Electronic Theses and Dissertation

Artikel ini bertujuan untuk megetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara keberatan atas putusan bpsk dalam putusan nomor: 103/pdt.sus-bpsk/2018/pn.kwg, serta untuk mengetahui dan menjelaskan putusan pengadilan negeri karawang tersebut dalam mewujudkan nilai kepastian hukum bagi para pihak. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pertimbangannya hakim hanya menggunakan uudang-undang laps dalam memutus perkara tanpa memperhatikan seluruh fakta persidangan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permasalahan ini. putusan pengadilan tidak mewujudkan nilai kepastian hukum bagi para pihak karena hakim tidak dapat melihat kekeliruan dari putusan bpsk tersebut, penyelesaian sengketa melalui bpsk telah bertentangan dengan muatan polis/perjanjian asuransi yang telah disepakati. disarankan bagi majelis hakim untuk lebih teliti dalam menafsirkan permasalahan pada sengketa sejenis ini, tidak hanya berpatokan pada undang-undang laps saja karena pada faktanya putusan arbitrase tersebut dihasilkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

This articles aims to find out and explain the basic considerations of the Panel of Judges in deciding cases of objections to the BPSK Decision in Decision Number: 103/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Kwg, as well as to find out and explain the Karawang District Court Decision in realizing the value of legal certainty for the parties. The results of this study indicate that in their consideration the judge only uses the ADR Law in deciding cases without paying attention to all the facts of the trial and other laws relating to this matter. The court decision does not realize the value of legal certainty for the parties because the judge cannot see the mistake in the BPSK decision, the dispute resolution through BPSK has contradicted the contents of the agreed insurance policy/agreement. It is recommended for the Panel of Judges to be more careful in interpreting problems in disputes of this kind, not only based on the ADR Law because in fact the decision arbitral was produced through a dispute resolution mechanism by arbitration which is not in accordance with applicable regulations.