Electronic Theses and Dissertation

Abstrak fitrah ramadhan, 2022 abdurrahman, s.h., m.hum menurut peraturan mentri agraria no. 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah bahwa untuk keperluan pengumpulan data yuridis dikumpulkan alat-alat bukti tertulis serta kepemilikan subyek penguasaan tanah, dalam pelaksanaan pendaftaran tanah aset pemerintah gampong pada kenyataanya tidak adanya bukti tertulis sehingga menyulitkan dalam pengumpulan data yuridis. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengumpulan data yuridis dalam pendaftaran tanah aset pemerintah gampong di kota banda aceh, untuk mengetahui hambatan pengumpulan data yuridis dan untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder . data primer diperoleh melalui wawancara dan studi lapangan. data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan pustakaan. berdasarkan hasil penelitian pengumpulan data yuridis dalam pendaftaran tanah aset pemerintah gampong dilakukan penyelidikan riwayat status tanah dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis. keterangan saksi atau pernyataan yang kadar kebenaranya oleh panitia a dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak. adapun hambatan-hambatan dalam pengumpulan data yuridis ialah tidak ada landasan yang kuat berupa bukti tertulis, tidak ada lagi saksi yang mengetahui benar riwayat tanah dan tidak ada hak-hak lama diatas tanah. upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengumpulan data yuridis bagi gampong yang tidak memiliki bukti kepemilikan/penguasaan maka gampong yang bersangkutan harus membuat surat keterangan gampong sebagai pengganti bukti tertulis kepemilikan. disarankan dalam pengumpulan data yuridis pendaftaran tanah terhadap tanah yang tidak memiliki bukti tertulis. pejabat kantor pertanahan untuk lebih teliti cermat dan seksama pada saat pemeriksaan berkas guna untuk menjamin kepastian hukum.