Electronic Theses and Dissertation

Peralihanharta bersama dalam perkawinan poligami di kabupaten pidie aulia nahla indah * imam jauhari ** zahratul idami *** abstrak aturan mengenai peralihan harta bersama dalam perkawinan tercantun di dalam bab xiii kompilasi hukum islam maupun undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. aturan tersebut mengacu kepada perkawinan dengan azas monogami, namun harta bersama dalam perkawinan poligami tidak jauh berbeda dengan perkawinan monogami. di dalam pasal 94 ayat (1). disebutkan bahwa, “harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri”. selanjutnya di dalam ayat (2) disebutkan bahwa “pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, dan keempat.” kemudian didalam pasal 96 ayat (1) kompilasi hukum islam menjelaskan bahwa “apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama” selanjutnya didalam pasal 97 kompilasi hukum islam ditentukan bahwa, “janda atau duda cerai hidup masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. dalam kenyataan yang terjadi di kabupaten pidie terdapat peralihan harta bersama dalam perkawina poligami yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sering sekali masyarakat di kabupaten pidie melakukan peraliha harta bersama dalam perkawinan poligami secara sepihak sehingga membuat pihak lainnya merasa tidak adil. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan serta menganalisis peralihan harta bersama dalam perkawinan poligami yang terjadi di kabupaten pidie, faktor peralihan harta bersama pada perkawinan poligami yang terjadi di masyarakat kabupaten pidie tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dan akibat hukum peralihan harta bersama dalam perkawinan poligami tanpa persetujuan salah satu istri. dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan case approach (pendekatan kasus). dengan sumber data ialah data primer berupa wawancara dengan geuchik gampong, staf kantor urusan agama, staf makamah syr’iyah, dan pihak yang terkait lainnya. adapun data skunder diperoleh dari undang-undang, buku-buku, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. data didalam penelitian ini dianalisis melalui cara deskriptif kualitatif yaitu menggunakan penjelasan dari kata -kata. vi hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan harta bersama yang terjadi di masyarakat kabupaten pidie tidak sesuai dengan aturan yag telah ditentukan oleh pemerintah maupun berdasarkan hukum islam, peralihan harta bersama sering dilakukan dengan keinginan salah satu pihak saja tanpa memperhatikan keinginan pihak lain, seingga membuat pihak yang merasa dirugikan peralihan harta bersama tersebut dianggap tidak adil. hal tersebut diakibatkan karena kurangnya pemahaman hukum dan agama bagi masing masing pihak yang terkait serta kurangnya sosialisasi pemerintah serta notaris di kabupaten pidie mengenai peralihan harta bersama dala perkawinan poligami. apabila terjadi peralihan harta bersama tanpa persetujuan salah satu istri maka dianggap tidak sah dan batal demi hukum. dalam hal terjadi perselisihan mengenai harta bersama maka penyelesaiannya melalu pengadilan agama tetapi kebnyakan dari masyarakat tidak menempuh penyelesaian melalui pengadilan agama hal tersebut dikarenakan penyelesaian melalui pengadilan agama dianggap lebih rumit sehingga mayoritas dari masyarakat di kabupaten pidie tidak melakukan penyelesaian melalui jalur pengadilaan yang mengakibatkan tidak ada efek jera kepada pihak yang melakukan peralihan harta bersama secara sepihak dan tidak menemukan penyelesaian yang pasti untuk pihak yang dirugikan mengenai peralihan harta bersama dalam perkawinan poligami. penelitian ini memberikan saran agar pelaksanaan peralihan harta bersama dalam perkawinan poligami harus sesuai dengan aturan yang telah diatur mengenai hal terkaitt, diadakannya sosialisasi dan edukasi dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun pihak alim ulama serta notaris yang bertugas di wilayah kerja kabupaten pidie untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana aturan peralihan harta bersama dalam suatu perkawinan poligami dengan hukum yang berlaku di indonesia terutama kompilasi hukum islam, diharapkan kepada pemerintah untu membuat peraturan terbaru yang menjamin adanya kepastian hukum dalam hal ini tentang peralihan harta bersama dalam perkawinan poligami, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dikemudian hari serta terhadap pihak yang merasakann dirugikan dapat melakukan penyelesaian peralihan harta bersama dala perkawinan poligami melalui jalur pengadilan. kata kunci : peralihan, harta bersama, poligami * mahasiswa ** ketua komisi pembimbing *** anggota komisi pembimbing

