Electronic Theses and Dissertation

Pengangkatan penjabat kepala daerah di berbagai provinsi termasuk provinsi aceh menimbulkan berbagai polemik yang terjadi, karena pemerintah dianggap mengabaikan mekanisme prosedur penunjukan dan pengangkatan terhadap penjabat gubernur aceh tahun 2022. tindakan pemerintah tersebut dikualifikasi sebagai praktek melawan hukum dalam tata kelola sistem pengangkatan penjabat kepala daerah. bahkan telah melecehkan wibawa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat terhadap daerah. sejumlah akademisi dan aktivis yang pro terhadap demokrasi sangat menyayangkan tindakan pemerintah tersebut yang menyepelekan masalah hukum. sebab indonesia ini negara demokrasi yang dan segala sesuatu yang dilakukan sudah di atur dalam undang- undang yang telah dilindungi oleh payung hukum. dalam hal ini, pengangkatan pj kepala daerah menciptakan banyak masalah. mulai dari adanya proses penunjukan dan pengangkatan yang dilakukan secara prematur dan dianggap terlalu dipaksakan kemudian adanya celah potensi oknum tertentu menitipkan kepentingan politiknya sehingga birokrasi akhirnya cenderung terseret politik. penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana proses diangkatnya dan faktor apa yang menyebabkan diangkatnya achmad marzuki sebagai pj gubernur aceh tahun 2022. teori yang digunakan adalah teori jaringan aktor (ant) dan meritokrasi. penelitian ini menggunakan metode kualitatif. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik proses penunjukkan maupun proses pengangkatan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan tidak lepas dari adanya kepentingan- kepentingan politik yaitu untuk melancarkan kontestasi para elit politik yang memiliki kepentingan di pemilu 2024. serta mekanisme dan prosedur yang dilakukan selama pengangkatan tidak dilaksanakan seutuhnya. saran penelitian ini, perlunya regulasi yang dapat mengatur penunjukan dan pengangkatan penjabat kepala daerah yang sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga tidak menimbulkan polemik dan menciderai rasa keadilan bagi keberlangsungannya otonomi daerah. kata kunci : penjabat (pj) gubernur, pengangkatan pj, dinamika politik

The appointment of acting regional heads or governor in various provinces, including Aceh Province, has caused multiple polemics because the Government is considered to have neglected the procedural mechanisms for appointing the acting Governor of Aceh in 2022. Several pro-democracy academics and activists deeply regret that the Government's actions have trivialized legal issues. In this case, the appointment of governor in charge creates many problems. Starting from the appointment and it’s process, which was carried out prematurely and was considered too forced, there was a potential loophole for specific individuals to entrust their political interests so that the bureaucracy eventually tended to be dragged into politics. This research aimed to find out how the process of the appointment and the factors caused the appointment of Achmad Marzuki as the governor in charge in 2022. The theory used was actor-network and Meritocracy. This research used the qualitative method. The result of this research showed that in the process of appointment and inauguration, several factors were influenced, including political interests, to smooth the contestation of political elites who have an interest in the 2024 election. In addition, the mechanism and procedure were not adequately conducted during the appointment and inauguration. We need regulations that can regulate the selection and appointment of acting regional heads following applicable policies not to cause polemics and hurt the sense of justice for the continuation of regional autonomy. Keywords: Governor in Charge, Governor in Charge Appointment, Political Dynamics