Electronic Theses and Dissertation

Keberadaan panglima laot menyelesaikan sengketa antar nelayan di rumpon tanpa izin (studi kasus wilayah kota banda aceh) zery irfan* eddy purnama** mohd. din*** abstrak sumber kekayaan laut provinsi aceh memiliki potensi besar yang perlu dimanfaatkan kekayaan laut tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat nelayan aceh. lembaga panglima laot berperan menjaga, menertibkan dan menjalakan hukum adat laot di provinsi aceh. kedudukan lembaga panglima laot diatur dalam pasal 98, pasal 99 dan pasal 162 ayat (2) huruf “e” undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh diatur lebih lanjut dalam qanun aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, dan qanun aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat. terkait penangkapan ikan oleh nelayan menggunakan alat tangkap rumpon harus memiliki izin berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 18 tahun 2021 terkait penempatkan rumpon. namun, masih ditemukan nelayan yang tidak memiliki izin (ilegal) menempatkan rumpon, kemudian rumpon tersebut diambil oleh nelayan lain sehingga menimbulkan konflik antar nelayan. permasalahan dalam penelitian ini yaitu, apakah panglima laot memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa yang terjadi antar nelayan terhadap rumpon yang tidak memiliki izin, bagaimana bentuk sanksi yang diberikan kepada nelayan yang menempatkan rumpon tanpa izin oleh panglima laot, dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan nelayan menempatkan rumpon tidak memiliki izin. tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan panglima laot memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa yang terjadi antar nelayan terhadap rumpon yang tidak memiliki izin, untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk sanksi yang diberikan oleh panglima laot kepada nelayan yang menempatkan rumpon tanpa izin, dan untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja yang menyebabkan nelayan menempatkan rumpon tidak memiliki izin. metode penelitian menggunakan yuridis empiris. penelitian tesis ini menggunakan pengumpulan data melalui wawancara kepada informan dan responden, lokasi penelitian wilayah hukum kota banda aceh. data wawancara yang diperoleh melalui responden dan informan, analisis data lainya yaitu kualitatif, melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori sebagai pisau analisis. berdasarkan hasil penelitian bahwa, penyelesaian sengketa nelayan oleh panglima laot, berdasarkan fungsi dan tugas panglima laot secara hukum adat memang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa yang terjadi antar nelayan di laut, dan negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang masih ada. ketentuan tersebut diatur dalam pasal 18b ayat (1) dan (2) serta pasal 28i ayat (3) uud 1945 juncto undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, secara khusus keberadaan panglima laot diatur dalam pasal 98 ayat (1), (2), (3) huruf i sampai ayat (4) juncto pasal 162 huruf e uu nomor 11 tahun 2006 pemerintahan aceh diatur lebih lanjut dalam qanun nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat istiadat, qanun nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat, kemudian peranan panglima laot diatur dalam qanun nomor 7 tahun 2010 tentang perikanan, selama sengketa tersebut masuk dalam kekuasaan lembaga adat. panglima laot memiliki kewenangan menyelesaikan permasalahan nelayan yang terjadi di laut aceh berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh dan qanun nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat istiadat, qanun nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat. sedangkan permasalahan nelayan yang menangkap ikan menggunakan rumpon yang ditempatkan diluar kewenangan panglima laot, merupakan kewenangan penegak hukum sebagaimana diatur dalam peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 18 tahun 2020 mengatur tentang rumpon dapat di pidana dengan pasal 85 undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan berdasarkan aturan tersebut bahwa nelayan yang tidak memiliki izin memasang rumpon di laut merupakan tindakan illegal fishing. sanksi yang diberikan kepada nekayan yang tidak bersengketa diluat dan terbukti mengambil ikan milik orang lain maka diberikan sanksi denda, tidak boleh melaut, disita hasil tangkapannya dibagi dua dengan pemilik rumpon dan yang sanksi yang terberat nelayan tersebut diasingkan tidak boleh melaut di lhok kota banda aceh, dan. faktor yang menyebabkan nelayan menempatkan rumpon tidak memiliki izin karena pelayanan perizinan, sosialisasi regulasi, pengawasan, anggaran untuk patroli dan penegakan hukum siapa saja yang melanggar. panglima laot untuk mengusulkan kepada pemerintah aceh terkait kewenangan panglima laot diatur secara jelas, panglima laot perlu bentuk data base nelayan dan data penyelesaian sengketa yang terjadi antar nelayan beserta sanksi yang diberikan sehingga tersusun dengan baik, dan panglima laot berkewajiban untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh pemerintah, hal tersebut untuk menghindari nelayan melanggar hukum. kata kunci : panglima laot. rumpon. laut

