cost justice. The criminal punishment is considered as the last step, while the recovery of the perpetrator is a priority. The prosecutor carries out restorative justice based on his Dominus Litis Principle. Currently, there are still many cases of narcotics abuse that are resolved through the courts, which results in the number of inmates in correctional institutions exceeding capacity (overcrowding), rather than through a restorative justice approach that uses alternative punishment, namely rehabilitation. This study aims to identify and explain the application of restorative justice to drug abuse, the impact on the application of restorative justice and the inhibiting factors in the application of restorative justice to narcotics abusers. Writing this thesis using empirical juridical research methods. The approach taken to the actual situation or real situation that has occurred in society with the aim of knowing and finding the facts and data needed. The data obtained in this study begins with a literature study, namely collecting legal materials, both statutory regulations and other materials related to research, then using data collection techniques from other sources by means of interviews, namely by sampling or withdrawing sample. The results of the study show that the application of restorative justice in narcotics abuse cases is an approach that focuses on recovery and improvement rather than just punishment. The Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021 stipulates the conditions for its application, such as the qualifications of a suspect as a narcotics addict based on an assessment, evidence of use within certain limits, and not being involved in an illicit narcotics network. In this context, the suspect's will to undergo rehabilitation through the legal process as well as family support is manifested in the statement letter. These applications have a positive impact on individuals, communities and the criminal justice system, including raising awareness, mental health and reducing stigmatization. For the community, the relationship between actors and the community can be improved. However, there are also negative impacts such as ineffectiveness in severe cases, lack of support, and potential for re-victimization. Factors inhibiting implementation include limited rehabilitation facilities, stigma, lack of support, problems with resources, regulation, awareness, case complexity, institutional coordination, and legal changes. Restorative justice for narcotics abusers must be implemented as soon as possible in its entirety in every area of the Prosecutor's Office in Indonesia and it is necessary to provide sanctions for those who have not or are considered very slow in implementing the new policy. The Attorney General's Office must be able to understand the urgency of the Attorney General's Guidelines policy No. 18 of 2021 as an effort to implement Restorative Justice, especially for narcotics abusers. It is also hoped that with alternative options for resolving cases through Restorative Justice, the principles of a fast, simple, and economical judiciary with balanced justice can be realized and this approach is also a solution to overcrowding problems in correctional institutions (Lapas) as well as an alternative settlement of cases. which so far has been too formalistic and positivistic. It is necessary to make regulations that accommodate all provisions regarding the handling of narcotics abuse cases through a restorative justice approach, increase coordination between law enforcement officials, and change the paradigm of law enforcement officials from a retributive and restitutive justice approach to restorative justice which has not been fully achieved, it is hoped that participation from the culture society optimally. Keywords: Restorative Justice, Narcotics abusers