Electronic Theses and Dissertation

Ketentuan pasal 4 dan 7 peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 26 tahun 2014 tentang rumpon, diatur bahwa mengenai penangkapan ikan menggunakan alat pengumpulan ikan jenis rumpon yang harus mengikuti komponen yang ada di dalam pasal 4 yaitu pelampung, atraktor, tali tambat dan pemberat untuk rumpon tetap, semua rumpon harus mempuyai surat izin pemasangan rumpon (sipr). kenyataannya diperairan kabupaten pidie nelayan-nelayan dalam melakukan aktifitas penangkapan ikan menggunakan alat pengumpulan jenis rumpon masih ada yang tidak mengikuti komponen rumpon yang di tentukan dalam permen dan pemilik rumpon belum memiliki sipr. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan penggunaan rumpon sasuai dengan permen kelautan dan perikanan, faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan rumpon belum terlaksana sesuai dengan permen, tangung jawab pemerintah terhadap pelaksanaan permen rumpon di kabupaten pidie. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan. perolehan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden dan informan. hasil penelitian, rumpon yang digunakan oleh masyarakat nelayan perairan gampong ujong pie, gampong neuheun, dan gampon kuala pasi peukan baro berupa mobil rongsokan, ban bekas yang di semen di jadikan pemberatyang menyebabkan menganggunya sistem berkehidupan di bawah laut, atraktor berupa pohon yang di semen, rumpon di perairan kabupaten pidie belum menggunakan surat izin pemasangan rumpon (sipr), nelayan belum mengetahui adanya permen rumpon, nelayan tidak sanggup menjalankan beberapa isi pasal yang ada di permen seperti pengaturan tentang alat pengenal rumpon berupa radar, pemerintah tidak melakukan sosialisasi terhadap nelayan tentang berlakuknya permen kelautan dan perikanan nomor 26 tahun 2014, pemerintah kabupaten pidie memilih untuk menunggu perintah dari pemerintah provinsi untuk mensosialisasikan peraturan menteri tentang rumpon yang seharusnya bisa di jalankan oleh pemerintah kabupaten pidie karena sudah diatur kewenangannya di pasal 5 peraturan bupati pidie nomor 20 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas kelautan dan perikanan kabupaten pidie. disarankan kepada pemerintah dinas kelautan dan perikanan melakukan pelaksanaan penertiban rumpon melalui himbauan terkait komponen rumpon yang terbuat dari bahan alami, rumpon yang tidak merusak ekosistem laut, melakukan perizinan sebelum melakukan pemasangan rumpon, pemerintah kabupaten pidie tidak menunggu pemerintah provinsi untuk menjalan permen rumpon, dan pemerintah melakukan sosialisasi peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 26 tahun 2014 tentang rumpon yang sudah berlaku terhadap masyarakat, permen yang perlu di revisi lagi atas beberapa pasal yang tidak sanggup dijalankan oleh masyarakat nelayan untuk memudahkan nelayan atau pemilik rumpon melakukn persyaratan dalam pengurusan administrasi tentang rumpon.

The provisions of Articles 4 and 7 of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation Number 26 of 2014 concerning FADs, stipulate that fishing using FADs must follow the components in Article 4, namely buoys, attractors, mooring ropes and weights for fixed FADs, all FADs must have a FAD Installation Permit (SIPR). In fact, in the waters of Pidie Regency, fishermen in conducting fishing activities using FADs still do not follow the components of FADs specified in the Ministerial Regulation and FAD owners do not have a SIPR. The purpose of this study is to explain the implementation of the use of FADs in accordance with the Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation, the factors that cause the use of FADs has not been implemented in accordance with the Ministerial Regulation, the Government's responsibility for the implementation of the Ministerial Regulation of FADs in Pidie Regency. The research method used in this research is empirical juridical, which is done by looking at the reality that occurs in the field. Data acquisition is done by literature research and field research through interviews with respondents and informants. The results of the study, FADs used by fishing communities in the waters of Gampong Ujong Pie, Gampong Neuheun, and Gampon Kuala Pasi Peukan Baro in the form of junk cars, used tires that are cemented into ballast which causes disruption of the system of life under the sea, attractors in the form of cemented trees, FADs in the waters of Pidie Regency have not used FAD Installation Permit (SIPR), fishermen are not aware of the FADs ministerial regulation, fishermen are not able to carry out some of the contents of the articles in the ministerial regulation such as the regulation of FADs identification equipment in the form of Radar, the government did not socialize fishermen about the enactment of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation number 26 of 2014, the Pidie Regency government chose to wait for orders from the Provincial government to socialize the ministerial regulation on FADs which should have been carried out by the Pidie Regency government because it has regulated its authority in Article 5 of the Pidie Regent Regulation Number 20 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties, Functions and Work Procedures of the Pidie Regency Marine and Fisheries Service. It is recommended that the Government of the Marine and Fisheries Service carry out the implementation of FAD control through appeals related to FAD components made from natural materials, FADs that do not damage the marine ecosystem, licensing before installing FADs, the Pidie Regency government does not wait for the Provincial government to implement the ministerial regulation on FADs, and the government conducts socialization of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation Number 26 of 2014 concerning FADs that are already in effect against the community, ministerial regulations that need to be revised again for several articles that cannot be implemented by the fishing community to make it easier for fishermen or FAD owners to carry out the requirements in administrative management of FADs.