THE EXISTENCE OF PANGLIMA LAOT RESOLVES DISPUTES BETWEEN FISHERMEN IN RUMPON WITHOUT PERMISSION (Case Study of Banda Aceh City Area) Zery Irfan* Eddy Purnama** Mohd. Religion*** ABSTRACT The source of marine engineering in Aceh Province has great potential that needs to be utilized by the marine wealth for the benefit and welfare of the Aceh fishing community. The Laot Commander's Institution plays a role in maintaining, ordering and implementing laot customary law in Aceh Province. The position of the Institution of Panglima Laot is regulated in Article 98, Article 99 and Article 162 Paragraph (2) letter "e" of Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh further regulated in Qanun Aceh Number 9 of 2008 concerning the Development of Customary Life and Customs, and Qanun Aceh Number 10 of 2008 concerning Customary Institutions. Regarding fishing by fishermen using rumpon fishing gear, they must have a permit based on the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Number 18 of 2021 related to the placement of rumpon. However, fishermen are still found who do not have a permit (illegal) to place rumpon, then the rumpon is taken by other fishermen, causing conflicts between fishermen. The problems in this study are whether the Commander of Laot has the authority to resolve disputes that occur between fishermen against rumpons that do not have permits, theform of sanctions given to fishermen who place rumpon without permission by Panglima Laot, and f what factors cause fishermen to place rumpon without permission. The purpose of this study is to know and explain that the commander of laot has the authority to resolve disputes that occur between fishermen against unlicensed sponges, to know and explain the form of sanctions given by Panglima Laot to fishermen who place rumpon without permission, and to , know and explain What causes fishermen to place rumpons without a permit. The research method uses empirical juridical. This thesis research uses data collection through interviews with informants and respondents, Banda Aceh City Legal Area Research Location. Interview data obtained through respondents and information technology, analisis other data, namely qualitative, conducting studies or studies of the results of data processing assisted by theory as an analysis knife. Based on the results of the study, the settlement of fishermen disputes by the Commander of Laot, based on the functions and duties of the Commander of Laot in customary law does have the authority to resolve disputes that occur between fishermen at sea, and the state recognizes and respects indigenous peoples and their traditional rights that still exist. These provisions are regulated in Article 18B Paragraphs (1) and (2) and Article 28I Paragraph (3) of the 1945 Constitution juncto U ndang-U ndang Number 45 of 2009 concerning Fisheries, specifically the existence of Panglima Laot is regulated in Article 98 paragraphs (1), (2), (3) letter i to paragraph (4) juncto Article 162 letter e Law Number 11 of 2006 The Government of Aceh is further regulated in Qanun Nomor 9 Year 2008 concerning The Development of Customary Life, Qanun No mor 10 of 2008 concerning Customary Institutions, then the role of Panglima Laot is regulated in Qanun Number 7 of 2010 concerning Fisheries, as long as the dispute is included in the power of customary institutions. , Panglima Laot has the authority to solve fishermen's problems that occur in the Aceh sea based on the authority granted by Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh and Qanun No. 9 of 2008 concerning The Development of Customary Life, Qanun No mor 10 of 2008 concerning Customary Institutions . Meanwhile, the problem of fishermen who catch fish using rumpon placed outside the authority of the commander of the laot, is the authority of law enforcement as stipulated in the Regulation of the Minister of MarineAffairs and Perikanan Number 18 of 2020 regulating rumpon can be criminalized with Article 85 Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries based on this regulation that fishermen who do not have a permit to install sponges in the sea are illegal fishing. Sanctions given to nekayan who are not in dispute are diluted and proven to take fish belonging to others, then fines are given, cannot go to sea, confiscated the catch is divided in half with the owner of the rumpon and the one with the heaviest sanctions the fisherman is exiled cannot go to sea in Lhok Banda Aceh City, and. Factors that cause fishermen to place rumpons without permits due to licensing services, regulatory dissemination, supervision, budgets for patrols and law enforcement who violates. Panglima Laot to propose to the Government of Aceh that the authority of Panglima Laot is clearly regulated, Panglima Laot needs to form a fishermen's data base and data on resolving disputes that occur between fishermen along with the sanctions given so that they are well organized, and Panglima Laot is obliged to know the laws and regulations passed by the government, this is to avoid fishermen from violating the law. Keywords : Panglima Laot. Rumpon. Sea