Electronic Theses and Dissertation

Pelaksanaan pengangkatan anak ditinjau dari hukum islam dan hukum adat kaitannya dengan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak (suatu penelitian di kabupaten bener meriah) rizkina mewahni* iman jauhari** yusri*** abstrak aturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak di indonesia terdapat dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. dalam hukum islam pengangkatan anak dibahas dalam surah al-ahzab ayat (4), (5) dan ayat (37) yang mana allah menegaskan mengenai nasab dari anak angkat. dalam kompilasi hukum islam juga mengatur mengenai anak angkat yakni pasal 171 (h) dan pelaksanaan pengangkatan anak secara hukum adat dilakukan dengan melibatkan aparatur desa agar sebagai saksi dalam pelaksanaan pengangkatan anak. dalam aturan-aturan di atas pelaksanaan pengangkatan anak sangat terjamin dimata hukum, namun dalam pelaksanaan yang terjadi di kabupaten bener meriah terdapat pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak sesuai prosedur atau aturan yang berlaku baik secara perundang-undangan maupun secara agama dan adat setempat, yang mana pengangkatan anak dilakukan hanya atas kesepakatan kedua belah pihak yakni orang tua angkat dan orang tua kandung tanpa melibatkan aparatur desa secara hukum adat dan mahkamah syar’iyah atau isntansi pemerintahan yang lain secara hukum islam, sehingga terputusnya nasab anak serta tidak terlindunginya hak-hak anak angkat. penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor yang menjadi penyebab pengangkatan anak di kabupaten bener meriah tidak sesuai dengan hukum islam dan hukum adat, menjelaskan perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak ditinjau dari hukum islam dan hukum adat di kabupaten bener meriah, serta untuk menjelaskan implikasi hukum terhadap pengangkatan anak yang diangkat melalui putusan pengadilan dengan yang diangkat tanpa melalui pengadilan (adat). jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan data sekunder yakni penelitian kepustakaan dan data primer yakni penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai langsung kepada responden dan informan, dari data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan penyusunan hasil penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif. hasil penelitian diketahui bahwa faktor yamg ,emjadi penyebab pengangkatan anak di kabupaten bener meriah tidak sesuai dengan hukum islam dan hukum adat dikarekan banyaknya masyarakat yang masih belum faham tentang hukum pengangkatan anak yang sudah berlaku, enggannya mencari tau perihal tata cara pengangkatan anak yang benar sesuai dengan hukum islam dan hukum adat setempat, serta masyarakat yang melakukan pengangkatan anak merasa bahwa hal tersebut adalah aib dan tidak ingin diketahui oleh siapapun. dalam hal perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak yang ditinjau dari hukum islam dan hukum adat, baik anak maupun orang tua angkat tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas dikarenakan dalam pelaksanaan pengangkatan anak baik secara hukum islam maupun hukum adat, masyarakat tidak melakukan pengangkatan anak sesuai aturan yang berlaku, hanya atas dasar kesepakatan kedua belah pihak antara orang tua angkat dan orang tua kandungnya, sehingga mereka tidak melakukan permohonan penetapan pengangkatan anak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. sedangkan implikasi hukum terhadap pengangkatan anak yang diangkat melalui putusan pengadilan dengan yang diangkat tanpa melalui pengadilan (adat) dimana pengangkatan melalui pengadilan atau mahkamah syar’iyah dalam hal nasab anak tidak akan terputus dari orang tua kandungnya, dan memiliki kekuatan hukum yang jelas dimata hukum serta dapat dilakukan pencatatan sipil sesuai dengan data yang sebenarnya agar menjaga hak-hak dari anak angkat tersebut, namun jika pengangkatan anak dilakukan diluar pengadilan atau secara adat maka nasab anak dapat terputus dengan orang tua kandungnya, dan tidak mendapat jaminan haknya dimata hukum. disarankan kepada pemerintah daerah baik dinas pencatatan sipil maupun dinas sosial dapat melakukan sosialisasi secara merata ke desa-desa guna memberikan informasi yang benar untuk pelaksanaan pengangkatan anak atau bekerjasama dengan instansi lain untuk memudahkan penyebaran informasi, pemerintah juga dapat mempertegas kembali mengenai sanksi-sanksi hukum yang dapat ditimbulkan dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan, serta disarankan kepada orang tua angkat untuk melindungi anak angkat dengan cara melakukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan guna agar terjaminnya hak-hak dari anak tersebut. kata kunci: hukum islam dan hukum adat, pengangkatan anak, implikasi hukum