TRANSFER OF JOINT PROPERTY IN POLYGAMOUS MARRIAGE IN PIDIE DISTRICT Aulia Nahla Indah* Imam Jauhari** Zahratul Idami*** ABSTRACT The rules regarding the transfer of joint property in marriage are contained in Chapter XIII of the Compilation of Islamic Law and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. These rules refer to marriages with the principle of monogamy, but joint property in polygamous marriages is not much different from monogamous marriages. In Article 94 paragraph (1). It is stated that, "The joint property of the marriage of a husband who has more than one wife, each separate and independent". Furthermore, in paragraph (2) it is stated that "the ownership of joint property from the marriage of a husband who has more than one wife as mentioned in paragraph (1), is calculated at the time of the second, third, and fourth marriage contracts." Then in Article 96 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law explains that "in the event of a death divorce, half of the joint property belongs to the spouse who lives longer." Furthermore, in Article 97 of the Compilation of Islamic Law it is determined that, "Widows or widowers of divorce are each entitled to one-half of the joint property as long as it is not specified otherwise in the marriage agreement.". In the reality that occurs in Pidie Regency, there is a transfer of joint property in polygamous marriages that is not in accordance with applicable regulations, very often people in Pidie Regency transfer joint property in polygamous marriages unilaterally, making the other party feel unfair. This study aims to explain and analyze the transfer of joint property in polygamous marriages that occur in Pidie Regency, the factors of transfer of joint property in polygamous marriages that occur in the Pidie Regency community are not in accordance with applicable regulations, and the legal consequences of the transfer of joint property in polygamous marriages without the consent of one of the wives. This research uses empirical juridical method with case approach. With data sources are primary data in the form of interviews with Geuchik Gampong, Religious Affairs Office staff, Makamah Syr'iyah staff, and other related parties. The secondary data is obtained from laws, books, and other literatures related to this research. The data in this study were analyzed through descriptive qualitative methods, namely using explanations of words. viii The results showed that the transfer of joint property that occurred in the Pidie Regency community was not in accordance with the rules determined by the government or based on Islamic law, the transfer of joint property was often carried out with the wishes of one party alone without paying attention to the wishes of the other party, thus making the party who felt disadvantaged by the transfer of joint property considered unfair. This is due to the lack of understanding of law and religion for each of the parties involved and the lack of socialization of the government and notaries in Pidie Regency regarding the transfer of joint property in polygamous marriages. If there is a transfer of joint property without the consent of one of the wives, it is considered invalid and null and void. In the event of a dispute regarding joint property, the settlement is through the religious court but most of the people do not take a settlement through the religious court, this is because the settlement through the religious court is considered more complicated so that the majority of people in Pidie Regency do not make a settlement through the court route which results in no deterrent effect on the party who transfers the joint property unilaterally and does not find a definite solution for the injured party regarding the transfer of joint property in a polygamous marriage. This study provides suggestions that the implementation of the transfer of joint property in a polygamous marriage must be in accordance with the rules that have been regulated regarding related matters, the holding of socialization and education from various parties both from the government and the clerics and notaries in charge of the working area of Pidie Regency to provide knowledge to the public about how the rules for the transfer of joint property in a polygamous marriage with the applicable law in Indonesia, especially the compilation of Islamic law, It is hoped that the government will make the latest regulations that guarantee legal certainty in this case regarding the transfer of joint property in polygamous marriages, so that no party is harmed in the future and those who feel harmed can settle the transfer of joint property in polygamous marriages through the courts. Keyword : Transfer, Joint Property, Polygamy * Student ** Supervisor I *** Supervisor II