Electronic Theses and Dissertation

Asesmen terpadu merupakan strategi untuk mengefektifkan penegakan tindak pidana narkotika dengan menekan angka permintaan melalui upaya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. terkait dengan asesmen terpadu diatur dalam peraturan bersama no. 01/pb/ma/iii/2014, no. 03 tahun 2014, no. 11 tahun 2014, no. 03 tahun 2014, no. per-005/a/ja/03/2014, no. 1 tahun 2014, no. perber/01/iii/2014/bnn tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. disisi lain, jaksa penuntut umum (jpu) selaku pelaksana putusan hakim mengalami kesulitan saat melakukan eksekusi untuk rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika. seperti halnya dalam sebuah putusan nomor 141/pid.sus/2021/pn bir tentang penyalahgunaan narkotika. dalam petikan putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di rumah sakit jiwa pemerintah aceh selama 8 (delapan) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan. kemudian kesimpulan medis terhadap terdakwa bahwa setelah menjalani pengobatan selama 6 bulan terdakwa dinyatakan sembuh dan dapat dipulangkan. penelitian dan pengkajian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim mejatuhkan vonis rehabilitasi terhadap terdakwa sebagai penyalahguna narkotika dan untuk mengkaji urgensi hasil analisis assessment terpadu dalam vonis rehabilitasi terhadap penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna narkotika. metodelogi yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. pendekatan dalam penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara terhadap para responden dan informan dan mengkaji beberapa undang-undang yang terkait dengan kasus dalam penelitian ini. lokasi penelitian ini dilakukan di kabupaten bireuen tepatnya di pengadilan negeri bireuen. populasi dalam penelitian ini adalah hakim pengadilan negeri bireuen, jaksa penuntut umum kejaksaan negeri bireuen, penyidik kepolisian resor kabupaten bireuen, pengawai badan narkotika nasional dan dokter rumah sakit jiwa pemerintah aceh. hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam memutus perkara hakim mempertimbangkan kesejahteraan umum, maka setiap putusan pengadilan yang diambil memiliki nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang merupakan bagaian dari konsekuensi putusan. dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, hakim perlu menelaah dan mempertimbangkan dengan cermat hasil asesmen terpadu. asesmen terpadu mampu menyentuh aspek hukum dan aspek medis. melalui asesmen terpadu aspek perlindungan/pembinaan terhadap individu lebih diperhatikan. program rehabilitasi memberikan kesempatan seorang pecandu dan penyalahguna narkotika menemukan ‘jalan kembali’ dalam kehidupannya dan pada akhirnya bermuara pada tercapainya tujuan pidana yakni restorative justice bagi pecandu penyalahgunaan narkotika tersebut. dan secara kseluruhan asesmen terpadu ini relevan dengan perkembangan pola penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di dunia internasional yang mampu menekan angka permintaan narkotika (demand reduction) dalam kejahatan transnasional. disarankan agar hakim dalam mengadili dan memutus perkara berkaitan dengan rehabilitasi atas penyalahguna narkotika harusnya mempertimbangkan keterangan ahli dan dalam putusannya memuat frase “dengan ketentuan apabila dinyatakan sembuh sebelum masa rehabilitasi selesai dijalani, maka sisa waktu rehabilitasi dijalani dalam penjara”. sehingga tidak ada kekosongan hukum apabila terdakwa dinyatakan sembuh sebelum masa rehabiltasi selesai dan jpu dapat dengan tegas melakukan eksekusi terhadap terdakwa berdasarkan putusan hakim. hasil analisa tat merupakan syarat mutlak yang harus dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus berapa lama terdakwa harus menjalani rehabilitasi. selain itu, mengahdirkan saksi ahli ke muka persidangan pun penting untuk dilakukan agar hakim dapat mendengar keterangan ahli tentang tingkat ketergantungan terdakwa dan ahli dapat memberikan penjelasan secara detail terhadap hasil analisa tat yang multitafsir. kata kunci: narkotika, analisa tim asesmen terpadu, rehabilitasi  

Integrated Assessment is a strategy to make enforcement of narcotics crimes more effective by reducing the number of requests through rehabilitation efforts for narcotics addicts and abusers. Related to the integrated assessment is regulated in the Joint Regulation No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 of 2014, no. 11 of 2014, no. 03 of 2014, no. PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 of 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN concerning Handling of Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse in Rehabilitation Institutions. On the other hand, the Public Prosecutor (JPU) as the implementer of the judge's decision experienced difficulties when carrying out executions for the rehabilitation of narcotics abusers. Such is the case in decision Number 141/Pid.Sus/2021/PN Bir concerning drug abuse. In the excerpt from the decision the judge sentenced the defendant to imprisonment for 1 (one) year and 3 (three) months and ordered the defendant to undergo treatment and care through medical and social rehabilitation at the Aceh Government Mental Hospital for a calculated 8 (eight) months. with the sentence imposed. Then the medical conclusion for the defendant was that after undergoing treatment for 6 months the defendant was declared cured and could be sent home. This research and study aims to examine the basis for judges' considerations in imposing rehabilitation verdicts on defendants as narcotics abusers and to examine the urgency of the results of integrated assessment analysis in rehabilitation sentences for abusers, addicts and victims of narcotics abuse. The methodology used is empirical legal research. The approach in this study uses primary data through interviews with respondents and informants and examines several laws related to the cases in this study. The location of this research was carried out in Bireuen district, to be precise at the Bireuen District Court. The population in this study were judges at the Bireuen District Court, Public Prosecutors at the Bireuen District Attorney, Bireuen District Police investigators, National Narcotics Agency staff and doctors at the Aceh Government Psychiatric Hospital. The results of the study concluded that in deciding cases the judge considers public welfare, so every court decision taken has the value of legal certainty, justice, and expediency which are part of the consequences of the decision. In cases of criminal acts of narcotics abuse, judges need to carefully examine and consider the results of the Integrated Assessment. The Integrated Assessment is able to touch legal and medical aspects. Through an integrated assessment the aspects of protection/coaching of individuals are given more attention. The rehabilitation program provides an opportunity for addicts and narcotics abusers to find a 'way back' in their lives and ultimately leads to the achievement of criminal goals, namely restorative justice for these narcotics abuse addicts. And as a whole this Integrated Assessment is relevant to the development of patterns of dealing with abuse and illicit trafficking of narcotics in the international world which are able to reduce demand for narcotics (demand reduction) in transnational crimes. It is recommended that judges in adjudicating and deciding cases relating to the rehabilitation of narcotics abusers should consider expert testimony and, in their decisions, include the phrase "provided that if they are declared cured before the rehabilitation period is completed, then the remainder of the rehabilitation period will be spent in prison". So, there is no legal vacuum if the defendant is declared cured before the rehabilitation period is complete and the prosecutor can firmly carry out the execution of the defendant based on the judge's decision. The results of the TAT analysis are an absolute requirement that must be taken into consideration by the judge in deciding how long the defendant should undergo rehabilitation. Apart from that, it is also important to bring expert witnesses before the court so that the judge can hear the expert's testimony regarding the defendant's level of dependency and the expert can provide a detailed explanation of the results of the multi-interpretive TAT analysis. Keywords: Narcotics, Analysis of the Integrated Assessment Team, Rehabilitation