Electronic Theses and Dissertation

Pasal 1338 ayat (1) kuh perdata menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”, sebagaimana perjanjian yang terjadi dalam pengembalian batas tanah yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 ayat (1) kuh perdata antara ptpn-i kebun tualang sawit dengan kelompok masyarakat tani bina bersama. dalam perjanjian tersebut pihak ptpn-i kebun tualang sawit melalaikan isi dari perjanjian yang telah disepakati. tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan mengenai bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam kesepakatan pengembalian batas tanah, kewajiban para pihak dalam kesepakatan pengembalian batas tanah, dan upaya penyelesaian atas wanprestasi yang terjadi dalam kesepakatan pengembalian batas tanah antara ptpn-i kebun tualang sawit dengan kelompok masyarakat tani bina bersama. penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan yang telah ditentukan sebelumnya dan penelitian kepustakaan dengan mengkaji atau mempelajari aturan perundang-undangan, buku, jurnal, makalah dan dokumen dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk wanprestasi yang di lakukan pihak ptpn-i kebun tualang sawit sengaja tidak melakukan prosedur pengembalian batas tanah dalam sebuah kesepakatan, kewajiban yang seharusnya dilakukakan tidak dijalankan oleh pihak ptpn-i kebun tualang sawit. upaya penyelesaian terhadap wanprestasi adalah dengan cara mediasi dan membuat sebuah kesepakatan ke dua belah pihak yang bersangkutan dengan pihak kantor pertanahan dan membuat sebuah kesepakatan dalam melakukan pengembalian batas tanah yang berbatasan dari ke dua belah pihak yang bersangkutan. disarankan kepada pihak yang bersangkutan agar memenuhi prosedur pengembalian batas tanah yang harus menyerahkan dokumen beserta peta gambar ukur ke badan pertanahan nasional supaya tidak terjadi konflik berkelanjutan.