Electronic Theses and Dissertation

Pasal 8 ayat (3) undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (uupk) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. pasal 90 ayat (1) undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan (uu pangan) menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia. namun pada kenyataannya saat dilakukan inspeksi mendadak di kabupaten bireuen, masih ditemukan mie basah, kerupuk tempe dan sirup mengandung boraks, formalin dan ident carmoisin (pewarna sintetis) yang mengancam kesehatan konsumen. penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan konsumen terhadap penjualan makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya, faktor penyebab beredarnya makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya di kabupaten bireuen dan pengawasan terhadap penjualan makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya di kabupaten bireuen. penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. data diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dan penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya di kab. bireuen belum terlaksana dengan baik, meskipun perlindungannya telah diatur dalam uupk dan uu pangan mengenai larangan pelaku usaha menggunakan bahan kimia berbahaya dalam memproduksi makanan. faktor penyebab beredarnya makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya di kab. bireuen adalah kurangnya pengetahuan pelaku usaha terkait larangan penggunaan zat berbahaya pada makanan, kurangnya kesadaran konsumen untuk melindungi diri serta kurangnya pengawasan hukum. pengawasan yang dilakukan untuk mencegah maupun mengatasi masalah tersebut adalah dengan tindakan preventif berupa sosialisasi dan pengawasan umum, serta tindakan represif berupa peringatan, pembinaan, pengawasan lanjutan, penyitaan, dan pencabutan izin usaha terhadap pelaku usaha yang melanggar. ini dilakukan oleh dinkes, disperindag, bbpom dan instansi terkait lainnya. disarankan kepada konsumen agar lebih berhati-hati lagi dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi. kepada pelaku usaha agar lebih memperhatikan kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai pelaku agar tidak menggunakan zat berbahaya di dalam makanan yang diproduksinya. kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan secara lebih rutin.

Article 8 paragraph (3) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) states that business actors are prohibited from trading damaged, defective or used and contaminated pharmaceutical and food preparations without providing complete and correct information on the goods in question. Article 90 paragraph (1) of Law Number 18 of 2012 Concerning Food (Food Law) states that everyone is prohibited from distributing tainted food that contains toxic, dangerous substances or which can endanger human health or life. However, in reality during unannounced inspections in Bireuen Regency, wet noodles, tempe crackers and syrup containing borax, formalin and indent carmoisin (synthetic coloring) were still found which threatened the health of consumers. Writing this thesis aims to explain consumer protection against the sale of food containing hazardous chemicals, factors causing the distribution of food containing hazardous chemicals in Bireuen District and supervision of the sale of food containing hazardous chemicals in Bireuen District. This study uses empirical juridical research methods. Data were obtained through field research in the form of interviews and library research by studying laws and regulations and other legal materials related to this research. The results of the study show that supervision of food containing hazardous chemicals in Kab. Bireuen has not been implemented properly, even though protection has been regulated in the UUPK and the Food Law regarding the prohibition of business actors using hazardous chemicals in producing food. Factors causing the circulation of food containing hazardous chemicals in Kab. Bireuen is the lack of knowledge of business actors regarding the prohibition of the use of hazardous substances in food, lack of consumer awareness to protect themselves and lack of legal supervision. Supervision carried out to prevent or overcome these problems is by Preventive Actions in the form of socialization and general supervision, as well as Repressive Actions in the form of warnings, guidance, follow-up supervision, confiscation, and revocation of business licenses for violating business actors. This is done by the Health Office, Disperindag, BBPOM and other related agencies. It is recommended to consumers to be more careful in choosing food to be consumed. To business actors to pay more attention to their obligations and responsibilities as actors so as not to use hazardous substances in the food they produce. To the government to carry out more routine supervision.