Electronic Theses and Dissertation

Pejabat pembuat akta tanah (ppat) dalam menerbitkan akta harus sesuai dengan fakta, data, dan kejadian yang sebenarnya serta didukung dengan dokumen yang sesuai dalam pasal 53 ayat (2) peraturan kepala badan pertanahan nasional nomor 1 tahun 2006 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah. ditemukan dalam putusan pengadilan negeri banda aceh tanggal 28 januari 2020 dalam putusan nomor 8/pdt.g/2020/pn bna, bahwasannya akta yang dibuat ppat diajukan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan atas dasar akta yang dibuat itu cacat hukum. tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis dasar hakim pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri atas gugatan pembatalan akta jual beli yang dibuat dihadapan ppat, dan implikasi hukum bagi para pihak akibat pembatalan akta jual beli yang dibuat oleh ppat, dan bentuk tanggungjawab ppat terhadap akta jual beli yang dibatalkan oleh pengadilan. metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). analisis data yang digunakan ada analisis kualitatif. sumber data berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder berupa hasil wawancara. hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan putusan pengadilan tinggi nomor 65 pdt/2020/pt bna membatalkan akta jual beli yang dibuat oleh ppat adalah atas dasar perbuatan melawan hukum, adapun implikasi terhadap penjual adalah harus mengembalikan hasil penjualan, sedangkan pembeli berkewajiban mengembalikan tanah sebagai objek jual beli. akta jual beli yang terbukti cacat hukum dibatalkan oleh pengadilan. tanggungjawab ppat atas perbuatannya hanya sebatas teguran dan pembinaan oleh organisasi profesi ippat. disarankan kepada ppat agar menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik yang telah ditetapkan oleh ippat, dan kepada organisasi profesi ippat diharapkan dapat melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan secara efektif agar ppat dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional dan penuh tanggung jawab.

The Land Deed Official (PPAT) must issue deeds in accordance with the facts, data, and actual events, supported by relevant documents, as stated in Article 53 paragraph (2) of the Chief Regulation of the National Land Agency Number 1 of 2006 regarding the Implementation Provisions of Government Regulation Number 37 of 1998 concerning the Regulation on the Position of the Land Deed Official. This was found in the Judgment of the Banda Aceh District Court dated January 28, 2020, in Decision Number 8/Pdt.G/2020/PN Bna, which stated that the deed made by the PPAT was submitted for cancellation by the aggrieved party on the grounds that the deed was legally defective. The purpose of this research is to explain and analyze the basis for the High Court judge's annulment of the District Court's decision regarding the cancellation lawsuit of a sales deed made before the PPAT, and the legal implications for the parties resulting from the annulment of the sales deed made by the PPAT, as well as the responsibility of the PPAT for the annulled sales deed according to the court. The research method used is a normative juridical approach, with a statutory approach and a case approach. The data analysis used is qualitative analysis. The data sources consist of legislation and secondary data obtained from interviews. The research results show that the consideration of the High Court Decision Number 65 PDT/2020/PT BNA in annulling the Deed made by the PPAT is based on unlawful acts. The implications for the seller are that they must return the proceeds from the sale, while the buyer is obliged to return the land as the object of the sale. Defective deeds proven to be legally flawed are annulled by the court. The responsibility of the PPAT for their actions is limited to reprimand and professional development by the professional organization IPPAT. It is recommended that the PPAT carry out their duties in accordance with the applicable legislation and the code of ethics established by the IPPAT. The professional organization IPPAT is expected to effectively perform its function of guidance and supervision so that the PPAT can fulfill their duties and responsibilities professionally and responsibly.