Electronic Theses and Dissertation

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur didalam pasal 374 kuhp yang berbunyi penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana paling lama 5 tahun. namun pada kenyataannya masih banyak kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di pengadilan negeri lubuk pakam. tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan modus operandi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang sesuai dengan pasal 374 kuhp, upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. data diperoleh dari penelitian secara yuridis empiris. penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dalam penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden serta informan dan memadukan bahan-bahan hukum seperti buku teks, teori dan peraturan perundang-undangan yang merupakan data sekunder. hasil penelitian menjelaskan bahwa modus operandi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah orang yang diberi kepercayaan oleh perusahaan namun menggelapkan uang, barang yang diberikan oleh perusahaan,faktur atau bon, pemalsuan dokumen, bekerja sama dengan anggota, dan tidak sesuai laporan. dalam memutuskan perkara hakim mempertimbangkan hal yang dapat meringankan dan memberatkan dari terdakwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan, melihat kerugian perusahaan, melihat terdakwa dalam hal mengembalikan kerugian perusahaan, dan terdakwa bersikap terus terang dalam persidangan, terdakwa belum pernah di pidana dan terdakwa menyesali perbuatannya. dan upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah perusahaan harus melakukan pengawasan terhadap karyawan secara berkala, memiliki sistem managemen yang memadai, lebih mengefektifkan sistem audit kinerja karyawan, menganalisa dan mengevaluasi setiap kinerja karyawan, setiap karyawan harus membuat laporan tertulis di setiap kegiatan. disarankan setiap perusahaan meningkatkan pengawasan dan sistem audit pada setiap kegiatan karyawannya, memberi hadiah kepada karyawan yang memiliki etos kerja yang baik dan setiap pengrekrutan karyawan baru perusahaan harus memerhatikan akhlak pada calon karyawan baru.

This research aimed to explain the modus operandi of criminal embezzlement in positions committed by company employees, Judges' consideration in imposing a verdict on criminal embezzlement in positions following Article 374 of the Criminal Code, and attempts to overcome criminal embezzlement in positions. The study's findings indicate that the modus operandi of the perpetrators of the crime of positions embezzlers is a person who is entrusted by the company; however, committing embezzles funds, goods provided by the company, invoices or receipts, falsification of documents, cooperation with members, and providing a report that is not in accordance with the report. In deciding the case, the judge considers the defendant's mitigating and aggravating circumstances of the crime of embezzlement in positions, the company's losses and the defendant's intentions regarding the return of the company's losses, the defendant acts with candour during the trial, has never been convicted of a crime, and laments his actions. The company must regularly supervise employees, have an adequate management system, streamline the employee performance audit system, analyse and evaluate each employee's performance, and require each employee to submit a written report for each activity the crime of embezzlement in positions. It is recommended that every company enhance its supervision and audit systems for every employee activity, reward employees with a good work ethic, and pay close attention to the morals of prospective new hires during every recruitment process. Keywords: Crime, Embezzlement, Position, Company Employee.