Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI
Zatihulwani Rasyidin, STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 18/PID.SUS/2021/PN NABIRE TENTANG TINDAK PIDANA PENJUALAN SENJATA API KEPADA KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN. Banda Aceh Fakultas Hukum,2023

Melalui studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim yang tidak memiliki kesesuaian dengan kualitas perbuatan pelaku dan putusan hakim yang tidak sesuai dengan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. metode yuridis normatif dengan melalui pendekatan studi kasus dilakukan melalui analisis putusan hakim serta peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder lainnya yang didapatkan sumber bahan kepustakaan yang berkaitan erat dengan masalah. hasil analisis terhadap putusan nomor 18/pid.sus/2021/pn nabire menunjukkan bahwa dalam putusan yang tetapkan hakim terhadap terdakwa tindak pidana penjualan senjata api kepada kkb tidak sesuai dengan kualitas perbuatan terdakwa yang telah melakukan perbuatannya berulang kali serta membantu para teroris yang tentu saja bertentangan dengan kode etik profesi kepolisian. penjatuhan pidana juga dinilai tidak sesuai dengan penerapan hukum yang dapat berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dimana hakim dalam memutusakan kasus inin tidak berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan.



Abstract

Through this case study, the aim is to analyze judicial decisions that lack conformity with the quality of the defendant's actions and judicial decisions that are not in line with legal certainty, utility, and justice. The normative juridical method, through a case study approach, is employed by analyzing judicial decisions as well as statutory regulations and other secondary legal materials obtained from relevant literature sources. The analysis of Decision Number 18/Pid.Sus/2021/PN Nabire reveals that the judge's ruling on the Defendant, who committed the crime of selling firearms to the KKB (Free Papua Movement), is not in accordance with the Defendant's repeated criminal actions and assistance to terrorists, which clearly contradicts the police professional code of ethics. The imposition of punishment is also deemed inappropriate regarding the application of the law, which should ensure legal certainty, justice, and utility, whereas the judge in this case did not firmly adhere to statutory regulations.



    SERVICES DESK