Electronic Theses and Dissertation

Perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam penyelesaian tindak pidana korupsi muhammad zaky naufal* dahlan* teuku saiful* abstrak tindak pidana korupsi di tanah air semakin merajalela, karena kerugian keuangan negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka munculah ide adanya saksi pelaku yang bekerjasama (whistleblower) dan saksi pelapor (whistleblower), dalam uu no 31 tahun 2004 dan sema no 4 tahun 2011 telah menjelaskan tentang perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator. dalam pemberantasan korupsi akhir-akhir ini sering terdngar whistleblower dan justice collaborator salah satu upaya dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi, keberadaan saksi pelapor dan saksi yang bekerjsama menjadi sangat penting sebagai salah satu aktor pengungkapan tindak pidana korupsi, undang-undang tidak secara tegas mengatur mengenai perlindungan yang diberika kepada saksi pelapor dan saksi yang bekerjasama layaknya perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban tindak pidana. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam memberikan kesaksian terhadap kasus tindak pidana korupsi dan kedudukan justice collaborator dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta hambatan dalam pemberian perlindungan terhadap saksi yang bekerjasama dan saksi pelapor saat melaksanakan kesaksiannya. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sumber dan teknik pengumpulan bahan hukm serta metode analisa data yamg diperoleh melalui kepustakaan yang dikumpulkan. berdasarkan hasil penelitian, syarat perlindungan hukum yang dipenuhi agar seorang mendapatkan perlindungan whistleblower dan justice collaborator tedapat beberapa rujukan yang diatur dalam surat edaran mahkamah agung no 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi whistleblower dan justice collaborator. kedudukan peran justice collaborator dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sangat strategis dikarenakan dapat dipastikan membantu penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, oleh karena itu pencaharian kebenaran materil yang merupakan tujuan dari hukum acara pidana dapat dicapai dengan memberikan tempat khusus kepada justice collaborator. serta masih terdapatnya faktor penghambat adanya perlindungan terhadap terhadap pelapor dan yang bekerjsama tindak pidana yaitu, belum adanya undang-undang khusus yang mengaturnya serta belum terdefinisikan dengan jelas ap aitu saksi pelapor dan saksi bekerjasama dalam tindak pidana. disarankan agar lebih ditingkatkan perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator agar dibentuk sebuah undang-undang tersendiri ataupun dibutuhkan suatu badan independen yang mempunyai mandate yang mengatur tentang saksi pelapor dan saksi bekerjasama, perlu dibuatkan kategori-kategori khusus seorang dikatakan sebagai justice collaborator dan mekanisme penetapan seorang menjadi justice collaborator, dengan demikian resiko yang harus di tanggung pelapor bisa diminimalkan. kata kunci : perlindungan hukum; whistleblower; justice collaborator; tindak pidana korupsi.

THE LEGAL PROTECTION OF WHISTLEBLOWERS AND JUSTICE COLLABORATORS IN THE SETTLEMENT OF CORRUPTION CRIME Muhammad Zaky Naufal* Dahlan* Teuku Saiful* ABSTRACT Corruption crimes in the country are increasingly rampant, due to state financial losses and widespread violations of the social and economic rights of the community. So the idea of cooperating perpetrator witnesses (whistleblowers) and reporting witnesses (whistleblowers) emerged, in Law No. 31 of 2004 and SEMA NO 4 of 2011 has explained the protection of whistleblowers and justice collaborators. One of the efforts in the process of eradicating criminal acts of corruption, the existence of reporting witnesses and cooperating witnesses is very important as one of the actors in disclosing criminal acts of corruption. The law does not explicitly regulate the protection given to reporting witnesses and cooperating witnesses such as appropriate protection. given to witnesses and victims of criminal acts. This research aims to determine the legal protection for whistleblowers and justice collaborators in providing testimony in cases of criminal acts of corruption and the position of justice collaborators in eradicating criminal acts of corruption as well as the obstacles in providing protection to cooperating witnesses and reporting witnesses when carrying out their testimony. The research method used in this research is the Normative Juridical method, a legal research method carried out by examining library materials or secondary data, sources and techniques for collecting legal materials as well as data analysis methods obtained through collected literature. Based on the results of the research, the legal protection requirements that are met so that a person can receive whistleblower and justice collaborator protection, there are several references stipulated in the Supreme Court Circular Letter No. 4 of 2011 concerning the treatment of whistleblowers and justice collaborators. The position of the role of justice collaborator in eradicating criminal acts of corruption is very strategic because it can be guaranteed to help law enforcers to eradicate criminal acts of corruption carried out jointly, therefore the pursuit of material truth which is the aim of criminal procedural law can be achieved by giving a special place to justice collaborator. There are still obstacles to protection for whistleblowers and those who collaborate in criminal acts, there is no specific law that regulates it and it has not been clearly defined what constitutes a reporting witness and a witness collaborating in a criminal act. It is suggested that legal protection for whistleblowers and justice collaborators be increased so that a separate law is formed or an independent body is needed that has a mandate that regulates reporting witnesses and cooperating witnesses, It is necessary to create special categories for someone to be called a justice collaborator and a mechanism for determining someone to be a justice collaborator, in this way the risks that the reporter must bear can be minimized. Keywords: Legal Protection; whistleblowers; justice collaborator; Crime of Corruption.