IMPLEMENTATION OF CHILD ADOPTION VIEWED FROM ISLAMIC LAW AND CUSTOMARY LAW IN RELATION TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 54 OF 2007 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF CHILD ADOPTION (THE STUDY IN THE REGENCY OF BENER MERIAH) Rizkina Mewahni* Iman Jauhari** Yusri*** ABSTRACT Legal regulation governing the implementation of child adoption in Indonesia is contained in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 54 of 2007 concerning Implementation of Child Adoption. In Islamic Law, child adoption is discussed in Surah Al-Ahzab verses (4), (5) and verse (37) where Allah confirms the lineage (Nasab) of adopted children. The Compilation of Islamic Law also regulates about adopted children, namely Article 171 (h) and the implementation of child adoption according to customary law is carried out by involving village officials to become witnesses in implementing child adoption. In the regulations above, the implementation of child adoption is guaranteed by the Law, however, in Bener Meriah Regency, there was an implementation of child adoption that was not in accordance with the procedures or regulation that applies both by law and by religion as well as by local customs, in which child adoption is carried out only with the agreement of both parties, namely adoptive parents and biological parents without involving village officials according to customary law and Syar'iyah court or other government institutions according to Islamic law, so that the lineage (nasab) of the child is cut off and the rights of adopted children are not protected. This study aims to describe the factors that cause child adoption in Bener Meriah Regency is not in accordance with Islamic Law and Customary Law, to explain legal protection towards child adoption viewed from Islamic Law and Customary Law in the Regency of Bener Meriah, as well as to explain the legal implications towards adoption of children who are adopted through a court decision and those who are adopted without going through a court process (custom). The type of research used is an empirical juridical research method. Problem analysis was carried out by combining secondary data, namely library research and primary data, namely field research by directly interviewing respondents and informants. The data obtained will be analyzed using a qualitative approach and the results of the research will be compiled using a descriptive method. The results of the study show that the factors that cause child adoptions in Bener Meriah Regency are not in accordance with Islamic Law and Customary Law are many people still do not understand the law on child adoption that is already in effect, they are reluctant to find out about the correct procedures for adopting children which is in accordance with Islamic Law and Customary Law as well as the people who adopt the child feel that this is a disgrace and they don't want anyone to know about it. In terms of legal protection towards child adoption viewed from Islamic law and customary law, both children and adoptive parents do not have clear legal protection because in the implementation of child adoption both based on Islamic law and customary law, the community does not adopt children according to applicable regulations, only on the basis of an agreement between the two parties (between the adoptive parents and their biological parents), so that they do not apply the request for the determination of child adoption in accordance with the applicable law to protect the rights of the adopted child and adoptive parents. However, the legal implications towards adoption of children who are adopted through a court decision and those who are adopted without going through a court process (Custom) where the adoption through a court or the Syar'iyah Court in terms of the child's lineage (Nasab) of the child will not be separated from his biological parents and has clear legal force before the law as well as civil registration can be carried out in accordance with the actual data in order to protect the rights of the adopted child, but if the adoption is carried out outside the court or according to custom then the child's lineage can be disconnected from his biological parents, and child’s rights are not guaranteed before the law. It is recommended that the local government, both the civil registration service and social department, can carry out socialization evenly to villages in order to provide correct information for the implementation of child adoption or cooperate with other agencies to facilitate the dissemination of information. The government can also reaffirm the legal sanctions that can be incurred in implementing child adoption that is not in accordance with the rules, and it is suggested to adoptive parents to protect adopted children by applying the request for child adoption to the court so that the rights of the child are guaranteed. Keywords: Islamic Law and Customary Law, Child Adoption, Legal Implication