Electronic Theses and Dissertation

Abstrak aturan mengenai pembagian harta bersama melalui perangkat adat di kabupaten aceh besar tercantum dalam pasal 37 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa “bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” di kabupaten aceh besar, perselisihan pembagian harta bersama dilaksanakan melalui perangkat adat sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (3) qanun aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istaiadat, namun pada kenyataanya yang terjadi di kabupaten aceh besar proses pembagian harta bersama melalui perangkat adat masih menimbulkan banyak sengketa, hal ini terjadi karena salah satu pihak tidak mematuhi keputusan atau kesepakatan yang telah disepakati dihadapan perangkat adat sehingga menyalahgunakan harta bersama dan membuat pihak lain dirugikan. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pembagian harta bersama melalui perangkat adat di kabupaten aceh besar dan untuk menjelaskan kekuatan hukum pembagian harta bersama melalui perangkat adat di kabupaten aceh besar. dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau dikenal pula dengan penelitian yang menggunakan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. adapun penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematik, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki. dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan penelitian kepustakaan (library research) yakni yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembagian harta bersama melalui perangkat adat di kabupaten aceh besar pada dasarnya tidak berbeda dengan apa yang tercantum dalam uu perkawinan dan kompilasi hukum islam. pembagian harta bersama melalui perangkat adat di kabupaten aceh besar terhadap perkawinan yang putus karena peceraian, yaitu menggunakan hukum adat dan masing-masing dari mantan suami dan mantan istri berhak seperdua dari harta bersama, namun di sisi lain perangkat adat dalam melaksanakan proses pembagian harta bersama belum sepenuhnya berpedoman pada pasal 17 ayat (2) peraturan gubernur aceh nomor 60 tahun 2013 tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan istiadat, sehingga keputusan atau kesepakatan yang telah di musyawarahkan tidak berjalan maksimal.kekuatan hukum pembagian harta bersama melalui perangkat adat di kabupaten aceh besar, secara yuridis formal telah memiliki payung hukum yang cukup tegas dan kuat, yaitu dengan disahkannya undang-undang hingga qanun aceh yang secara tegas memberi kewenangan kepada perangkat adat untuk melaksanakan pembagian harta bersama secara adat, namun terhadap pembagian harta bersama melalui perangkat adat di kabupaten aceh besar belum memiliki kekuatan hukum eksekutorial karena kesepakatan atau keputusan pembagian harta bersama melalui perangkat adat di kabupaten aceh besar masih harus mendapatkan penetapan pengadilan. diharapkan kepada pihak yang berselisih dalam upaya pelaksanaan pembagian harta bersama melalui perangkat adat tersebut, alangkah baiknya dengan beriktikad baik mematuhi setiap keputusan yang telah dimusyawarahkan dihadapan perangkat adat. disarankan juga kepada perangkat adat di kabupaten aceh besar agar dapat membuat sosialisasi dan edukasi tentang penyelesaian sengketa/perselisihan pembagian harta bersama secara adat, sehingga hal ini akan memberi paham kepada masyarakat bahwa keputusan perangkat adat bersifat final dan mengikat para pihak dan agar sosialisasi tersebut membuat perangkat adat lebih optimal dan teliti dalam melaksanakan mekanisme pembagian harta bersama. kata kunci: pembagian, harta bersama, perangkat adat.

ABSTRACT The rules regarding the division of joint property through customary devices in Aceh Besar Regency are listed in Article 37 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which states that "When a marriage breaks up due to divorce, the joint property is regulated according to their respective laws." In Aceh Besar District, disputes over the division of joint property are carried out through customary officials as stipulated in Article 13 Paragraph (3) of Aceh Qanun Number 9 of 2008 concerning the Development of Customary Life and Customs, but in reality what happens in Aceh Besar District is that the process of dividing joint property through customary officials still causes many disputes, this happens because one of the parties does not comply with the decision or agreement that has been agreed upon before the customary officials so that it misuses joint property and makes the other party disadvantaged. This research aims to explain the mechanism of joint property division through customary devices in Aceh Besar Regency and to explain the legal force of joint property division through customary devices in Aceh Besar Regency. This research uses empirical juridical research methods or also known as research that uses a sociological approach that is carried out directly into the field. This research is descriptive analytical, which is research that aims to make a systematic, factual and accurate description or painting of the facts, characteristics and relationships of the phenomena being investigated. By using two data collection techniques, namely field research with a qualitative approach and library research, which is carried out to obtain secondary data. The results showed that the mechanism of dividing joint property through customary devices in Aceh Besar Regency is basically no different from what is stated in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. The division of joint property through customary devices in Aceh Besar Regency for marriages that break up due to divorce, namely using customary law and each of the former husband and former wife is entitled to one-half of the joint property, but on the other hand, customary devices in carrying out the process of dividing joint property have not been fully guided by Article 17 Paragraph (2) of Aceh Governor Regulation Number 60 of 2013 concerning the Implementation of Dispute Resolution / Dispute Customs and Traditions, so that the decision or agreement that has been deliberated does not run optimally. The legal force of the division of common property through customary devices in Aceh Besar District, formally juridically, has a legal umbrella that is quite firm and strong, namely with the passing of the Law to Qanun Aceh which expressly authorizes customary devices to carry out the division of common property by custom, but the division of common property through customary devices in Aceh Besar District does not yet have executorial legal force because the agreement or decision to divide common property through customary devices in Aceh Besar District still has to get a court order. It is hoped that the parties to the dispute in an effort to implement the division of common property through the customary apparatus, it would be good in good faith to comply with every decision that has been deliberated before the customary apparatus. It is also recommended that the customary apparatus in Aceh Besar Regency be able to make socialization and education about the settlement of disputes / disputes over the division of common property by custom, so that this will give the public an understanding that the decision of the customary apparatus is final and binding on the parties and that the socialization makes the customary apparatus more optimal and thorough in carrying out the mechanism for dividing common property. Keywords: Devision, Joint Property, Customary Devices.