Electronic Theses and Dissertation

Undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular mendefiniskan wabah sebagai kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. definisi tersebut sejalan dengan kondisi saat ini dimana covid-19 telah menjadi wabah penyakit di seluruh penjuru negeri, termasuk indonesia. pembukaan rahasia kedokteran pada saat terjadi wabah juga telah diatur dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (5) peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 36 tahun 2012 tentang rahasia medis yang pada intinya menyatakan bahwa pembukaan rahasia kedokteran pada saat terjadi wabah dapat dilakukan tanpa persetujuan pasien dan identitas pasien dapat dibuka kepada institusi atau pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sepintas, ketentuan ini menyelesaikan masalah hukum mengenai kewajiban untuk menyimpan dan membuka rahasia kedokteran. namun, dalam prakteknya ternyata terdapat ketidakjelasan norma hukum mengenai ruang lingkup atau batasan rahasia kedokteran yang boleh dibuka pada saat terjadi wabah sehingga pembukaan rahasia kedokteran tersebut dianggap telah melanggar hukum, melanggar etika kedokteran dan menimbulkan kerugian serta permasalahan di masyarakat. penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menjelaskan apakah pembukaan rahasia kedokteran milik pasien covid-19 oleh dokter melanggar prinsip etika kedokteran dan menganalisis bagaimanakah pengaturan pembukaan rahasia kedokteran milik pasien covid-19 dalam sistem hukum di indonesia. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual. dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari undang-undang, buku- buku dan literature lainnya. data sekunder yang diperoleh kemudian disusun secara urut dan sistematis untuk selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif. hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan pemahaman prinsip etika kedokteran yaitu confidentiality, rahasia kedokteran atas pasien pada konteks penyakit menular yang membahayakan masyarakat, misalnya covid-19 dapat dibuka hanya atas pertimbangan etik, hukum dan tetap menghormati martabat manusia melalui hak atas kerahasiaan kedokterannya. kedua, peraturan menteri kesehatan nomor 36 tahun 2012 tentang rahasia kedokteran memberikan pengaturan lebih rinci perihal pembukaan rahasia kedokteran dengan menyebutkan 4 (empat) alasan diperbolehkan. namun peraturan menteri kesehatan nomor 36 tahun 2012 tentang rahasia kedokteran tidak menetapkan pengaturan yang jelas dan meluas mengenai ruang lingkup rahasia kedokteran yang dapat dibuka pada saat terjadinya wabah covid-19. menanggapi hal tersebut, ikatan dokter indonesia melalui majelis kehormatan etik kedokteran telah menerbitkan surat keputusan nomor 015/pb/k.mkek/03/2020 tentang fatwa etik kedokteran, kebijakan kesehatan, dan penelitian dalam konteks pandemi covid-19. disarankan kepada dokter, dalam hal pembukaan rahasia kedokteran milik pasien covid-19, perlu disampaikan kepada pasien dengan bahasa yang mudah dipahami tentang rahasia kedokteran milik pasien akan diberikan kepada pemerintah guna mencegah dan menanggulangi penyebaran covid-19. kemudian kepada masyarakat diharapkan memiliki pemahaman bahwa pembukaan rahasia kedokteran milik pasien covid-19 tidak boleh direspon secara negatif dan apalagi membahayakan kehidupan sosial dari pasien tersebut, kedua, meskipun surat keputusan majelis kehormatan etik kedokteran nomor 015/pb/k.mkek/03/2020 tentang fatwa etik kedokteran, kebijakan kesehatan, dan penelitian dalam konteks pandemi covid-19 dapat mengatasi ketidakjelasan norma hukum untuk sementara, namun sebaiknya fatwa etik tersebut dapat diusulkan atau menjadi referensi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam uu no. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,guna menghadapi kemungkinan terjadinya wabah yang sama, sejenis dan lainnya dimasa mendatang. hal ini mengingat bahwa secara kekuatan hukum fatwa etik tentunya berbeda dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan. kata kunci: rahasia kedokteran, prinsip etika kedokteran, covid-19.

Act Number 4 of 1984 concerning Outbreaks of Infectious Diseases defines an epidemic as an outbreak of an infectious disease in a community whose number of sufferers has significantly increased beyond the usual situation at a certain time and area and can cause havoc. This definition is in line with the current conditions where COVID-19 has become a disease outbreak throughout the country, including Indonesia. Disclosure of medical secrets during an epidemic has also been regulated in Article 9 paragraph (1) and paragraph (5) of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 36 of 2012 concerning Medical Secrets which essentially states that the disclosure of medical secrets during an outbreak can be carried out without approval. The patient and the patient's identity can be disclosed to the institution or authorized party for follow-up in accordance with the provisions of the legislation. At first glance, this provision resolves legal issues regarding the obligation to keep and disclose medical secrets. However, in practice it turns out that there is an unclear legal norm regarding the scope or limits of medical secrets that may be opened during an outbreak so that the disclosure of medical secrets is considered to have violated the law, violated medical ethics and caused losses and problems in society. This study aims to find and explain whether the disclosure of medical secrets belonging to COVID-19 patients by doctors violates the principles of medical ethics and to analyze how the regulation of the disclosure of medical secrets belonging to COVID-19 patients in the legal system in Indonesia. The research method used is a normative juridical research method with a statutory approach, a historical approach and a conceptual approach. With secondary data sources obtained from the regulation, books and other literature. The secondary data obtained were then arranged sequentially and systematically for further analysis using qualitative methods. The results showed, based on an understanding of the principle of medical ethics, namely confidentiality, medical secrets for patients in the context of infectious diseases that endanger the community, for example COVID-19, can be disclosed only for ethical and legal considerations and while respecting human dignity through the right to medical confidentiality. Second, Regulation of the Minister of Health Number 36 of 2012 concerning Medical Secrets provides more detailed regulations regarding the disclosure of medical secrets by mentioning 4 (four) reasons it is permissible. However, Regulation of the Minister of Health Number 36 of 2012 concerning Medical Secrets does not stipulate clear and broad arrangements regarding the scope of medical secrets that can be disclosed during the COVID-19 outbreak. In response to this, the Indonesian Doctors Association through the Honorary Council for Medical Ethics has issued Decree Number 015/PB/K.MKEK/03/2020 concerning Fatwa on Medical Ethics, Health Policy, and Research in the Context of the COVID-19 Pandemic. It is recommended to doctors, in terms of disclosing medical secrets belonging to COVID-19 patients, it is necessary to convey to patients in easy-to-understand language about the patient's medical secrets to be given to the government to prevent and overcome the spread of COVID-19. Then the public is expected to have an understanding that the disclosure of medical secrets belonging to COVID-19 patients should not be responded to negatively and moreover endanger the social life of the patient. Second, although the Decree of the Honorary Council of Medical Ethics Number 015/PB/K.MKEK/03/2020 concerning Fatwa on Medical Ethics, Health Policy, and Research in the Context of the COVID-19 Pandemic can temporarily overcome the uncertainty of legal norms, it is better if the ethical fatwa is can be proposed into legislation as regulated in Law no. 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation, in order to deal with the possibility of similar outbreaks, of the same type and others in the future. This is due to the fact that the legal force of an ethical fatwa is certainly different from the laws and regulations. Keywords : Confidentiality, Medical Ethics Principles, COVID-19.