Electronic Theses and Dissertation

Indonesia belum mempunyai payung hukum terkait perlindungan korban revenge porn yang belum cukup kuat, pengaturan tentang perbuatan revenge porn saat ini diatur dalam pasal 29 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (uu ite) yang menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”, namun pasal tersebut termasuk dalam delik umum serta bagai pedang bermata dua, penggunaan delik umum ini berakibat dapat menjerat pelaku sekaligus korban revenge porn. mestinya pasal tersebut merupakan upaya melindungi korban dari perbuatan pelaku revenge porn dengan menggunakan acuan sebagai delik aduan bagi si korban yang merasa dirugikan akibat perbuatan pelaku revenge porn, tapi justru dapat menjadikan korban dalam konteks yang dipidana. oleh karena itu, pasal terkait revenge porn cenderung dianggap sangat merugikan korban, belum lagi posisi korban yang bisa jatuh secara moril karena penyebaran tersebut penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa jenis delik dalam pasal 29 uu ite dapat menjadikan status korban menjadi tersangka pada kasus revenge porn, untuk menjelaskan dan menganalisa rumusan pasal 29 uu ite pada delik revenge porn terhadap status tersangka dalam perspektif kebijakan hukum pidana, untuk menjelaskan dan menganalisa pembatasan status korban menjadi tersangka dalam tindak pidana revenge porn. penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conseptual approach), pendekatan sejarah (historical approach) . dalam hal ini sumber data utama digunakan bahan hukum skunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian internasional. teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum skunder maupun bahan hukum tersier dan juga menggunakan wawancara langsung dengan responden. analisis data dalam penelitian ini menggunakan sifat analisis preskriptif untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya mengenai benar atau salah, atau apa yang semestinya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. jenis delik dalam pasal 29 uu ite belum memberikan perlindungan hukum bagi wanita sebagai korban revenge porn, dimana delik tersebut pada dasarnya siapa saja dapat melaporkan kejahatan tersebut. proses penyidikan dalam kasus ini harus dipastikan unsur actus reus (physical element) dan unsur mens rea (mental element) dalam pembuatan video dan/atau foto porno tersebut dimana wanita tidak memiliki niat sama sekali. rumusan pasal 29 uu ite pada delik revenge porn meskipun memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana sesuai dengan asas geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea. pembatasan status korban menjadi tersangka dalam tindak pidana revenge porn dibatasi pada pihak yang berada dalam kondisi menderita dalam bentuk fisik, mental, dan/atau ekonomi sebagai akibat tindak pidana. disarankan dalam kasus revenge porn tersebut, aturan hukum yang dapat mengakomodir kepentingan korban sebagai korban kejahatan revenge porn yaitu pasal 310 kuhp jo pasal 27 ayat (3) uu ite terhadap perbuatan pencemaran nama baik melalui sosial media. perlu adanya perubahan atau diperbaharui berkenaan tentang bentuk tindak pidana revenge porn, pengertian revenge porn atau kejahatan balas dendam dalam bentuk pornografi harus dijelaskan secara eksplisit, serta batasan-batasannya terhadap tindak pidana revenge porn sehingga menjamin adanya kepastian hukum bagi korban.

Indonesia does not yet have strong enough legal umbrella related to the protection of revenge porn victims, the regulation on revenge porn acts is currently regulated in Article 29 of the ITE Law which states that "Everyone intentionally and without rights sends Electronic Information and/or Electronic Documents containing threats of violence or frightening directed personally", but the article is included in a general offense and like a Double-edged sword, the use of this common offense can result in ensnaring perpetrators as well as victims of revenge porn. The article should be an effort to protect victims from the actions of revenge porn perpetrators by using references as a complaint offense for victims who feel aggrieved due to the actions of revenge porn perpetrators, but it can make victims in a criminal context. Therefore, articles related to revenge porn tend to be considered very detrimental to victims, not to mention the position of victims who can fall morally because of the spread This study aims to know and clarify the types of offenses in Article 29 of the ITE Law to make the status of the victim a suspect in revenge porn cases, to know and explain the formulation of Article 29 of the ITE Law on revenge porn offenses against suspect status in the perspective of criminal law policy, to understand and account the restrictions on the status of victims to be suspects in revenge porn crimes. This research uses a type of normative juridical research using a statutory approach, concept approach, and historical approach. In this case, the main data source is used under legal materials consisting of laws and regulations, jurisprudence, and international treaties. Data collection techniques in normative legal research are carried out by literature study of legal materials, both primary legal materials, under legal materials and tertiary legal materials, and also using direct interviews with respondents. Data analysis in this study uses the nature of prescriptive analysis to provide arguments for the results of research that has been done about right or wrong, or what should be according to law against the facts or legal events of the research results. The type of offense in Article 29 of the ITE Law has not provided legal protection for women as victims of revenge porn, where anyone can report the crime. The investigation process, in this case, must ensure that the actus reus (physical element) and men rea (mental element) elements in making pornographic videos and/or photos where the woman has no intention at all. The formulation of Article 29 of the ITE Law on revenge porn offenses even though it meets the formulation of offenses in laws and regulations and is not justified (an objective breach of a penal provision) but does not meet the requirements for criminal conviction following the principles of Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi men's sir rea. Restrictions on the status of victims to be suspects in revenge porn crimes are limited to parties who are in a condition of suffering in physical, mental, and/or economic form as a result of criminal acts. It is recommended that in the case of revenge porn, the legal rules that can accommodate the interests of victims as victims of revenge porn crimes are Article 310 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (3) of the ITE Law against defamation through social media. There needs to be a change or update regarding the form of revenge porn, the definition of revenge porn or revenge crimes in the form of pornography must be explained explicitly, as well as its limitations on revenge porn so as to ensure legal certainty for victims.