Electronic Theses and Dissertation

Pelanggaran hak cipta di indonesia marak terjadi, salah satunya pembajakan buku yang dicetak secara bebas tanpa izin dari pengarang atau penerbit. kasus ini semakin melebar ketika penjualan dilakukan secara online. berdasarkan survei ikatan penerbit indonesia (ikapi) bulan april 2020 terdapat 25% format pdf yang dibagikan secara gratis, kemudian terdapat 54,2% penjualan buku fisik bajakan melalui marketplace, dan 20,8% penjualan buku format pdf. pada dasarnya pasal 9 ayat (3) uuhc tahun 2014 undang-undang hak cipta telah mengatur perihal perlindungan terhadap buku. namun fakta hukum menunjukkan masih adanya pelanggaran yang luput dari pengawasan salah satunya penjualan buku bajakan melalui marketplace. perubahan perilaku konsumen dan kemudahan dalam bertransaksi secara online menjadi peluang bagi oknum tertentu sehingga apabila tidak ditertibkan akan merugikan penulis dan penerbit. akan tetapi bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan jika dalam undang-undang hak cipta menetapkan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta merupakan delik aduan apakah pihak yang dirugikan harus berperan aktif untuk mengawasi setiap akun yang menjual buku bajakan miliknya. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa perlindungan hukum terhadap pembajakan buku yang diperdagangkan melalui marketplace dalam perspektif perlindungan hak cipta di indonesia, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan akibat pembajakan buku yang diperdagangkan melalui marketplace dan hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pembajakan buku yang diperdagangkan melalui marketplace. penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan atau statute approach dan pendekatan komparatif atau comparative approach. sumber data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengklasifikasikan serta memadukan tiga bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier secara sitematis. data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dengan metode deskriptif kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian hukum ini. hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama perlindungan hukum terhadap pembajakan buku yang diperdagangkan melalui marketplace dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dapat bersifat represif dan preventif. perlindungan hukum represif diatur dalam pasal 114 undang-undang hak cipta yaitu dapat dipidana dan membayar denda pidana sebesar seratus juta rupiah. perlindungan hukum preventif diatur dalam pasal 55 undang-undang hak cipta, yaitu dengan melaporkan kepada lembaga terkait. kedua, upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu dengan, melakukan upaya damai dengan mediasi atau alternative penyelesaian sengketa lainnya, melakukan pelaporan ke pihak marketplace terkait pelanggaran hak cipta, melakukan pelaporan ke pihak berwenang, direktorat jenderal hak kekayaan intelektual dan pihak terkait pelanggaran hak cipta, mengajukan tuntutan perdata dan mengajukan tuntutan pidana. ketiga, hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pembajakan buku yang diperdagangkan melalui marketplace. diantaranya adalah kurangnya regulasi yang efektif: beberapa negara belum memiliki peraturan yang jelas tentang penegakan hukum terhadap pembajakan buku yang diperdagangkan melalui marketplace, sulitnya mengidentifikasi pelaku, keterbatasan teknologi dan kurangnya kesadaran tentang hak cipta. disarankan agar direktoral jendral hak kekayaan intelektual yang benaung dibawah kementerian hukum dan ham, kementerian komunikasi dan informasi dan marketplace melakukan pengawasan terhadap penjual yang menawarkan buku tanpa izin penerbit. kepada masyarakat agar lebih menghargai setiap karya dari sebuah buku dengan cara memilih untuk membeli dari penerbit resmi dari buku tersebut. kata kunci: hak cipta, marketplace, pembajakan, buku

Copyright infringement in Indonesia is rampant, one of which is the piracy of books that are printed freely without permission from the author or publisher. This problem has become more widespread with the increasing online sales. Based on a survey conducted by the Indonesian Publishers Association (IKAPI) in April 2020, 25% of PDF formats were distributed for free, 54.2% of pirated physical books were sold through marketplaces, and 20.8% of books were sold in PDF format. Essentially, Article 9 paragraph (3) of the 2014 Copyright Law has regulated the protection of books. However, legal facts show that there are still violations that have escaped surveillance, one of which is the sale of pirated books through marketplaces. Changes in consumer behavior and the ease of online transactions provide opportunities for certain individuals, which if left unchecked, will harm authors and publishers. However, what forms of surveillance can be carried out if the Copyright Law stipulates that copyright infringement is a complaint offense, and whether the injured party must play an active role in monitoring every account that sells their pirated books. This research aims to explain and analyze legal protection for book piracy traded through marketplaces in the perspective of copyright protection in Indonesia, legal efforts that can be taken by the injured parties due to book piracy traded through marketplaces, and barriers to law enforcement against book piracy traded through marketplaces. This research is a normative juridical study, using the statute approach and comparative approach. The data sources are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques are carried out by classifying and combining the three legal materials systematically. The collected data is analyzed qualitatively and presented descriptively, and conclusions are drawn to answer the issues raised in this legal research. The research results show that, first, legal protection against book piracy traded through marketplaces in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright can be both repressive and preventive. Repressive legal protection is regulated in Article 114 of the Copyright Law, which can result in imprisonment and a criminal fine of one hundred million rupiahs. Preventive legal protection is regulated in Article 55 of the Copyright Law, which is by reporting to the relevant institution. Second, legal efforts that can be taken include seeking peaceful settlement through mediation or other alternative dispute resolution, reporting to the relevant marketplace for copyright infringement, reporting to the competent authorities, filing a civil lawsuit, and filing a criminal complaint. Third, barriers to law enforcement against book piracy traded through marketplaces, including the lack of effective regulations, difficulty in identifying perpetrators, technological limitations, and a lack of awareness about copyright. It is recommended that the Directorate General of Intellectual Property Rights, which is under the Ministry of Law and Human Rights, the Ministry of Communication and Information, and marketplaces, oversee sellers who offer books without the publisher's permission. The public is also encouraged to respect each work of a book by choosing to buy from the official publisher of the book. Keywords: Copyright, Marketplace, Piracy, Book.