Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI
RADHITYA FIKRA, JARIMAH MENYEDIAKAN FASILITAS MAISIR MATA UANG ELEKTRONIK (CHIP) PADA PERMAINAN ONLINE HIGGS DOMINO ISLAND (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR’IYAH TAPAKTUAN). Banda Aceh Fakultas Hukum,2023

Pasal 20 qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan’’. namun, dalam kenyataannya masih ditemukan pelanggaran menyediakan fasilitas maisir mata uang elektronik (chip) pada permainan online higgs domino island di wilayah hukum mahkamah syar’iyah tapaktuan. tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab pelaku menyediakan fasilitas maisir mata uang elektronik (chip) pada permainan online higgs domino island dan bagaimana proses penyelesaian jarimah penyedian fasilitas maisir serta dakwaan jaksa dan pertimbangan hakim dalam menuntut dan memutus hukuman. data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. penelitian lapangan guna memperoleh data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan responden dan informan. penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan. berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan faktor penyebab pelaku menyediakan fasilitas maisir mata uang elektronik (chip) pada permainan online higgs domino island yaitu karena mencari keuntungan, faktor ekonomi dan faktor lingkungan. proses penyelesaian jarimah penyediaan fasilitas maisir mata uang elektronik (chip) pada permainan online higgs domino island dimulai dari tahap kepolisian atas laporan dari masyarakat dan tertangkap tangan (razia) yang melibatkan satpol pp dan wilayatul hisbah yang nantinya diproses dalam penyidikan untuk diserahkan kepada kejaksaan agar membuat surat dakwaan sehingga melimpahkan ke mahkamah syar’iyah untuk dipersidangkan dan pelaksanaan uqubat adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa yang dilaksanakan setelah adanya putusan mahkamah syar’iyah yang mempunyai kekuatan hukum tetap. dakwaan jaksa dan pertimbangan hakim dalam menuntut dan memutuskan hukuman terhadap penyedia fasilitas maisir mata uang elektronik (chip) pada permainan online higgs domino island yang dakwaan dari jaksa bahwa perbuatan pelaku termuat dalam qanun jinayat dan hakim sendiri mempertimbangkan adanya minimal 2 alat bukti yang sah serta adanya hal yang meringankan maupun hal yang memberatkan pelaku. disarankan kepada pemerintah kabupaten aceh selatan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar tidak terjerumus kedalam perbuatan yang bertentangan dengan syari’at islam yang tertuang dalam qanun jinayat. dan disarankan kepada masyarakat untuk mendukung penegakan syari’at islam dengan cara tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan mendalami pengetahuan agama islam yang kuat.



Abstract

Article 20 Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law, states that "Any person who deliberately organizes, provides facilities, or finances Jarimah Maisir as referred to in Article 18 and Article 19 is threatened with 'Uqubat Ta'zir caning for a maximum of 45 (four twenty five) times and/or a maximum fine of 450 (four hundred and fifty) grams of pure gold and/or imprisonment for a maximum of 45 (forty five) months''. However, in reality violations are still found in providing electronic currency (chip) facilities in the online game Higgs Domino Island in the jurisdiction of the Tapaktuan Syar'iyah Court. The purpose of writing this thesis is to explain the factors that cause perpetrators to provide maisir electronic currency (chip) facilities in the online game Higgs Domino Island and how the process of solving the finger of the provision of maisir facilities as well as prosecutors' indictments and judges' considerations in prosecuting and deciding sentences. Data obtained through field research and library research. Field research to obtain primary data obtained through interviews with respondents and informants. Library research to obtain secondary data by studying literature and laws and regulations. Based on the results of research conducted, the factors causing the perpetrators to provide electronic currency (chip) maisir facilities in the online game Higgs Domino Island are because they seek profit, economic factors and environmental factors. The finger settlement process for providing maisir electronic currency (chip) facilities in the higgs domino island online game starts from the police stage on reports from the public and being caught red-handed (raids) involving Satpol PP and Wilayatul Hisbah which will later be processed during investigations to be submitted to the prosecutor's office to make the indictment so that it delegates to the syar'iyah court to be tried and the implementation of uqubat is the authority and responsibility of the prosecutor which is carried out after the decision of the syar'iyah court has permanent legal force. The prosecutor's indictment and the judge's considerations in prosecuting and deciding the sentence against the provider of electronic currency (chip) maisir facilities in the online game Higgs Domino Island, the prosecutor's indictment that the perpetrator's actions were contained in the qanun jinayat and the judge himself considered the presence of at least 2 valid pieces of evidence and the presence of mitigating and aggravating circumstances. It is suggested to the South Aceh Regency Government to work together with law enforcement officials to provide massive outreach to the community so that they do not fall into actions that are contrary to Islamic law contained in the Jinayat qanun. And it is suggested to the public to support the enforcement of Islamic law by not committing acts that are prohibited by deepening strong Islamic religious knowledge.



    SERVICES DESK