Electronic Theses and Dissertation

Pasal 6 peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor p.32/menlhk/setjen/kum.1/3/2016 memberikan amanah kepada pemerintah kabupaten pidie untuk pengendalian kebakaran hutan dan bertanggung jawab terhadap karhutla diwilayah administrasi wilayah kabupaten tersebut. melihat data bahwa tanggungjawab pemerintah kabupaten pidie sejak tahun 2019 s/d 2023 dalam hal perlindungan kebakaran hutan di kecamatan batee dan padang tiji belum maksimal. walaupun secara normatif tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten pidie sudah diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan. kemudian tanggung jawab kebakaran hutan masih menggunakan rezim anggaran nasional dengan menggunakan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan no. p.32/menlhk/setjen/kum.1/3/2016 tetapi aktualisasi tanggung jawab dalam bentuk program perlindungan hanya menunggu program nasional maka hingga sekarang tanggung jawab tersebut tidak berjalan efektif. kemudian pemerintah kabupaten pidie diberikan amanah dalam mencegah dan memberantas kebakaran hutan, serta koordinasi antara pemerintah kabupaten pidie dengan pemerintah aceh namun hingga sekarang kabupaten pidie masih saja kebakaran hutan tetap berlangsung, khususnya di kecamatan batee dan padang tiji karena mekanisme koordinasi hanya sebatas seremonial saja tidak subtansial untuk perlindungan kebakaran hutan. tujuan penelitian ini untuk memahami, mengetahui dan menjelaskan penyebab terjadinya kebakaran hutan di kabupaten pidie khususnya kecamatan batee dan kecamatan padang tiji, dan menjelaskan hal-hal yang dilakukan pemerintah kabupaten pidie dalam mencegah dan memberantas pembakaran hutan di kabupaten pidie, serta untuk mengetahui dan menjelaskan koordinasi antara pemerintah kabupaten pidie dengan pemerintah provinsi dalam mencegah dan memberantas kebakaran hutan di kabupaten pidie. penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dimana data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dan responden serta menganalisis data dengan deskriptif analitis. hasil penelitian menyatakan bahwa alasan masih kerap terjadi kebakaran hutan khususnya di kabupaten pidie pa da kecamatan batee dan padang tiji selain faktor alam, juga disebabkan oleh kecerobohan manusia yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengendalian hutan, kemudian juga kurangnya penegakan hukum di berbagai bidang hukum, serta kurangnya koordinasi dan komunikasi yang diantara pemerintah dan masyarakat, dan juga kekurangan anggaran untuk menfasilitasi kebakaran hutan. kemudian beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah pidie yaitu: prioritaskan pencegahan, pembenahan pengelolaan komunitas organik gambut, dengan pengendalian hidrologi, pengendalian dan pemadaman, penegakan hukum secara tegas bagi pembakar hutan, agar dicari solusi permanen untuk upaya pembakaran hutan dan lahan yang sengaja untuk motif ekonomi. semestinya, pemerintah kabupaten pidie melakukan fasilitasi, bimbingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam kegiatan perlindungan hutan sesuai amanah undang-undang. kemudian terkait koordinasi antara pemerintah kabupaten pidie dengan pemerintah aceh selama ini tidak berjalan maksimal sehingga program-program penanggulangan kebakaran hutan semakin hari semakin banyak terjadi. diharapkan ke depan, agar pemerintah kabupaten pidie, bpbd pidie, dprk pidie, melakukan beberapa upaya guna memberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat, agar masyarakat mampu dan memahami bagaimana merawat hutan dengan baik dan mampu menanggulangi agar kebakaran hutan tidak lagi berlangsung di kalangan masyarakat khususnya di kecamata batee dan padang tiji. dan juga terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah kabupaten pidie dan pemerintah aceh untuk bersinergi dalam hal perlindungan hutan berserta dinas lingkungan dan kehutanan kabupaten pidie, bpbd pidie, dprk kabupaten pidie, kecamatan batee, dan kecamatan padang tiji dan seluruh masyarakat kabupaten pidie untuk senantiasa menjaga kelestarian hutan bersama.

Article 6 Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 gives the mandate to the Pidie Regency Government to control forest fires and is responsible for karhutla in the district administration area. Looking at the data, the responsibility of the Pidie District Government from 2019 to 2023 in terms of protecting forest fires in Batee and Padang Tiji Districts has not been maximized. Although normatively, the responsibility of the regional government of Pidie Regency has been mandated in statutory regulations. Then the responsibility for forest fires still uses the national budget regime using the Minister of Environment and Forestry Regulation No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 but the actualization of responsibility in the form of a protection program is only waiting for the national program so until now this responsibility has not been running effectively. Then the Pidie Regency Government was given the mandate in preventing and eradicating forest fires, as well as coordination between the Pidie Regency Government and the Aceh Government but until now the Pidie Regency still has forest fires going on, especially in Batee and Padang Tiji Subdistricts because the coordination mechanism is only ceremonial and not substantial for forest fire protection. The purpose of this study was to find out the causes of forest fires in Pidie Regency, especially Batee District and Padang Tiji District, and explain the things that the Pidie Regency Government has done in preventing and eradicating forest fires in Pidie Regency, as well as to find out and explain coordination between the Pidie Regency Government with the Provincial Government in preventing and eradicating forest fires in Pidie District. This research uses a qualitative approach with an empirical juridical approach where field data is obtained through interviews with informants and respondents and analyzes the data with analytical descriptive. The results of the study indicate that the reason for forest fires still occurring, especially in Pidie District in the Batee and Padang Tiji sub-districts, aside from natural factors, is also caused by human carelessness that violates laws and regulations on forest protection and control, then also a lack of law enforcement in various fields of law. , as well as a lack of coordination and communication between the government and the community, as well as a lack of budget to facilitate forest fires. Then some of the efforts made by the Pidie government, namely: prioritizing prevention, structuring the management of peat ecosystems, with hydrological control, control and suppression, strict law enforcement for forest fires, so that a permanent solution is found for efforts to burn forests and land deliberately for economic motives. Supposedly, the Pidie District Government facilitates, guides, fosters, supervises forest protection activities in accordance with the mandate of the law. Then regarding the coordination between the Government of Pidie Regency and the Government of Aceh so far it has not been running optimally so that forest fire prevention programs are happening more and more every day. It is hoped that in the future, the Pidie Regency Government, the Pidie BPBD, the Pidie DPRK, will make several efforts to provide legal awareness to the community, so that the community is able and understands how to properly care for the forest and is able to deal with it so that forest fires no longer occur among the community, especially in the District Batee and Padang Tiji. And good communication has also been established between the Pidie Regency Government and the Aceh Government to work together in terms of forest protection along with the Pidie Regency Environment and Forestry Service, Pidie BPBD, Pidie Regency DPRK, Batee District, and Padang Tiji District and all the people of Pidie district to always maintain sustainability forest together.