Electronic Theses and Dissertation

Pembinaan dan pengawasan pemerintah gampong dalam pengelolaan dana desa oleh inspektorat kabupaten aceh besar zia ul azmi zahratul idami darmawan abstrak pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) peraturan menteri dalam negeri nomor nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa, menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap desa dilakukan oleh bupati/walikota, pembinaan dan pengawasan dimaksud dilaksanakan oleh inspektorat kabupaten/kota dan camat. inspektorat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki peran sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah juga memiliki posisi dan peran yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program pemerintah daerah. kenyataannya dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan dana desa, inspektorat kabupaten aceh besar dihadapkan pada berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga hasil pembinaan dan pengawasan belum memperoleh hasil yang optimal. penelitian dan pengkajian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah gampong dalam pengelolaan dana desa oleh inspektorat kabupaten aceh besar. kemudian juga untuk menganalisis faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah gampong dalam pengelolaan dana desa oleh inspektorat kabupaten aceh besar. serta menganalisis upaya yang dilakukan dalam memperkuat pembinaan dan pengawasan pemerintah gampong dalam pengelolaan dana desa oleh inspektorat kabupaten aceh besar. metodologi yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris. penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis berusaha menganalisa masalah pengelolaan dana desa oleh pemerintahan gampong yang berlokasi di kabupaten aceh besar, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 6 (enam) gampong yang mempunyai temuan tertinggi dalam 3 (tiga) tahun terakhir. data diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yaitu keuchik, perangkat gampong, camat dan pihak inspektorat aceh besar. hasil penelitian bahwa inspektorat kabupaten aceh besar telah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk pengawasan internal. hal ini dilaksanakan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, namun upaya tersebut belum berjalan secara maksimal disebabkan oleh beberapa hambatan. hambatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah gampong dalam pengelolaan dana desa oleh inspektorat kabupaten aceh besar terdiri atas hambatan dari internal dan hambatan dari eksternal. hambatan ini merupakan penyebab belum maksimalnya pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat kabupaten aceh besar. pada dasarnya, pembinaan dan pengawasan yang ideal tidak hanya menitikberatkan pada sumber daya manusia sebagai pengawas, tetapi harus dibentuk sistem pengawasan yang jelas, tegas dan efektif serta mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam pengawasan yaitu objektif dan menghasilkan fakta, berpangkal tolak dari keputusan pimpinan, preventif, menjamin efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi, efisien, tidak mencari siapa yang salah tapi menemukan sebab, membimbing serta mendidik. disarankan kepada inspektorat kabupaten aceh besar agar melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa dengan mengedepankan upaya pembinaan secara merata daripada pengawasan, pembinaan yang efektif untuk menghindari terjadi pelanggaran dan mencegah terjadi kesalahan dimasa yang akan datang, bertindak secara profesional, dengan melakukan peningkatan kapabilitas dan integritas. keuchik dan perangkat gampong disarankan agar mengelola dana desa secara profesionalitas, adil, tepat sasaran, transparan dan akuntabel serta menjunjung tinggi asas musyawarah untuk mufakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. kepada pemerintah kabupaten aceh besar dan pemerintah pusat agar memperhatikan alokasi anggaran pengawasan untuk penyediaan sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan yang cukup dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pemeriksa untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas pengawasan serta melakukan penambahan jumlah personil pemeriksa. kata kunci: pembinaan dan pengawasan, pemerintahan gampong, pengelolaan dana desa, inspektorat daerah.

THE GUIDANCE AND SUPERVISION OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS BY THE INSPECTORATE OF ACEH BESAR REGENCY Zia Ul Azmi Zahratul Idami Darmawan Abstract Article 19 Paragraph (1) and Paragraph (2) of Government Regulation Number 12 of 2017 concerning the Development and Supervision of Regional Government Administration and Article 4 paragraph (1) and paragraph (2) of the Minister of Home Affairs Regulation Number 73 of 2020 concerning Management Supervision Village Finance, it is stated that the bupati/mayor carries out guidance and supervision of the village, the said guidance and supervision are carried out by the district/city inspectorate and the sub-district head. The Regional Inspectorate in the administration of regional government has a role as an internal supervisory apparatus for the regional government and has a very strategic position and role both in terms of the aspect of management functions and in terms of achieving the vision and mission and programs of the regional government. In fact, in carrying out the task of fostering and supervising village funds, the Aceh Besar District Inspectorate is faced with various obstacles that affect the effectiveness of the implementation of its duties and functions, so the results of guidance and supervision have not obtained optimal results. This research and study aim to analyze the implementation of guidance and supervision of the village government in managing village funds by the Inspectorate of Aceh Besar District. Then also to analyze the factors that hinder the implementation of guidance and supervision of the gampong government in managing village funds by the Aceh Besar District Inspectorate. As well as analyzing the efforts made in strengthening the guidance and supervision of the gampong government in managing village funds by the Aceh Besar District Inspectorate. The methodology used is empirical legal research with a sociological juridical approach that seeks to analyze the problem of managing village funds by the village government located in Aceh Besar District. The samples in this study were 6 (six) villages which had the highest findings in the last 3 (three) years. Data were obtained through interviews with informants, namely keuchik, gampong officials, sub-district heads, and the Aceh Besar Inspectorate. The results of the study show that guidance and supervision by the Aceh Besar District Inspectorate have been carried out in the form of internal oversight of performance and finance through audits, reviews, evaluations, monitoring, and other supervisory activities and implementation of supervision for specific purposes on assignments from the regent, as well as direct guidance and supervision routinely when carrying out inspections to the field and socialization activities regularly but these efforts have not run optimally due to several obstacles. Obstacles in the Implementation of Village Government Guidance and Supervision in the Management of Village Funds by the Aceh Besar District Inspectorate consist of internal and external obstacles. This obstacle is a factor causing the lack of guidance and supervision by the Aceh Besar District Inspectorate. Ideal coaching and supervision do not just rely on human resources as supervisors but must establish a clear, firm, and effective supervision system and implement the principles of supervision, namely being objective and producing facts, starting from the decisions of the leadership, preventive, guaranteeing efficiency and effectiveness in achieving organizational goals, efficient, not looking for who is wrong but finding causes, guiding and educating. It is suggested to the Aceh Besar District Inspectorate to carry out guidance and supervision of village fund management by prioritizing coaching efforts rather than supervision, effective coaching to avoid violations and prevent mistakes from happening in the future, act professionally, by increasing capability and integrity. The keuchik and gampong officials are expected to manage village funds in a professional, fair, targeted, transparent, and accountable manner and uphold the principle of deliberation for consensus to improve people's welfare. To the Aceh Besar District Government and the central government to pay attention to the allocation of the supervision budget for the provision of sufficient guidance and supervision facilities and infrastructure and provide education and training to inspectors to increase the capability and quality of supervision and to increase the number of examiner personnel. Keywords: Guidance and Supervision, Village Government, Village Fund Management, Regional Inspectorate.