Electronic Theses and Dissertation

Majelis duduk setikar kampung yang selanjutnya disingkat mdsk merupakan bagian dari lembaga adat tingkat kampung dikabupaten aceh tamiang. namun, kedudukanya sebagai lembaga adat tingakat kampung belumm berjalan secara maksimal karena perannya dalam menyelesaiakan sengketa dalam menyarakat tidak terlihat dari pada lembaga adat lainya. selain itu, pasal 44 huruf g dalam qanun kabupaten aceh tamiang nomor 19 tahun 2009 yang memberikan tugas terhadap mdsk dalam meyelesaiakan sengketa yang timbul dalam mayarakat belum berjalan secara optimal dan baik. pada kenyataanya, di kecamatan rantau kabupaten aceh tamiang sengketa yang timbul dalam masyarakat yang seharusnya diselesaikan di tingkat kampung oleh mdsk dan pemangku adat jusrtu dibawa atau diselesaiakan di kepolisian sektor atau melalui pengadilan negeri dan makamah syar’iah. tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menjelasakan kedudukan beserta tugas, hambatan serta solusi tehadap mdsk dalam menyelesaian sengketa yang timbul dalam masyarakat di kecamatan rantau kabupaten aceh tamiang. penelitian ini menggunakan metode yuridis. data diproleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan yang ditentukan.hasil penelitian ini menujukan bahwa kedudukan mdsk yang merupakan lembaga adat yang memiliki kedudukan dalam majelis peradilan adat tingkat kampung guna menyelesaikan permasalahan perselisihan dalam masyarakat bersama pemangku adat. tugasnya sebagai lembaga adat mdsk dapat menyelesaikan sengketa dalam masyarakat bersama pemangku adat dengan membentuk keputusan perdamaian dan pemulihan secara musyawarah. hambatan dari tugas msdk dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat ialah peraturan rujukan dasar hukum sebagai lembaga adat yang tidak memiliki pedoman hukum dalam menyelesiakan sengketa. selain itu, terdapat kendala dalam pelaksanaan dalam lapangan seperti tidak sepemahaman anatara mdsk dengan pemangku adat, kurangnya pemahaman masyarakat, adanya rangkap jabatan selain bertugas sebagai mdsk, dan kurang harmonisnya hubungan antara pemerintah kampung dengan mdsk. solusi terhadap mdsk berupa perbaikan koordnasi dengan pemangku adat, sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan penguatan tupoksi serta harmonisasi hubungan mdsk dalam menyelesakan sengketa yang timbul dalam masyarakat. disarankan kepada mdsk untuk mengoptimalisasikan kedudukannya serta tugasanya sebagai lembaga adat guna menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat serta mengetahui tupoksinya.

The purpose of this writing is to examine the position and duties of MDSK in resolving disputes that arise in society, obstacles and solutions in resolving disputes that arise in society. The research uses a normative juridical method by examining the legal provisions that apply to the reality that occurs in society. The results of this study indicate that the position of MDSK is part of the administration of Village Administration and also as a traditional institution that has the task of solving problems in the community. The obstacles and tasks of MSDK in resolving problems that arise in the community are regulations that refer to legal bases and implementing regulations that are not clear with obstacles in implementation in the field such as the absence of Reusam/Qanun Kampung as guidelines, reduced budget for MDSK tasks, lack of community understanding and lack of harmony relationship between Village Government and MDSK. The solution to the MDSK task is to form a Reusam/Village Qanun regarding problem-solving, conduct outreach to public understanding, and increase the budget in accordance with the position and responsibilities of the MDSK