Electronic Theses and Dissertation

Qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah mewajibkan setiap lembaga keuangan yang beroperasi di aceh wajib menjalankan usahanya berlandaskan pada ketentuan-ketentuan syariah islam. salah satu kegiatan lembaga keuangan syariah adalah memberikan pembiayaan melalui lembaga perbankan. dalam hal ini untuk menjamin pengembalian pembiayaan dari perbankan tersebut diperlukan pembebanan hak tanggungan. namun hak tanggungan tersebut belum ada pengaturannya dalam qanun lembaga keuangan syariah; hal ini merupakan fokus dari penelitan ini. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kedudukan hak tanggungan dalam qanun lembaga keuangan syariah; menjelaskan legalitas implementasi hak tanggungan sebagai jaminan dalam lembaga keuangan syariah; menjelaskan peran notaris dalam mengatur jaminan hak tanggungan yang berbasis syariah. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku. kemudian dilanjutkan dengan penelaahan pembebanan jaminan hak tanggungan berdasarkan prinsip syariah. data yang terkumpul yang dilalukan melalui penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa pengikatan jaminan hak tanggungan masih menggunakan peraturan non syariah yang menyebabkan kedudukan jaminan hak tanggungan berbasis syariah menjadi kurang efektif secara syariah karena tidak berlandaskan pada prinsip syariah dalam kegiatan keuangan. secara legalitas jaminan hak tanggungan tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam qanun lembaga keuangan syariah dan tahapan dalam pendaftaran hak tanggungan masih dilakukan secara konvensional sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. peran notaris/ppat dalam pembuatan akta perjanjian jaminan hak tanggungan berdasarkan utang piutang yang digunakan pada lembaga keuangan konvensional di aceh masih belum berbasis syariah. disarankan kepada pemerintah aceh dan dewan perwakilan rakyat aceh agar dapat memasukkan ketentuan hak tanggungan dalam qanun lembaga keuangan syariah sebagai hukum positif. di samping itu, disarankan agar pembebanan jaminan hak tanggungan dilaksanakan secara syariah sehingga sesuai dengan harapan masyarakat aceh dengan merivisi kembali qanun lembaga keuangan syariah di atas. karena banyaknya kebutuhan masyarakat untuk pemasangan jaminan hak tanggungan, maka kepada notaris/ppat disarankan agar dalam membuat perikatan hak tanggungan didasarkan kepada ketentuan syariah.

Qanun No. 11/2018 on Sharia Financial Institutions requires every financial institution operating in Aceh to run its business based on Islamic sharia principles. Some of the activities by Islamic financial institutions are to provide financing through banking institutions. In this case, to guarantee the return of financing from the bank, a mortgage is required. However, there is no regulation on mortgage rights in the Qanun of sharia Financial Institutions; this is the focus of this research. This research aims to explain the position of mortgage rights in the Qanun on Sharia Financial Institutions; explaining the legality of the implementation of mortgage rights as collateral in Islamic financial institutions; explaining the role of notaries in regulating sharia-based mortgage rights collateral. The research method used is normative juridical by examining the provisions of the applicable laws and regulations. Then proceed with an examination of the attachment of mortgage rights based on sharia principles. The data collected through library research are analyzed qualitatively. The results show that the binding of mortgage rights still uses non-sharia regulations which causes the position of sharia-based mortgage rights to be less effective and the financial activities are not based on sharia principles. The legalities of mortgage rights are not explicitly explained in the Qanun of Sharia Financial Institutions and the process of registering mortgage rights is still carried out conventionally as regulated in Law Number 4 of 1996 concerning mortgage rights. The role of the Notary/PPAT in the preparation of the agreement of mortgage rights in Aceh based on debt and credit used by conventional financial institutions that are not based on sharia. It is recommended that the Government and the House of Representatives of Aceh include the provision of mortgage rights in the Qanun on Sharia Financial Institutions as positive law. Furthermore, it is recommended that the Acehnese people expectations should implement the mortgage rights by revising the Qanun on Sharia Financial Institutions aboveConsidering the high need of the people for the use of mortgages, it is suggested that the Notary/PPAT should make the mortgages based on the sharia provisions. Keywords : Qanun, Mortgage Right, Financial sharia institutions.