Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan pasal 263 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) disebutkan, bahwa barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. walaupun kuhp sudah menerapkan sanksi tersebut, akan tetapi pada pelaksanaannya, masih terjadi disparitas pemidanaan dalam penjatuhan pidana oleh hakim pengadilan negeri banda aceh. tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara yang tidak sesuai terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat, dampak terhadap disparitas pidana dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya disparitas pemidanaan dalam mengadili tindak pidana pemalsuan surat. data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, teks, jurnal ilmu hukum pidana dan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai informan dan responden. hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan sikap pelaku sendiri dan tindakan pelaku merugikan pihak instansi pendidikan sehingga timbul rasa hilangnya kepercayaan terhadap instansi tersebut, dampak terhadap disparitas pidana dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat adalah timbulnya ketidakpuasan bagi masyarakat pada umumnya. muncul pandangan negatif masyarakat pada peradilan yang diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian masyarakat terhadap penegak hukum dan upaya yang dilakukan untuk menghindari disparitas pemidanaan dalam mengadili tindak pidana pemalsuan surat adalah dengan membuat pedoman pemidanaan yang diharapkan kedepannya hakim dalam memutuskan suatu perkara. disarankan kepada hakim pengadilan negeri banda aceh untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana penjara yang relative ringan dikarenakan hal tersebut dapat menimbulkan disparitas yang juga berdampak pada kepercayaan masyarakat dan saran kepada pihak kejaksaan negeri banda aceh untuk memberikan dakwaan yang sesuai dengan kuhp sehingga tidak menjadi pemicu timbulnya penjatuhan sanksi pidana oleh hakim yang relative ringan.

Based on Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP), it is stated that whoever makes incorrectly or falsifies a letter that can give rise to a right, agreement or debt relief or which is intended as evidence of something, with the intention of use or order another person to use the letter as if the contents were true and not forged, shall be threatened, if such use can cause harm, due to forgery of the letter, with a maximum imprisonment of six years. Even though the Criminal Code has implemented these sanctions, in practice, there are still disparities in sentencing in sentencing by District Court Judges. Banda Aceh. The purpose of writing this thesis is to explain the judge's considerations in imposing prison sentences that are not appropriate to the perpetrators of the crime of forgery of letters, the impact on criminal disparities in carrying out law enforcement against the perpetrators of the crime of forgery of letters and the efforts made to prevent disparities in sentencing in trying criminal acts letter forgery. Data obtained from library research and field research. Library research was carried out by reading books, texts, Journals of Criminal Law and legislation, while field research was carried out by interviewing informants and respondents. The results of the study show that the judge's consideration in imposing prison sentences on the perpetrators of the crime of forging letters is based on the attitude of the perpetrators themselves and the actions of the perpetrators are detrimental to the educational institution so that a sense of loss of trust arises in the institution, the impact on criminal disparity in law enforcement against the perpetrators of the crime of forgery is the emergence of dissatisfaction for society in general. The public's negative view of justice emerges which is manifested in the form of public indifference to law enforcers and the efforts made to avoid sentencing disparities in trying the crime of forgery of letters is to make sentencing guidelines that are expected in the future by judges in deciding a case. It is suggested to the Judges of the Banda Aceh District Court not to impose relatively mild prison sentences because this can lead to disparities which also have an impact on public trust and advice to the Banda Aceh District Prosecutor's Office to provide indictments in accordance with the Criminal Code so as not to trigger sanctions relatively mild punishment by judges.