Abstrak - di indonesia bawah hukum pengumpulan kontribusi diatur dalam undang-undang no 9 tahun 1961 tentang pengumpulan duit atau benda serta pp no 29 tahun 1980 tentang penerapan pengumpulan sumbangan, kedua peraturan di atas tidak mengendalikan wujud pengumpulan kontribusi secara online serta tiadanya lembaga pengawasan spesial yang mengawasi sistem donation based crowdfunding di indonesia. tata cara yang digunakan dalam riset ini yuridis empiris. proteksi hukum dalam sistem donation based crowdfunding dibagi 2 ialah proteksi preventif dicoba oleh pengelola platform dengan tingkatkan pelayanan semacam verifikasi akun serta keaslian bukti diri penggalang dana, proteksi represif pihak platform hendak menutup akun penggalang dana bila ditemuka melanggar community guideline serta berkoordinasi dengan pihak berwajib bila ada aksi pencucian duit. organisasi yang di izinkan melaksanakan donation based crowdfunding organisasi berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum, mempunyai struktur kepanitiaan, tidak mengaitkan anak di dasar usia, membuat laporan terpaut pengumpulan duit ataupun benda hasil kontribusi. pengawasan dari dinas sosial dalam aktivitas donation based crowdfunding dibagi 2 pengawasan preventif dicoba oleh dinas sosial selaku pejabat fungsional yang berwenang melaksanakan penertiban serta pengawasan, pengawasan represif dicoba oleh pihak penegak hukum yang berkoordinasi dengan dinas sosial. dianjurkan kepada yayasan kitabisa saat sebelum melaksanakan pengumpulan dana bisa membenarkan terlebih dulu persyaratan serta legalitas penggalang dana, kepada dinas sosial bisa membentuk suatu sistem pengawasan, dan struktur yang lebih kentara serta bisa mengawasi sistem donation based crowdfunding dengan efektif dan jelas.
Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DONATUR DALAM KEGIATAN DONATION BASED CROWDFUNDING DI INDONESIA. Banda Aceh Fakultas Hukum,2023
Baca Juga : PENGARUH LITERASI, TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, RELIGIUSITAS, DAN KEPERCAYAAN TERHADAP MINAT BERZISWAF MELALUI PLATFORM ONLINE CROWDFUNDING DI INDONESIA (Fitri Indriyani, 2024)
Abstract
Abstract - In Indonesia, under the law on collection of contributions regulated in Law No. 9 of 1961 concerning Collection of Money or Goods and PP No. 29 of 1980 concerning Implementation of Collection of Contributions, the two regulations above do not control the form of collecting contributions online and there is no special oversight agency that oversees the system. donation based crowdfunding in Indonesia. The procedure used in this research is empirical juridical. Legal protection in the donation-based crowdfunding system is divided into 2, namely preventive protection carried out by the platform manager by improving services such as account verification and the authenticity of the fundraiser's identity, repressive protection for the platform to close the fundraising account if it is found to have violated the community guidelines and coordinate with the authorities if any money laundering action. Organizations that are permitted to carry out donation-based crowdfunding are organizations with legal entities or non-legal entities, have a committee structure, do not involve children on the basis of age, make reports related to collecting money or objects resulting from contributions. Supervision from the Social Service in donation-based crowdfunding activities is divided into 2 preventive supervision tried by the Social Service as functional officials authorized to carry out control and supervision, repressive supervision was tried by law enforcement agencies in coordination with the Social Service. It is recommended that the Kitabisa foundation before carrying out the fundraising can confirm the requirements and legality of fundraising in advance, the Social Service can establish a monitoring system, and a more visible structure and can oversee the donation-based crowdfunding system effectively and clearly.
Baca Juga : LEGAL PROTECTION AGAINST PERSONAL DATA BREACHES IN MARKETPLACES (A COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIAN AND SINGAPOREAN LAWS) (Chairunnisa, 2022)