Electronic Theses and Dissertation

Pasal 265 ayat (1) undang-undang nomor 22 tahun 2009 menyebutkan bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan meliputi pemeriksaan: surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda coba kendaraan bermotor, tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji, fisik kendaraan bermotor, daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau, izin penyelenggaraan angkutan. namun dalam instruksi kapolri nomor: st/2264/x/hum.3.4.5./2022 melarang melakukan tilang manual yang di keluarkan pada tanggal 18 oktober 2022. dengan instruksi tersebut kapolri berharap dapat memaksimalkan penerapan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (e-tle) dalam penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas. dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa aturan tersebut perlu di kaji ulang karena penerapannya tidak efektif dan tidak bisa mengakomodir amanat undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisi urgensi yang menjadi dasar pertimbangan pemberlakuan penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas dengan sistem tilang elektronik. penelitian ini juga bertujuan untuk memahami kecenderungan hambatan dan masalah yang dihadapi pasca pemberlakuan penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas dengan sistem tilang elektronik. metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode yuridis empiris. penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan juga pendekatan kasus lapangan. data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan juga didukung oleh data empiris yang diperoleh melalui proses wawancara. hasil penelitian, penerapan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (e-tle) belum efektif dilaksanakan dan juga terdapat beberapa hambatan di lapangan sehingga tidak dapat mengakomodir amanat dari undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. pengaturan terkait tilang elektronik atau elektronik traffic law enforcement (etle) perlu dikaji kembali karena tidak efektif dalam menjaring semua jenis pelanggaran lalu lintas. penerapan penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas sebaiknya diselenggarakan dengan kedua sistem yaitu dengan sistem tilang elektronik dan sistem tilang manual. dengan tilang manual diharapkan dapat menutup jenis pelanggaran lalu lintas yang tidak bisa ter-cover oleh tilang elektronik.

Article 265 paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 states that inspection of motorized vehicles on the road includes an examination of driving license, motorized vehicle registration certificate, motorized vehicle trial certificate, motorized vehicle registration number, or motorized vehicle trial mark. , proof of passing the test for the vehicle required to be tested, the physicality of the Motorized Vehicle, its carrying capacity and/or the method of transporting goods; and/or, transportation operation permit. However, in the Instruction of the Chief of Police Number: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 it is prohibited to issue manual ticketing issued on October 18, 2022. With this instruction the Chief of Police hopes to maximize the application of electronic ticketing or electronic traffic law enforcement (E) -TLE) in the settlement of criminal acts of traffic violations. In this study, the authors found that these regulations needed to be reviewed because their implementation was ineffective and did not accommodate the mandate of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. The purpose of this study is to explain what is the basis for considering the implementation of settlement of traffic violations with an electronic ticket system. This study also aims to understand the tendency of obstacles and problems encountered after the implementation of the settlement of traffic violations with an electronic ticket system. The approach method used in the preparation of this research is the Juridical Empirical method. This study uses a statutory approach, a conceptual approach and also a field case approach. Data was collected through library research and also supported by empirical data obtained through an interview process. Based on the results of the research, the application of electronic traffic law enforcement (E-TLE) tickets has not been effectively implemented and there are also several problems in the field that they cannot accommodate the mandate of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Regulations related to electronic ticketing or Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) need to be reviewed because they are not effective in capturing all types of traffic violations. The implementation of the settlement of traffic violations should be carried out with both systems, namely the electronic ticketing system and the manual ticketing system. With manual ticketing, it is hoped that it can cover types of traffic violations that cannot be covered by electronic ticketing.