Electronic Theses and Dissertation

Pemberian bantuan hukum mewujudkan perlindungan notaris sebagai pejabat umum oleh muhammad zaki saidin** azhari yahya*** t. ahmad yani**** abstrak pengaturan hukum saat ini dirasakan belum mengakomodir pelindungan hukum terhadap notaris. hanya sebatas persetujuan majelis kehormatan notaris untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim. sebagaimana pasal 66 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2014, yang menyatakan : untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang : mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. sehingga diteliti lebih lanjut mengenai kelemahan pengaturan tanggung jawab hukum notaris sebagai pejabat umum terhadap akta, pelindungan hukum notaris sebagai pejabat umum tidak berjalan, serta upaya dan pemberian bantuan hukum terhadap notaris sebagai upaya pelindungan hukum notaris sebagai pejabat umum. penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas hukum serta mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. spesifikasi penelitian ini adalah preskriftif dan deskriptif analitis. penelitian ini bersifat preskriptif yang menawarkan konsep untuk memecahkan suatu masalah (problem solving) dan tidak sekedar deskriptif (just to describe something as it is). atau sifat penelitian preskriptif adalah menyorot sesuatu (objek) yang dicita-citakan atau yang seharusnya. maksudnya menggambarkan pelindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum. hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan pengaturan tanggung jawab hukum notaris sebagai pejabat umum terhadap akta yaitu terletak pada tanggung jawab secara pidana terhadap tindak pidana yang terjadi berkaitan kebenaran materil terhadap akta yang dibuat, sehingga rentan menimbulkan celah kriminalisasi terhadap notaris mempertanggungjawabkan kebenaran materil terhadap akta yang dibuat. pelindungan hukum notaris sebagai pejabat umum tidak berjalan dikarenakan undang-undang jabatan notaris hanya mengatur kewenangan majelis kehormatan notaris memberikan persetujuan kepada penegak hukum tanpa memberikan pelindungan hukum untuk memberikan bantuan hukum terhadap notaris dalam mempertanggungjawabkan kebenaran materil terhadap akta yang dibuat dalam proses hukum agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap notaris atas tindak pidana yang tidak diperbuat. pemberian bantuan hukum terhadap notaris dalam menghadapi proses hukum sebagai upaya mewujudkan pelindungan hukum notaris sebagai pejabat umum diberikan terhadap notaris yang menghadapi proses hukum dalam sistem peradilan pidana yang bertatus tersangka, terdakwa dan/atau berhadapan dengan hukum yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum notaris. pemberian bantuan hukum notaris dilakukan majelis bantuan hukum notaris, hal ini dengan melakukan revisi/perubahan pada pasal 66 undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, dan di antara pasal 66a dan pasal 67 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 66b yang mengatur mengenai majelis bantuan hukum notaris. disarankan dalam rangka pelindungan hukum jabatan notaris sebagai pejabat umum, yaitu pembentukan majelis bantuan hukum notaris, perlu dilakukan perubahan undang-undang jabatan notaris dalam memberikan pengaturan yang tegas untuk pemberian bantuan hukum terhadap notaris serta diperlukan ketentuan hukum yang lebih jelas terkait pelindungan hukum notaris. kata kunci : pelindungan hukum, notaris, akta

PROVISION OF LEGAL ASSISTANCE RESULTS PROTECTION OF A NOTARY AS A PUBLIC OFFICIAL By: Muhammad Zaki* Saidin** Azhari Yahya*** T. Ahmad Yani**** ABSTRACT It is felt that the current legal arrangements have not accommodated legal protection for Notaries. Only limited to the approval of the Notary Honorary Council for the benefit of the judicial process, Investigators, Public Prosecutors, or Judges. As Article 66 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014, which states: For the benefit of the judicial process, investigators, public prosecutors, or judges with the approval of the Notary Honorary Council are authorized: Take photocopies of minuta deed and/or letters attached to minuta deed or notary protocol in the notary's repository; and Summons the Notary to attend the examination relating to the notary's deed or protocol that is in the notary's custody. So that it is further investigated regarding the weaknesses in regulating the legal responsibilities of a Notary as a Public Official for deeds, the legal protection of a Notary as a Public Official does not work, and the efforts and provision of legal assistance to a Notary as an effort to protect the Notary's law as a Public Official. This research is normative juridical, by analyzing the problems and research through an approach to legal principles and referring to legal norms contained in statutory regulations. The specifications of this study are prescriptive and analytical descriptive. This research is prescriptive in nature which offers a concept to solve a problem (problem solving) and not just descriptive (just to describe something as it is). Or the nature of prescriptive research is to highlight something (object) that is aspired or should be. The intention is to describe the Legal Protection of Notaries as General Officials. The results of the study show that the weakness in regulating the legal responsibility of a Notary as a Public Official for deeds lies in criminal responsibility for criminal acts that occur related to the material truth of the deed made, so that it is prone to creating loopholes in the criminalization of Notaries responsible for the material truth of the deed made. The legal protection of a Notary as a Public Official does not work because the Notary Office Law only regulates the authority of the Notary Honorary Council to give approval to law enforcers without providing legal protection to provide legal assistance to Notaries in being accountable for the material truth of deeds made in the legal process so that criminalization does not occur against the Notary for a crime that was not committed. Provision of legal assistance to Notaries in facing legal proceedings as an effort to realize legal protection for Notaries as Public Officials is provided for Notaries facing legal proceedings in the criminal justice system with the status of suspects, defendants and/or dealing with the law which includes exercising power of attorney, accompanying, defending and / or take other legal actions for the legal interests of the Notary. Providing legal assistance to a Notary is carried out by the Notary Legal Aid Council, this is by revising/amending Article 66 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary, and between Article 66A and Article 67 is inserted 1 (one) article, namely Article 66B which regulates the Notary Legal Aid Council. It is recommended that in the context of legal protection for the position of a Notary as a Public Official, namely the Formation of a Notary Legal Aid Council, it is necessary to amend the Law on Notary Office in providing strict arrangements for the provision of legal assistance to Notaries and clearer legal provisions related to Notary legal protection are needed. Keywords: Legal Protection, Notary, Deed