Electronic Theses and Dissertation

Pemerintah menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat berdasarkan pasal 18b ayat (2) uud tahun 1945. provinsi aceh merupakan daerah istimewa dan khusus yang memiliki undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh yang mengatur tatanan penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya mengatur lembaga adat yang kemudian diatur lebih lanjut dalam qanun nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf f tuha lapan atau nama lain. tuha lapan merupakan salah satu lembaga adat yang memiliki peran tersendiri, salah satunya lembaga tuha lapan di kabupaten pidie diatur secara khusus oleh pemerintah gampong dengan menetapkan qanun gampong benteng kecamatan kota sigli nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan lembaga tuha lapan gampong yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 5 salah satunya fungsinya yaitu menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif. namun yang terjadi selama ini peran tuha lapan gampong belum terlihat dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong. penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah wewenang tuha lapan gampong di kabupaten pidie mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat gampong, bagaimana tupoksi tuha lapan dalam pemerintahan gampong untuk membantu pemerintah gampong dan apakah kendala-kendala dalam menjalankan peran dan tugas tuha lapan dalam membantu pemerintah gampong. tujuan dari penelitian ini mengetahui dan mengembangkan wewenang tuha lapan gampong di kabupaten pidie mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat gampong, tupoksi tuha lapan dalam pemerintahan gampong untuk membantu pemerintah gampong, dan kendala-kendala dalam menjalankan peran dan tugas tuha lapan dalam membantu pemerintah gampong. tujuan lainya juga dapat memberi kontribusi kepada pihak-pihak pemerintah daerah dan khususnya dalam ilmu pemerintahan gampong. metode penelitian menggunakan penelitan yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sejarah. pengambilan sampel terhadap objek penelitian untuk memperoleh data dapat diwakili oleh responden dan informan. pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. menganalisis data mengunakan kualitatif dianalisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang terkandung di dalamnya. hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan tuha lapan gampong di kabupaten pidie mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat gampong sebagaimana yang tertuang di dalam qanun gampong benteng nomor 2 tahun 2016 yang memiliki tugas pemberdayaan masyarakat gampong, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, meningkatkan pelayanan masyarakat gampong, dan fungsi lembaga tuha lapan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah gampong kepada masyarakat gampong, menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif, menumbuhkan mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memingkatkan kualitas sumber daya manusia. tetapi dalam pelaksanaanya tuha lapan gampong tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. dan. kendala dalam menjalankan peran dan tugas tuha lapan dalam membantu pemerintahan gampong, beberapa kendala tersebut yaitu hubungan tidak harmonis antara pemerintah gampong dan sesama penyelenggara pemerintahan gampong, hubungan antara lembaga tuha lapan dengan tuha peut gampong lebih dominan tampil di depan masyarakat oleh tuha peut gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong, dan terakhir fungsi tuha lapan yang dinilai masih minimnya anggaran untuk operasional menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga tuha lapan gampong. disarankan, tuha lapan gampong harus lebih aktif dan responsif terhadap lingkungan sekitar terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong, selain itu juga disarankan tuha lapan gampong senantiasa aktif membantu pemerintah gampong dalam hal program-program untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat gampong, dan diperlukan perangkat gampong dan tuha lapan gampong untuk membangun komunikasi baik dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong yang berdampak kepada pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga perangkat gampong terutama tuha lapan gampong. kata kunci : tuha lapan, gampong, pemerintahan gampong

The government respects the unity of the customary law community and its traditional rights as long as it is alive and in accordance with the development of the community, based on Article 18B Paragraph (2) of the 1945 Constitution, these provisions are included in the village government system which has traditional structures or institutions and still grows its customs. Based on Law Number 6 of 2014, it is stated that the Village is a legal community unit that has territorial boundaries that are authorized to regulate and manage government affairs, and the interests of local communities based on community initiatives, rights of origin, and traditional rights that are recognized and respected in the system of government The Republic of Indonesia, specifically for Aceh Province is called Gampong (village), the provisions of Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh Gampong or other names are the unity of the legal community under the mukim and led by Keuchik or other names that have the right to carry out their own household affairs, the implementation of the Gampong Government (Pemerintahan Gampong) is also known as Tuha Lapan Gampong which was formed in agreement with Tuha Peut and Keuchik Gampong Fort Pidie Regency which is contained in Qanun Sigli City District. However, what has happened so far is that the role of Tuha Lapan has not been seen in the implementation of the Gampong Government (Pemerintahan Gampong). This research was conducted with the aim of finding out whether the authority of Tuha Lapan Gampong in Pidie Regency reflects the needs and aspirations of the Gampong community, How tupoksi Tuha Lapan in the Gampong Government (Pemerintahan Gampong) to help the Gampong Government (Pemerintahan Gampong) and whether the constraints in carrying out the role and duties of Tuha Lapan in assisting the Gampong Government (Pemerintahan Gampong). The purpose of this study is to know and develop the authority of Tuha Lapan Gampong in Pidie Regency to reflect the needs and aspirations of the Gampong community, tupoksi Tuha Lapan in the Gampong Government (Pemerintahan Gampong) to assist the Gampong Government (Pemerintahan Gampong), and obstacles in carrying out the role and duties of Tuha Lapan in assisting the Gampong Government (Pemerintahan Gampong). Other purposes can also contribute to local government parties and especially in the science of Gampong Government (Pemerintahan Gampong). The research method uses Empirical Juridical research using the approach of legislation, the approach of concept, and the approach of historical proximity, Sampling of research objects to obtain data can be represented by respondents and informants. Data collection in this study was carried out through literature research and field research analyzing data using qualitative analysis in depth by exploring the principles, values and main norms contained in it. The results showed that the authority of Tuha Lapan Gampong in Pidie Regency reflects the needs and aspirations, the duties and functions of Tuha Lapan in the Gampong Government (Pemerintahan Gampong) to help the Gampong Government (Pemerintahan Gampong), the relationship between Tuha Lapan and the Gampong Government (Pemerintahan Gampong) in partnership, consultative and coordinative, to realize the welfare of the people of Gampong Tuha Lapan Gampong has indirect responsibility for the development of Gampong, especially the empowerment of the Gampong community, and. Obstacles in carrying out the roles and duties of Tuha Lapan in assisting the Gampong Government (Pemerintahan Gampong), some of these obstacles are the disharmonious relationship between the Gampong Government (Pemerintahan Gampong) and finally the function of the Tuha Lapan which is considered to be still lacking in these factors due to the lack of budget for operationally carrying out duties and functions as a Tuha Lapan Gampong institution. Therefore, it is hoped that Tuha Lapan Gampong should be more active and responsive to the surrounding environment, especially in the implementation of the Gampong Government (Pemerintahan Gampong), the presence of Tuha Lapan Gampong to assist the Gampong Government (Pemerintahan Gampong) in terms of programs for the development and welfare of the Gampong community, and. The government of Gampong, tuha peut and Tuha Lapan Gampong to build good communication, determine one vision and mission in the implementation of government. Keywords: Tuha Lapan, Gampong, Gampong Government (Pemerintahan Gampong)