Electronic Theses and Dissertation

Hak hidup merupakan ham yang bersifat tidak dapat dikurangi (non derogable), dimana hak ini tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun. sebagaimana dinyatakan dalam duham pasal 3. namun di indonesia masih memberlakukan hukuman mati dalam kasus narkoba berdasarkan uu no.35 tahun 2009 tentang narkotika berdasarkan instrumen hukum internasional yaitu united nations convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic subtance (konvensi narkotika),1988. hukuman mati di indonesia bukan merupakan extra judicial atau summary or arbitrary execution yang melanggar norma hak asasi manusia. hukuman mati merupakan tindakan hukum formil yang telah diatur melalui due process of law dan penerapan langkah lainnya. tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan hukuman mati bagi warga negara asing di indonesia dan untuk menjelaskan upaya negara dari warga negara asing ditinjau dari segi diplomatik terhadap pelaksanaan hukuman mati bagi warga negara asing di indonesia. metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu sumber utama datanya adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang- undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, laporan hasil penelitian hukum, dan artikel hukum yang relevan dengan topik penelitian. hasil dari penelitian ini penerapan sanksi hukuman mati dalam sistem hukum positif di indonesia masih tetap berlangsung. keberadaan hukuman mati masih dianggap perlu, hal ini dapat dilihat dalam uu no.35 tahun 2009 tentang narkotika yang masih memberlakukan hukuman mati.adapun upaya yang telah dilakukan oleh negara asal pelaku seperti brasil dan australia untuk menyelamatkan warga negaranya dari jerat hukuman mati tersebut baik melalui soft diplomacy dan hard diplomacy .namun pemerintah indonesia tetap menjalankan hukuman mati tersebut sesuai dengan hukum positif yang ada di indonesia. menurut pemerintah indonesia, hukuman mati merupakan hukuman yang paling efektif bagi terdakwa kasus narkoba sejauh ini. berdasarkan hasil penelitian penulis, maka hal yang sedianya dilakukan adalah sehubungan duham tidak ada aturan tentang hukuman mati. untuk itu negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati tetap mempuyai legalitas dalam penerapannya. negara asal dari pelaku kejahatan narkotika wajib menghormati dan menghargai proses hukum di indonesia.

The right to life is a human right that cannot be reduced (non-derogable), where this right cannot be reduced in any form. As stated in Article 3 of the UDHR. However, Indonesia still applies the death penalty in drug cases based on Law No. 35 of 2009 concerning narcotics based on international legal instruments, namely the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Narcotics Convention), 1988. The death penalty in Indonesia is not an extra judicial or summary or arbitrary execution which violates human rights norms. The death penalty is a formal legal action that has been regulated through due process of law and the implementation of other steps. The purpose of writing this thesis is to explain the implementation of the death penalty for foreign citizens in Indonesia and to explain the state's efforts for foreign citizens from a diplomatic perspective towards the implementation of the death penalty for foreign citizens in Indonesia. The method used is a normative juridical research method, namely the main source of data is primary legal materials, namely statutory regulations and secondary legal materials in the form of legal books, legal research reports and legal articles relevant to the research topic. The results of this research are that the application of the death penalty in the positive law system in Indonesia is still ongoing. The existence of the death penalty is still considered necessary, this can be seen in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics which still imposes the death penalty. Meanwhile, efforts have been made by the countries of origin of the perpetrators such as Brazil and Australia to save their citizens from the trap of the death penalty either through soft diplomacy and hard diplomacy. However, the Indonesian government continues to carry out the death penalty in accordance with positive law in Indonesia. According to the Indonesian Government, the death penalty is the most effective punishment for defendants in drug cases so far. Based on the results of the author's research, what should be done is that in relation to the UDHR there are no regulations regarding the death penalty. For this reason, countries that still apply the death penalty still have legality in its implementation. The country of origin of the narcotics crime perpetrator is obliged to respect and appreciate the legal process in Indonesia.