Electronic Theses and Dissertation

Di dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 menyatakan barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat khususnya di kota sigli yang masih memiliki senjata api tanpa izin dari pihak berwenang dan melakukan penyalahgunaan senjata api. tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin yang dilakukan bersama-sama, penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin yang dilakukan bersama-sama, dan upaya dalam mengatasi tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama. data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui tinjauan literatur dan wawancara terstruktur. tinjauan literatur yaitu mengumpulkan data melalui identifikasi peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal. sedangkan wawancara terstruktur yaitu mewawancarai informan dan responden. fakor penyebab pelaku melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin yang dilakukan bersama-sama yaitu faktor ekonomi, faktor ajakan, faktor sosial/lingkungan, dan faktor pendidikan. penerapan sanksi pidana terhadap pelaku menggunakan pasal 1 ayat (1) uu no. 12 tahun 1951. upaya mengatasi terjadinya tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin terbagi menjadi upaya pencegahan dan upacaya penanggulangan. upaya pencegahan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu bekerja sama dengan pihak kepolisian setempat, upaya penanggulangan yaitu menangkap pelaku dan mengadakan razia secara mendadak maupun secara rutin. disarankan untuk melakukan pendataan ulang bagi masyarakat maupun aparat yang pernah terdaftar memiliki senjata api dan memperketat permohonan izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil.

In Article 1 paragraph (1) of the Emergency Law Number 12 of 1951, it is stated that goods, which without the right to enter Indonesia, make, receive, try to obtain, hand over or try to hand over, control, carry, have equipment in their possession or have in owning, storing, conveying, hiding, using or removing from Indonesia a firearm, munition or explosive material, is punishable by the death penalty or life imprisonment or a maximum temporary prison sentence of twenty years, but in reality there are still many people especially in Sigli City which still has firearms without permission from the authorities and carries out firearms. The purpose of writing this thesis is to explain what factors cause perpetrators to commit criminal acts of possession of firearms without a permit committed jointly, the application of sanctions against perpetrators of criminal acts of possession of firearms without a permit committed jointly, and efforts to overcome criminal acts. joint possession of firearms without a permit. The data in this thesis research was obtained through literature observations and structured interviews. Literature review, namely data collection through identification of regulations, books and journals. Meanwhile, structured interviews involve interviewing informants and respondents. The factors causing the perpetrator to commit the crime of possessing a firearm without a permit are carried out together, namely economic factors, invitation factors, social/environmental factors, and educational factors. The application of criminal sanctions against perpetrators uses Article 1 paragraph (1) of Law no. 12 of 1951. Efforts to overcome the crime of possessing firearms without a permit are divided into prevention efforts and countermeasures. Prevention efforts carried out by law enforcers include collaborating with local police, prevention efforts include arresting perpetrators and conducting sudden or regular raids. It is recommended to re-collect data on people and officers who have registered firearm ownership and tighten firearm ownership permits for civilians.